https://www.alinea.id/bisnis/menguji-daya-tahan-ekonomi-ri-dari-serangan-pandemi-b1ZLi9sY2
*Menguji daya tahan ekonomi RI dari serangan pandemi* Ekonomi pasti pulih jika wabah corona tertangani dengan baik. *Syah Deva Ammurab**i* <https://www.alinea.id/me/syah-deva-ammurabi> Kamis, 02 Apr 2020 19:34 WIB Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan novel coronavirus (Covid-19) sebagai pandemi global sejak minggu kedua Maret silam. Dasarnya, persebaran virus sangat cepat menjauhi pusat wabah awal yakni Wuhan, China. Berdasarkan data *Worldometers*, jumlah korban virus corona telah mencapai 936.958 orang yang tersebar di 204 negara di seluruh dunia per Kamis (2/4) pukul 07.04 GMT (14.04 WIB). Dari jumlah tersebut, sebanyak 47.264 orang tewas dan 194.666 orang dinyatakan sembuh. Penyebaran Covid-19 dipastikan memukul pertumbuhan ekonomi global. Pukulan telak Covid-19 ini membuat berbagai lembaga merevisi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020. JP Morgan memproyeksi pertumbuhan ekonomi global minus 1,1%. "Dunia menghadapi dua isu, yakni krisis kesehatan dan ekonomi yang mendorong ekonomi global jatuh ke jurang resesi yang dalam," demikian proyeksi JP Morgan, 20 Maret 2020. *BACA JUGA* - Menguji daya tahan ekonomi RI dari serangan pandemi <https://www.alinea.id/bisnis/menguji-daya-tahan-ekonomi-ri-dari-serangan-pandemi-b1ZLi9sY2> - Insentif fiskal digenjot, pendapatan negara bakal anjlok 10% <https://www.alinea.id/bisnis/insentif-fiskal-digenjot-pendapatan-negara-bakal-anjlok-10-b1ZLh9sUV> - Pemerintah susun APBN-Perubahan 2020 akibat Covid-19 <https://www.alinea.id/bisnis/pemerintah-susun-apbn-perubahan-2020-akibat-covid-19-b1ZJR9sHd> Kemudian, *The Economist Intelligence Unit* memprediksi laju ekonomi global minus 2,2%. "Gambaran ekonomi global terlihat suram dengan resesi yang hampir terjadi di semua negara berkembang di seluruh dunia," tulis laporan lembaga ini, 26 Maret 2020. Sementara, Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi global akan tumbuh negatif. "Sudah jelas kita sekarang telah memasuki resesi seperti atau bahkan lebih buruk dibanding tahun 2009," tulis IMF, 27 Maret 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui Indonesia tak bisa lepas dari pelemahan ekonomi global dan negara-negara lain akibat serangan Covid-19. Dia mengungkapkan, pemerintah memiliki tiga skenario perekonomian Indonesia 2020 dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pertama, asumsi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 5,3% dengan asumsi harga minyak dunia US$62/barrel, nilai tukar rupiah Rp14.400 per dolar AS, dan inflasi 3,1%. Kedua, skenario ekonomi berat dengan proyeksi pertumbuhan 2,3%, harga minyak dunia US$38/barrel, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, dan inflasi 3,9%. Ketiga, skenario ekonomi sangat berat dengan proyeksi pertumbuhan negatif 0,4%, harga minyak dunia US$31/barel, nilai tukar rupiah Rp20.000 per dolar AS, dan inflasi 5,1%. “Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh 2,3%, bahkan dengan skenario terburuk bisa -0,4%. Ini berpotensi menekan sektor keuangan, sehingga transmisi masalah sosial, ekonomi dan ancaman stabilitas keuangan menjadi sangat nyata,” terang Sri Mulyani dalam konferensi pers, Rabu (1/4).. Ani, begitu ia akrab disapa, memaparkan *outlook* pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Konsumsi rumah tangga diperkirakan hanya tumbuh 1,60% sampai 3,22%, konsumsi pemerintah tumbuh 3,73% sampai 6,83%, pembentukan modal tetap bruto (investasi) bahkan -4.22% sampai 1,12%, ekspor