-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] KPK tindak tegas pihak yang "bermain" dalam pengadaan
alkes COVID-19
日期: Fri, 17 Apr 2020 19:03:42 +0200
從: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
--
j.gedearka <[email protected]>
https://www.antaranews.com/berita/1428397/kpk-tindak-tegas-pihak-yang-bermain-dalam-pengadaan-alkes-covid-19
*KPK tindak tegas pihak yang "bermain" dalam pengadaan alkes COVID-19*
Jumat, 17 April 2020 22:46 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan
kepada pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap
informasi yang diterima
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindak
tegas terhadap pihak yang "bermain-main" dalam pengadaan barang dan jasa
terutama terhadap kebutuhan alat kesehatan (alkes) untuk penanganan
COVID-19.
"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan
barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alkes terlebih untuk situasi
sekarang ini," ucap Plt Juru bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya
di Jakarta, Jumat.
Baca juga: KPK terima laporan gratifikasi Rp1,8 miliar pada masa pandemi
COVID-19
Ia mengatakan masyarakat bisa menginformasikan kepada KPK jika menemukan
adanya pihak yang "bermain" dalam pengadaan barang dan jasa COVID-19.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan
kepada pengaduan KPK dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap
informasi yang diterima," ungkap Ali.
Baca juga: KPK dorong instansi publikasikan sumbangan terkait penanganan
COVID-19
Ia menegaskan lembaganya berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan
pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID-19 tersebut.
Adapun pengawalan yang dilakukan KPK di antaranya adalah dengan
membentuk tim khusus yang bekerja bersama Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 di tingkat pusat dan daerah serta dengan pemangku
kepentingan lainnya.
Baca juga: KPK beri arahan kepala daerah cegah korupsi penanganan COVID-19
Tim tersebut juga akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait alokasi
dan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 agar bebas dari korupsi.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan ada
mafia besar baik skala global maupun lokal yang membuat Indonesia tidak
mandiri dalam industri kesehatan.
"Mengenai mafia alat kesehatan dan bahan-bahan kesehatan, ini sebenarnya
jauh-jauh hari ketika Pak Erick Thohir dilantik jadi Menteri BUMN,
beliau sudah punya gambaran besar mengenai keamanan energi, pangan, dan
kesehatan. Ketika beliau (Erick Thohir) mendalami health security
ternyata terbukti Indonesia itu berat di urusan-urusan kesehatan, alat
kesehatan dan obat-obatan saja hampir 90 persen bahan dari impor," ujar
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2020
