Wang Yi: Inggris Hendaknya Hormati Hak dan Kepentingan Sah Tiongkok di
Hong Kong
2020-06-09 11:59:39
http://indonesian.cri.cn/20200609/f225c1b7-19bd-2645-46f7-6bf9a3a2dc25.html
Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kemarin (9/6) mengadakan
pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab.
Wang Yi mengatakan, urusan Hong Kong sama sekali termasuk urusan dalam
negeri Tiongkok, tak boleh diintervensi oleh kekuatan ekstern apapun.
Pemeliharaan keamanan nasional di Hong Kong bersangkutan dengan
kepentingan inti Tiongkok, adalah masalah berprinsip penting yang harus
dipegang teguh Tiongkok. Urusan keamanan nasional termasuk isu
pemerintah pusat, inilah peraturan umum berbagai negara, tak kecuali
Tiongkok. Pemerintah pusat memberikan mandat kepada Daerah Administrasi
Khusus Hong Kong untuk menyusun hukum keamanan nasional berdasarkan
Pasal ke-23 UU Pokok, hal ini tidak akan mengubah status keamanan
nasional yang sifatnya masih dalam batas kekuasaan pemerintah pusat.
Menghadapi kerusakan dan ancaman yang dialami keamanan nasional Hong
Kong, KRN dengan tegas menyusun undang-undang keamanan nasional untuk
diberlakukan di Hong Kong, hal ini bermanfaat untuk mengatasi celah
nyata di hukum keamanan nasional Hong Kong, adalah sangat masuk akal dan
pasti akan dilaksanakan.
Wang Yi menekankan, penegakan hukum keamanan nasional Hong Kong
bertujuan lebih baik melaksanakan Satu Negara Dua Sistem. Pasal pertama
yang dicantumkan dalam keputusan sidang KRN Tiongkok menguraikan bahwa
Tiongkok dengan tak tergoyahkan melaksanakan pedoman otonomi tingkat
tinggi yaitu Satu Negara Dua Sistem dan Pemerintahan Hong Kong oleh
Warga Hong Kong. Inilah komitmen yang dibuat badan kekuasaan tertinggi
Tiongkok terhadap Satu Negara Dua Sistem melalui legislasi KRN. Kami
mutlak tidak menerima tuduhan tak beralasan bahwa penyusunan UU Keamanan
Nasional akan mengubah Satu Negara Dua Sistem.
Wang Yi mengatakan, penyusunan undang-undang keamanan nasional Hong Kong
bertujuan menghukum tindakan Hong Kong Merdeka dan elemen kekerasan yang
merugikan keamanan nasional. Berbagai hak dan kepentingan dan kebebsan
yang dimiliki warga kota Hong Kong akan terjamin lebih baik. Sistem
kapitalis yang dilaksanakan di Hong Kong tidak akan berubah. Penikmatan
hak dan kepentingan otonomi tingkat tinggi berdasarkan UU Pokok tidak
akan berubah, cara kehidupan warga Hong Kong tidak akan berubah.
Penyusunan undang-undang keamanan nasional hanya akan menyempurnakan
sistem hukum Hong Kong, menstabilkan ketertiban sosial serta memperbaiki
lingkungan bisnis.
Wang Yi mengatakan, mengenang kembali sejarah hubungan Tiongkok-Inggris,
Tiongkok belum pernah mengintervensi urusan dalam negeri Inggris, juga
tidak pernah mencampur tangan terhadap urusan dalam negeri Inggris. Sama
halnya, Tiongkok berharap Inggris menghormati Konstitusi RRT dan UU
Pokok yang disusun berdasarkan Konstitusi, menghormati hak dan
kepentingan sah Tiongkok untuk melindungi keamanan negara di atas
wilayah dirinya, menghormati pengelolaan yang dilaksanakan pemerintah
pusat di Hong Kong berdasarkan pedoman Satu Negara Dua Sistem, Inggris
hendaknya bersikap hati-hati terkait soal ini.
Raab menyatakan, Inggris berupaya mengembangkan hubungan bilateral kuat
dengan Tiongkok, dan yakin bahwa kerjasama kedua negara akan
mendatangkan peluang lebih luas pasca wabah. Di bawah kerangka hubungan
Inggris-Tiongkok yang mantap, kedua pihak dapat bertukar pendapat secara
terus terang mengenai masalah apapun. Inggris bersedia memikirkan
kembali isi pertukaran hari ini, dan terus mengadakan konsultasi dengan
Tiongkok dengan bertolak dari sikap saling menghormati.
Bank Dunia: Ekonomi Global di Ambang Resesi Paling Serius Sejak Perang
Dunia II
http://indonesian.cri.cn/20200609/621546a7-a8c0-e885-6c90-aa0f84c89981.html
2020-06-09 11:08:56
/World Economic Outlook/yang dikeluarkan Bank Dunia hari Senin kemarin
(8/6) menunjukkan bahwa, terdampak oleh pandemi covid-19, ekonomi global
telah mengalami kerugian besar, dan diperkirakan ekonomi global tahun
ini akan merosot 5,2%, yang dianggap sebagai resesi paling serius sejak
Perang Dunia II, di mana entitas ekonomi dengan PDB per kapitanya
mengalami penurunan akan mencapai rekor tertinggi sejak tahun 1870.
Bank Dunia berpendapat bahwa karena permintaan dan penyuplaian domestik
serta perdagangan dan keuangan mengalami gangguan serius, aktivitas
ekonomi ekonomi maju akan menurun sekitar 7% pada tahun 2020.
Berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan Komite Pengevaluasian Periode
Bisnis Badan Penelitian Ekonomi Nasional (NBER) Amerika Serikat hari
Senin kemarin (8/6), ekonomi AS Februari lalu sudah terjebak ke dalam
kelesuan perdana sejak krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008, dan
resmi mengakhiri periode pertumbuhan ekonomi historis yang berlangsung
selama 128 bulan lalu.
Kemarin pula, data yang diumumkan kabinet Jepang menunjukkan, PDB pada
triwulan pertama mengalami kemerosotan sekitar 2,2% dibandingkan masa
sama tahun lalu.
Satu hari sebelumnya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam
pidato siaran televisi mengatakan, terpengaruhi oleh pemukulan pandemi
covid-19, PDB Singapura tahun 2020 akan merosot sekitar 4%-7%, dan ini
merupakan kemerosotan paling tajam dalam sejarah.
Laporan Bank Dunia masih memperkirakan negara pasar baru bangkit dan
masyarakat ekonomi berkembang akan merosot sekitar 2,5%. Pendapatan per
kapita akan menurun 3,6%, hal tersebut akan mengakibatkan beberapa juta
populasi kembali ke kemiskinan absolut dalam tahun ini. Negara-negara
yang paling serius dilanda pandemi, terutama mereka yang dengan serius
mengandalkan perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditi dan
pendanaan luar negeri itu akan tertimpa paling parah. Laporan Bank Dunia
menyebut bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun fiskal 2020-2021
akan menurun hingga minus 3,2%.
Wakil Gubernur Bank Dunia Ceyla Pazarbasioglu menyatakan, misi prioritas
dewasa ini adalah menangani status darurat kesehatan dan ekonomi global,
selain itu masyarakat internasional seharusnya bersatu padu demi sekuat
tenaga memulihkan ekonomi dalam rangka mencegah lebih banyak populasi
terjebak kembali ke dalam kemiskinan dan pengangguran.