terkontraksi 14,00% sampai 15,60%, serta impor terkontraksi 14,50% sampai 16,65%. Ani menjelaskan, kebijakan paket stimulus I untuk pariwisata sebesar Rp10,3 triliun dan paket stimulus II berupa relaksasi pajak sebesar Rp22,9 triliun masih belum cukup melawan dampak buruk akibat coronavirus. Oleh karena itu, pada 31 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 yang memungkinkan langkah luar biasa (*extraordinary*) dalam menanggulangi dampak Covid-19. *Beleid *ini dilengkapi paket stimulus hingga Rp405,1 triliun. Dana itu disiapkan untuk intervensi di bidang kesehatan Rp75 triliun, perluasan jaring pengaman sosial Rp110 triliun, dukungan industri Rp70,1 triliun, dan dukungan pembiayaan anggaran untuk penanganan Covid-19 Rp150 triliun. Di tengah kebutuhan menambah belanja, kata Ani, penerimaan negara anjlok 10%. Ini terjadi karena penerimaan pajak lesu akibat ekonomi melemah. Belum lagi, adanya insentif pajak dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang turun karena harga komoditas anjlok. Dia memperkirakan, kondisi itu akan membuat defisit APBN 2020 bengkak hingga 5,07% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal, dalam APBN 2020, defisit diproyeksi sebesar Rp 307,2 triliun atau 1,76% dari PDB. Lonjakan defisit hingga 5%, melampaui batas maksimal defisit APBN sebesar 3% dari PDB sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ani menjelaskan, Perppu tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. “Covid ini telah menciptakan kondisi yang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dengan kondisi *extraordinary* diperlukan penaganan dan pencegahan mitigasi sektor keuangan secara di luar kebiasaan,” tegasnya. Dalam Pasal 2 Perppu termaktub aturan terkait pemakluman batasan defisit anggaran lebih dari 3% setelah pemerintah menambah dana penanganan Covid-19.. "Menetapkan batasan defisit anggaran dengan ketentuan sebagai berikut. Poin a, melampaui 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022," bunyi pasal Perppu. *Berbeda dengan krisis sebelumnya* Direktur Riset *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam menjelaskan, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan krisis moneter pada 1997/1998 silam. Pada waktu itu, pelemahan daya beli dan nilai tukar rupiah sangat dalam. Ia membandingkan pelemahan nilai tukar rupiah dari Rp14.000 menjadi Rp16.000 per dolar AS sepanjang 2020 dengan pelemahan nilai tukar rupiah dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar AS pada periode 1997/1998. “Tahun 1997 uang Rp 2.500 dapat apa? Mungkin dapat lima mangkuk bakso itu, satu mangkuk Rp500. Sekarang Rp14.000 satu mangkok bakso. Kalau dia melemah ke Rp20.000, masih satu mangkuk bakso juga,” jelasnya kepada *Alinea.id* melalui sambungan telepon, Kamis (2/4). Dia melihat, kebijakan pemerintah pada 1997/1998 belum siap dalam menghadapi krisis. Saat itu belum ada protokol penanggulangan krisis seperti undang-undang krisis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lainnya. Selain itu, kondisi fundamental perusahaan Indonesia saat ini lebih kuat ketimbang periode 1997/1998. Pada waktu itu, banyak perusahaan bangkrut akibat ambruknya sektor keuangan. Kini, pelemahan yang terjadi lebih karena berhentinya kegiatan operasional perusahaan akibat meluasnya wabah Covid-19. “Daya tahan kita apabila dibandingkan tahun 1997/1998, jauh lebih kuat sekarang, cuma tekanannya berbeda” ujarnya. Piter mengapresiasi langkah pemerintah yang menggelontorkan dana stimulus Rp405,1 triliun. Menurutnya, kebijakan ini perlu dilakukan untuk