Hahaha... saya sirik? Kalo perusahaan2 mau dibawa pergi dari sini pabriknya,
saya mah seneng. Biar polusinya diluar saja jangan di amrik. Saya juga dah
pensiun ga nyari kerja lagi. Anak2 sudah mantap kerjanya ga pernah nganggur.
Mau apa lagi?
-------- Original message --------From: "ChanCT [email protected]
[GELORA45]" <[email protected]> Date: 2/24/20 3:51 PM (GMT-08:00) To:
[email protected], marthajan04 <[email protected]>, Sunny ambon
<[email protected]> Subject: Re: [GELORA45] Kadin Minta Pemerintah Lobi AS
Agar RI Tetap Dapat GSP
Dari pernyataan dibawah ini,
jelas yang SIRIK atas kemajuan Tiongkok adalah Marthajan
sendiri, ...!!! Karena AS selama Trump berkuasa lebih 3 tahun
ini belum juga berhasil menarik kembali perusahaan-perusahaan
yang beroperasi diluarnegeri, khususnya di Tiongkok, ... jadi,
meronta-ronta menemukan jalan mengais-ngais keuntungan yang
masih bisa didapatkan! Weleeeh, sampai-sampai Indonesia pun
harus digolongkan negara MAJU! Hahahaa, ...
On 24/2/2020 下午11:34, marthajan04
[email protected] [GELORA45] wrote:
Apakah AS sirik atas
kemajuan Indonesia karena itu menambah tarif bea masuk
barang dari indonesia? Kan katanya AS sirik atas
kemajuan Tiongkok makanya bea masuk barang dari Tiongkok
dinaikkan. Hehehe...
Sent
from my Verizon, Samsung Galaxy smartphone
-------- Original message --------
From: "Sunny ambon [email protected] [GELORA45]"
<[email protected]>
Date: 2/24/20 5:02 AM (GMT-08:00)
To:
Subject: [GELORA45] Kadin Minta Pemerintah Lobi AS
Agar RI Tetap Dapat GSP
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/13813/kadin_minta_pemerintah_lobi_as_agar_ri_tetap_dapat_gsp
Kadin
Minta Pemerintah Lobi AS Agar RI Tetap Dapat GSP
Senin
, 24 Februari 2020 | 17:4
AKARTA
- Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Rosan P Roeslani meminta pemerintah
untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat
(AS) agar fasilitas pengurangan bea masuk atau
Generalized System of Preferences (GSP) dapat
dipertahankan.
Rosan
mengatakan hal tersebut terkait kebijakan Kantor
Perwakilan Dagang AA atau US Trade Representative
(USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang
tidak lagi memasukkan Indonesia sebagai negara
berkembang.
“Belum
tahu (GSP dihapuskan atau tidak) tapi kita
harapkan ada lobi-lobi dari pemerintah agar GSP
ini bisa dipertahankan atau separuh dipertahankan
atau berubah dari segi tarif,” katanya di Jakarta,
Senin (24/2/2020).
Rosan
menuturkan pemerintah juga bisa menerapkan sistem
imbal balik kepada AS agar mendapat bea masuk
lebih ringan, seperti meminta AS untuk membeli
garmen lebih banyak dan sebagai balasannya maka
Indonesia mengimpor kapas lebih banyak.
“Mungkin
saja karena perdagangan AS kan enggak hanya fair
trade, tapi resiprokal antara kedua belah pihak.
Contohnya minta AS beli garmen kita lebih banyak
lalu, kita ambil kapas dari AS lebih banyak juga,”
jelasnya.
Sementara
itu, Direktur Utama PT Pelindo IV Persero Farid
Padang mengatakan dalam menghadapi GSP yang akan
dihilangkan, maka pemerintah melalui Dirjen Pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat mengeluarkan
insentif pajak bagi eksportir.
“Caranya
adalah Dirjen Bea Cukai atau Dirjen Pajak
mengeluarkan insentif pajak untuk eksportir,”
katanya.
Farid
menyebutkan opsi lainnya adalah dengan mengenakan
atau meningkatkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
terhadap produk AS sebagai bentuk kompensasi dari
bea masuk yang selama ini hilang 10-20 persen,
karena Indonesia masuk G20.
“Bisa
saja jumlah impor dari AS yang selama ini datang
yang devisa untuk dia, lalu kita melakukan itu
juga karena dia melakukan itu. Bukan berarti
perang tapi kita juga bangga bahwa kita masuk
dalam G20,” katanya..
Selain
itu, menurut Farid pemerintah juga harus cekatan
dan segera mencari pasar lain untuk menggantikan
AS seperti berbagai negara di Eropa dan Afrika
Selatan serta Bangladesh.
“Tadinya
ekspor komoditas ke AS kita harus cari yang baru
sehingga mungkin di sana tidak memberlakukan itu
supaya kita bisa memperoleh bea masuk seperti di
sana,” katanya.
Direktur
Keberatan Banding dan Peraturan (KBP) Ditjen Bea
Cukai Rahmat Subagio mengatakan penghilangan
fasilitas GSP bagi Indonesia merupakan sebuah
risiko sehingga pemerintah harus efisien dan
meminimalkan pengeluaran.
“Itu
risiko kita ditingkatkan dari negara maju pasti
dulunya bea masuk di nol kan sekarang kena. Kita
harus efisien karena enggak bisa atur negara lain
jadi kita harus bisa meminimalkan biaya yang
dikeluarkan di sini,” jelasnya.
Rahmat
melanjutkan pihaknya kini sedang mengembangkan
National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menurunkan
biaya logistik agar para eksportir dapat lebih
bersaing.
“Kita
sekarang buat namanya NLE untuk menurunkan biaya
logisitk agar bisa bersaing di sana. Kalau
mengenai insentif kita hanya eksekusi karena
semuanya di Kementerian Perdagangan,” katanya. (E-3)
