Defisit APBN 2020 Diperkirakan Hingga 2,5 Persen dari PDB
Selasa , 10 Maret 2020 | 08:00
https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14451/defisit_apbn_2020_diperkirakan_hingga_2_5_persen_dari_pdb
Defisit APBN 2020 Diperkirakan Hingga 2,5 Persen dari PDB
Sumber Foto : Antara
Menteri Keuangan Sri Mulyani
POPULER
Kemenkeu Akan Dalami Keputusan MA Terkait BPJS Kesehatan
<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14443/kemenkeu_akan_dalami_keputusan_ma_terkait_bpjs_kesehatan>Ambyar,
IHSG Ditutup di Level 5.136
<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14433/ambyar__ihsg_ditutup_di_level_5_136>Aset
Jiwasraya, Menteri BUMN Siap Jual Mal Citos ke Swasta
<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14428/aset_jiwasraya__menteri_bumn_siap_jual_mal_citos_ke_swasta>Jelang
Penutupan IHSG Makin Amblas 6,47 Persen
<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14430/jelang_penutupan_ihsg_makin_amblas_6_47_persen>Harga
Batu Bara Naik US$ 0,19 per Ton
<https://www.sinarharapan.co/ekonomi/read/14400/harga_batu_bara_naik_us__0_19_per_ton>
Listen to this
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan defisit
pada APBN 2020 akan meningkat ke rentang 2,2-2,5 persen Produk Domestik
Bruto, karena dampak dari wabah virus Corona baru atau COVID-19 yang
telah menghambat kegiatan perekonomian global.
Sri Mulyani, di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin
(9/3/2020), mengatakan virus COVID-19 telah menekan proyeksi pagu
penerimaan di APBN karena disrupsi pada permintaan dan pasokan barang di
rantai pasok ekonomi global.
Melemahnya permintaan membuat banyak harga komoditas menurun, termasuk
komoditas ekspor Indonesia. Hal menimbulkan implikasi terhadap
penerimaan negara, misalnya dari sektor minyak dan gas bumi.
Penghimpunan pajak dari sektor-sektor lainnya pun terganggu karena
penyesuaian kinerja di dunia usaha, akibat COVID-19.
"Oleh karena itu nanti di APBN 2020 memang defisitnya akan meningkat.
Saat ini kita mengindikasikan, defisit itu ada di dalam kisaran 2,2
hingga 2,5 persen. Namun kita akan lihat nanti dari sisi penerimaan
maupun dari sisi belanjanya," ujarnya.
Adapun pada asumsi makro UU APBN 2020, pemerintah menargetkan defisit
anggaran sebesar 1,76 persen Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp307,2
triliun. Perhitungan defisit itu berdasarkan belanja negara yang dipatok
Rp2.540,4 triliun, sedangkan pendapatan negaranya Rp2.233,2 triliun.
Di tengah penerimaan negara yang tersendat, Sri Mulyani mengatakan
pemerintah masih mengoptimalkan pagu belanja untuk meningkatkan
kontribusi fiskal ke perekonomian. Hal itu karena ekonomi domestik
membutuhkan stimulus dari instrumen fiskal yakni APBN agar dampak dari
tekanan ekonomi global dapat diminimalisir.
"Untuk tahun 2020, kita akan terus menggunakan instrumen fiskal kita.
Memang, suasananya memang sangat dinamis. Namun kita akan tetap mencoba
merumuskan kebijakan fiskal untuk meminimalkan dampak negatif yang
berasal dari COVID-19," ujar Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menegaskan pemerintah tidak
akan lambat menanggapi dinamika perekonomian global yang sedang
"berperang" menghadapi COVID-19.
Dia bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
sedang berkoordinasi menyiapkan kebijakan fiskal sebagai antisipasi
ketidakpastian global di kuartal I 2020.
Selain COVID-19, fluktuasi harga minyak mentah dunia juga menjadi
tantangan yang sedang dikalkulasi pemerintah. Pasalnya, penurunan harga
minyak akan berdampak langsung terhadap penerimaan negara dari sektor
energi.
"Yang kita akan fokuskan tetap akan mencoba merumuskan kebijakan. Karena
situasinya masih bergerak terus. Maka yang disebut perumusan stimulus
fiskal akan kita desain sesuai dengan perkembangan yang ada," ujar
dia.*(E-3)*