mendongkrak perekonomian nasional, terlepas dari cukup atau tidak jumlahnya. Dia melihat, pemerintah tidak dapat mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber dana lantaran kesulitan yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha. Piter menyarankan pemerintah merealokasi anggaran, meminjam ke lembaga donor, maupun menerbitkan surat utang baru. “Kalau kita mengatakan menambah utang di tengah kondisi sekarang bentuk kegagalan pemerintah, itu salah besar, justru ini bentuk pemerintah tanggung jawab menjalankan amanahnya di tengah kepentingan bersama,” katanya. Hal senada diungkapkan *Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence *Sunarsip. Dia mengatakan, pandemi Covid-19 dapat menggoyang ketahanan ekonomi Indonesia. “Pertumbuhan ekonomi pasti turun. Skenario terburuknya bisa nol persen," ujarnya kepada *Alinea.id*, Kamis (2/4). Sunarsip melihat, krisis ekonomi yang ditimbulkan oleh mewabahnya coronavirus berbeda dengan krisis ekonomi 1997/1998. Krisis dua dekade lalu disebabkan oleh gagal bayar utang korporasi akibat jatuhnya nilai kurs rupiah. “Zaman dulu biaya pinjaman mahal sekali. Sudah bunganya tinggi, jatuh serempak dan valasnya (mata uang asing) enggak ada. Itu menyebabkan aktivitas ekonomi dipaksa berhenti. Kalau sekarang sukarela,” terangnya. Namun, dia mengakui, krisis ekonomi akibat Covid-19 masih lebih parah dibandingkan krisis finansial 2008. Meskipun demikian, ia meyakini keduanya tidak akan membuat ambruknya likuiditas perbankan. Sunarsip memprediksi, pertumbuhan ekonomi baru kembali normal atau kembali ke level 5% pada 2022. Dalam menanggulangi coronavirus, dia menilai, pemerintah tidak bisa melakukannya dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, Sunarsip mengapresiasi langkah pemerintah dalam menggelontorkan stimulus senilai Rp405,1 triliun sebagai dana tambahan untuk menanggulangi Covid-19. “Stimulus itu semacam dana *survival* selama aktivitas produksi berhenti. Pemerintah dengan dana itu memperkirakan aktivitas berhenti selama enam bulan. Kalau (penanggulangan Covid-19) tepat waktu sampai itu, dananya cukup,” jelasnya. Sementara itu, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri berpendapat, perekonomian Indonesia lebih leluasa tumbuh pada saat krisis finansial global 2008 dibandingkan sekarang. Pada waktu itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,6%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 0,1%. “Kalau 2008 krisis finansial global, sekarang lebih parah karena *shock-*nya di sisi *supply* dan *demand.* Ingat orang sekarang semakin banyak pegang *cash. *Emas tidak laku karena *cash is the king*. Saya berharap BI sigap menjaga ini,” ujarnya dalam *video conference*, Jumat (27/4). Faisal menilai, arah kebijakan pemerintah dalam menggelontorkan dana stimulus sudah tepat. Namun, dia memberi beberapa catatan. Pertama, pemerintah harus memiliki kepekaan tinggi terhadap krisis (*sense of crisis*) untuk merealokasikan anggaran yang tidak penting. Misalnya saja dengan menunda proyek pemindahan ibu kota baru. Menurutnya, realokasi anggaran dengan menghentikan perjalanan dinas masih belum cukup. “Apalah artinya ibu kota baru hebat tapi masyarakat rentan. Kita harus pikirkan model pembangunan Indonesia yang baru. Pendekatannya baru,” cetusnya. Kedua, pastikan kebutuhan masyarakat tercukupi. Dia melihat, kondisi logistik nasional masih belum siap untuk mendistribusikan bantuan kepada masyarakat. “Ada pencatutan, bukan berarti stok kurang, tapi dampak psikologis orang menimbun. Dalam situasi sekarang, sudah sepatutnya