-------- 轉寄郵件 --------
主旨: [GELORA45] Meredam Amarah Rakyat
日期: Wed, 15 Jul 2020 20:36:16 +0200
從: 'j.gedearka' [email protected] [GELORA45]
<[email protected]>
--
j.gedearka <[email protected]>
https://news.detik.com/kolom/d-5094298/meredam-amarah-rakyat?tag_from=wp_cb_kolom_list
Mimbar Mahasiswa
*Meredam Amarah Rakyat*
Muhammad Nur Faizi - detikNews
Rabu, 15 Jul 2020 14:00 WIB
Ilustrasi kerusuhan
Foto ilustrasi: iStock
Jakarta -
Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kasus kerusuhan dalam terjadinya
unjuk rasa di Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten
Mandaling Natal, Sumatera Utara, Senin (29/6). Kerusuhan tersebut
menyebabkan dua mobil dan sepeda motor hangus terbakar. Kerusuhan
disebabkan oleh unjuk rasa warga yang menuntut pemberhentian kepala desa
yang dinilai menyimpang terkait pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dan penggunaan dana desa yang memblokade jalan lintas Sumatera.
Cara-cara kekerasan yang dilakukan masyarakat menjadi justifikasi
negatif bahwa bangsa Indonesia selalu mengedepankan kekerasan dalam
menyelesaikan setiap persoalan. Aparat kian dituntut untuk memutus mata
rantai konflik yang ada di masyarakat. Namun yang terjadi, aparat hanya
dapat meredam bentuk konflik yang muncul ke permukaan. Faktor yang
menjadi akar permasalahan belum bisa diselesaikan. Akibatnya, konflik
sewaktu-waktu bisa meletus kembali.
Maka, pluralitas bangsa berupa keragaman suku, budaya, nilai, dan agama
menjadi modal kuat menuju kerukunan bangsa. Namun, di sisi lain
pluralitas bangsa bisa disalahgunakan sebagai pemicu prasangka yang bisa
menyebabkan konflik yang luar biasa. Selain pluralitas bangsa, konflik
juga dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi bangsa yang belum juga
mencapai kestabilan.
Kesenjangan antarkelompok masyarakat terutama dalam bidang pelayanan
masyarakat, misalnya pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan sosial
lainnya dapat memicu kecemburuan. Kecemburuan tersebut bila dibumbui
oleh identitas kelompok dapat menyebabkan konflik. Setidaknya ada empat
hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun seluruh elemen
bangsa untuk melerai konflik sosial di masyarakat.
Pertama, saat ini Indonesia mengalami situasi rawan aksi kekerasan.
Pendapatan yang berkurang dan kebutuhan yang terus meningkat pesat
menyebabkan depresi yang diungkapkan melalui amarah. Jika hal ini terus
menerus dibiarkan, konflik atas nama kebebasan tidak dapat lagi
dikendalikan. Bukan tidak mungkin, konflik ini terjadi karena oknum dari
tokoh politik ikut memprovokasi masyarakat untuk bertindak amoral.
Kedua, berbagai konflik yang terjadi di tengah masyarakat disebabkan
hilangnya keteladanan dari elite politik atau pemimpin di setiap level
pemerintahan. Minimnya contoh perilaku terpuji dari elite politik
membuat rakyat tidak lagi percaya dan memilih bersikap apatis. Hal ini
belum termasuk provokasi yang dilakukan oknum tertentu untuk menaikkan
emosi rakyat.
Ketiga, permasalahan minoritas dan mayoritas kerap menjadi problema
sosial yang memicu konflik. Kelompok minoritas digolongkan sebagai
kelompok yang menerima pelayanan minim dibandingkan kelompok lainnya.
Stereotip mengenai minoritas dan mayoritas selalu menjadi pembeda dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketidakadilan yang didapat dapat
memicu konflik.
Keempat, ketidakberdayaan dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, yang
dilatarbelakangi tumpang tindihnya aturan ataupun regulasi yang tidak
jelas. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi
luntur. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya sinergi antarinstansi yang
masih meluncurkan ego masing-masing tanpa memikirkan solusi terbaik
untuk menyelesaikan masalah secara tuntas.
Menjadi tugas bersama untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan
kehidupan masyarakat melalui perubahan paradigma dari yang sebelumnya
bersifat konvensional menuju pendekatan proaktif. Dengan begitu, konsep
pemahaman yang timbul tidak hanya dilihat dari kejadian di hilir saja.
Namun secara bijak masalah dilihat dan dipahami secara utuh untuk
melihat seberapa besar potensi konflik kemudian menemukan solusi terbaik
menyelesaikan permasalahan.
Jika hal ini berhasil dilakukan, maka kebijakan dan solusi penanganan
konflik tidak hanya berfokus kepada permasalahan yang muncul ke
permukaan, melainkan akar permasalahan juga dapat ditangani dan diatasi
supaya tidak menjadi faktor pemicu konflik yang lebih besar.
Dialog-dialog dan keputusan tepat dalam proses negosiasi menjadi kunci
penting dalam penghentian kekerasan.
Sementara itu, pendekatan keamanan juga harus selaras dan tidak mungkin
dilepaskan dari pendekatan kesejahteraan. Mutu tinggi dari tingkat
kesejahteraan dapat melahirkan situasi yang kondusif bagi pembangunan
bangsa. Kedua dimensi ini akan saling bergandengan tangan untuk mencegah
konflik bertaburan.