buat Perppu atau undang-undang darurat,” ujarnya. Ketiga, bangkitkan kepercayaan diri masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak sekaligus fokus terhadap penanganan Covid-19. “Ekonomi itu nasibnya sekarang sangat ditentukan penanganan virus. Jadi lupakan dulu ekonomi, fokus penanganan virus,” tegasnya. Peneliti *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) Bhima Yudhistira Adhinegara berpendapat, ekonomi Indonesia sudah mengalami krisis lantaran daya beli masyarakat menurun. Hasil kajian INDEF, Covid-19 akan menurunkan konsumsi rumah tangga sebesar 4,80%-4,89%. “(Industri) akan kolaps, ya. Karena kalau masyarakat tidak beli barang, maka produksi industri jatuh. Pelaku industri akan melakukan efisiensi besar-besaran mulai dari PHK, tidak membayar upah, itu yang akan kita saksikan dalam beberapa bulan ke depan,” tutur Bhima melalui sambungan telepon, Selasa (31/3). Tak hanya itu, lesunya aktivitas industri akan berimbas pada meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) sektor perbankan. Menurutnya, restrukturisasi utang menjadi kunci bagi perbankan untuk bertahan hidup. “Kalau banyak bank yang tidak melakukan itu, tetap bersikukuh menarik cicilan akan banyak yang mengalami Kol-5 (Kolektibilitas 5), yakni kredit macet,” ujarnya. Menurut dia, pemerintah sebaiknya menggelontorkan dana jaring pengaman sosial berupa *universal basic income* bagi masyarakat terdampak. Dia berpendapat, hal inilah yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah dibanding keringanan pajak. “Jadi melindungi daya beli kelas menengah dan bawah, kemudian pekerja kelas informal. *Universal basic income*nya bisa dengan *cash transfer*,” ungkapnya. *Penanggulangan wabah jadi kunci * Piter menambahkan, penanggulangan wabah Covid-19 adalah kunci bagi pemulihan ekonomi. “Saya enggak bisa memperkirakannya. Yang bisa menjawab ahli kesehatan sebenarnya karena ekonomi baru *recovery* kalau wabah Covid-19 ini bisa ditanggulangi,” ujarnya. Pihaknya memperkirakan, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami kontraksi sebesar 2% apabila pandemi coronavirus tidak dapat ditanggulangi selama setahun. Seperti perang, Faisal Basri mengibaratkan, melawan pandemi Covid-19 layaknya berperang melawan ‘hantu’. Apabila terus berlangsung, bukan tidak mungkin resesi ekonomi dunia akan terjadi. “Maka satu-satunya cara adalah melakukan pembatasan atau *lockdown* (karantina wilayah) dan kita periksa musuh-musuh itu dari rumah ke rumah,” tegasnya. Dia melihat, dampak ekonomi menjadi pertimbangan bagi pemerintah yang enggan melakukan *lockdown* karena berimbas pada terhentinya aktivitas ekonomi. “Tapi percayalah, *lockdown* itu kalau secepat mungkin dilakukan, penyebarannya akan jadi sangat terbatas. Dan mau tidak mau kita hadapi kemerosotan ekonomi dan bahkan pahitnya resesi, tapi percayalah nanti *rebound* cepat. Tapi pola seperti sekarang, kelamaan dalam ketidakpastian,” bebernya. Ekonom Senior INDEF Dradjad Hari Wibowo mengatakan, satu-satunya cara untuk menyelamatkan ekonomi yang terdampak Covid-19 adalah dengan mencegah penyebaran virus. Dradjad juga mendorong pemerintah untuk memperbesar belanja di sektor kesehatan. Menurutnya, hal ini dapat mengompensasi dampak penurunan ekonomi di sektor industri, pariwisata, transportasi, dan sebagainya. “Simulasinya begini, kalau kita belanja untuk memperkuat sektor rumah sakit dan puskesmas, itu akan ada tetesan belanja, peningkatan *demand* untuk alat-alat kesehatan, untuk mereka yang memproduksi alat-alat itu. Akan ada *sectoral links *yang kuat,” terangnya.