Oleh karena itu, pemangku kebijakan seperti kepala desa, camat,
gubernur, maupun presiden harus peka dalam melihat berbagai gejolak dan
dinamika, serta mencari solusi terbaik di wilayahnya. Pemerintah sendiri
perlu menggiatkan penyebaran konten positif di media sosial sebagai
konsumsi sehat rakyat. Penyebaran ini nantinya dapat mendorong
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga masyarakat akan
berbondong-bondong mendukung kebijakan yang diambil pemerintah.
Perlindungan bangsa terhadap konflik sangat membutuhkan proses
perencanaan, pembinaan, pengembangan, serta penggabungan seluruh elemen
bangsa. Namun yang lebih penting dari itu adalah langkah untuk
menyamakan tujuan dan paradigma menjaga keamanan bangsa antara
pemerintah dengan seluruh masyarakat.
Muhammad Nur Faizi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, reporter di Lembaga
Pers Mahasiswa (LPM) Metamorfosa
(mmu/mmu)
Kemarin, Presiden kejar pemulihan ekonomi dan ujicoba green diesel
Kamis, 16 Juli 2020 06:53 WIB
Kemarin, Presiden kejar pemulihan ekonomi dan ujicoba green diesel
Menperin Agus Gumiwang (kiri) sosialisasi hasil ujicoba bahan bakar
D-100 di Dumai, Rabu (15/7/2020). ANTARA/Abdul Razak/aa.
Jakarta (ANTARA) - Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi
pada Rabu (15/7) kemarin, mulai dari Presiden Jokowi yang terus mengejar
pemulihan ekonomi di kuartal III hingga ujicoba bahan bakar/green
diesel/D-100.
Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:
*1. Kejar pemulihan, Presiden minta ungkit kegiatan ekonomi kuartal III*
Presiden Joko Widodo mengingatkan para gubernur untuk mengungkit
kegiatan perekonomian di kuartal III 2020 karena periode itu merupakan
momentum pemulihan ekonomi Tanah Air pada tahun ini.
Presiden menyampaikan hal tersebut setelah memperoleh proyeksi bahwa
pertumbuhan ekonomi domestik pada kuartal II 2020 kemungkinan menurun ke
minus 4,3 persen, setelah di kuartal I 2020 masih bisa bertumbuh positif
di 2,97 persen.
Baca selengkapnya disini
<https://m.antaranews.com/berita/1612978/kejar-pemulihan-presiden-minta-ungkit-kegiatan-ekonomi-kuartal-iii>
*2. LKBN Antara-PFN-BP teken MoU integrasi klaster media BUMN*
Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, Perum Produksi Film
Negara (PFN) dan PT Balai Pustaka (Persero) menandatangani nota
kesepahaman (MoU) integrasi dalam satu klaster media Badan Usaha Milik
Negara (BUMN).
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Direktur Utama Perum LKBN
Antara Meidyatama Suryodiningrat, Direktur Utama PFN Judith J
Dipodiputro, dan Direktur Utama PT Balai Pustaka Achmad Fachrodji di
Gedung Antara di Pasar Baru, Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya disini
<https://m.antaranews.com/berita/1612022/lkbn-antara-pfn-bp-teken-mou-integrasi-klaster-media-bumn>
*3. Menperin sosialisasi dan ujicoba bahan bakar D-100 di Dumai*
Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita menjajal ruas jalan
Kota Dumai dengan mengendarai mobil yang sudah memakai produk bahan
bakar baru diproduksi di kilang minyak Pertamina RU II yaitu/green
diesel/atau D-100, Rabu.
Menperin setiba di Bandara Pinang Kampai Dumai, langsung menuju Kilang
Minyak Putri Tujuh Pertamina RU II Dumai di Jalan Putri Tujuh dengan
kendaraan mobil jenis minibus berbahan bakar D-100, dan hasilnya diakui
Agus sangat memuaskan dengan suara mesin halus.
Baca selengkapnya disini
<https://m.antaranews.com/berita/1612418/menperin-sosialisasi-dan-ujicoba-bahan-bakar-d-100-di-dumai>
*4. Komisi VI DPR setujui pencairan utang pemerintah kepada sembilan BUMN*
Komisi VI DPR RI menyetujui usulan dan besaran pencairan utang
pemerintah kepada sembilan BUMN yang diputuskan dalam Rapat Kerja
bersama Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (15/7).
"Komisi VI DPR RI menyetujui besaran pencairan utang pemerintah pada
BUMN tahun anggaran 2020 untuk disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI
sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Wakil Ketua Komisi VI
DPR RI Aria Bima di Jakarta, Rabu.
Baca selengkapnya disini
<https://m.antaranews.com/berita/1612414/komisi-vi-dpr-setujui-pencairan-utang-pemerintah-kepada-sembilan-bumn>
*5. Gugus Tugas terima Rp3,4 triliun dari Kemenkeu untuk tangani COVID-19*
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)/Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyatakan pihaknya telah
menerima dana sebesar Rp3,4 triliun dari Kementerian Keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Doni dalam Raker Banggar DPR RI bersama
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Kesehatan Terawan Agus
Putranto, dan Menteri Sosial Juliari P Batubara.
Baca selengkapnya disini
<https://m.antaranews.com/berita/1612190/gugus-tugas-terima-rp34-triliun-dari-kemenkeu-untuk-tangani-covid-19>
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Subagyo
