Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang:
Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi
http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html
2020-09-14 16:54:00
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan
penelitian yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT yang ditulis
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama
sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of
Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah
AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan
apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan
bertubi-tubi tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan
Tiongkok dalam pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan
sengaja menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan
demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan penataran
ketrampilan di biang anti-terorisme dan deekstremisasi, dan dengan
sengaja menyerangi kebijakan pokok negara Keluarga Berencana.
Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan Publik
Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam artikelnya yang
dipublikasikan di situs web resmi Universitas Xinjiang menyatakan, semua
dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak pernah muncul perkataan mengenai
orang yang melanggar kebijakan Keluarga Berencana akan disuruh belajar
di pusat pendidikan dan penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen
tersebut berkali-kali menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB
dengan berdasarkan hukum dan peraturan setempat.
Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran
Keterampilan Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan Negara
Tiongkok Juni tahun 2019 dengan tegas menunjukkan, pendirian pusat
pendidikan dan penataran ketrampilan Xinjiang bertujuan untuk “menghapus
sumber terorisme, ekstremisme agama, dengan efektif mengekang
kecenderungan terjadinya kegiatan teror, demi semaksimum menjamin hak
pokok seperti hak kelangsungan hidup, hak kesehatan serta hak
perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku putih ini dengan sepenuhnya
memperlihatkan prinsip Tiongkok yang menyelenggarakan negara berdasarkan
hukum dan ciri khasnya yang manusiawi.
Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam Kategori
Perubahan Yang Normal
http://indonesian.cri.cn/20200914/a33d5626-417b-d2d8-a0a6-2915fb8df9f3.html
2020-09-14 15:43:23
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan
penelitian yang berjudul/Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT/ yang ditulis
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama
sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of
Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah
AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan
apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan
bertubi-tubi tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan
Tiongkok dalam pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Menanggapi hal itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi Administrasi
Politik dan Publik Universitas Xinjiang menulis sebuah artikel di situs
web Universitas Xinjiang pada 14 September, di mana ia menunjukkan bahwa
sejak 2010, tingkat kelahiran populasi di Xinjiang memang cenderung
menurun, namun gejala itu mutlak bukan hasil dari apa yang disebut
“pemandulan paksa” yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap
warga etnis Uyghur, seperti apa yang direka oleh sejumlah lembaga dan
politikus dengan tujuan jahat. Sebaliknya, gejala tersebut justru
mencerminkan hasil-hasil penting yang dicapai Tiongkok dalam pelaksanaan
kebijakan yang melindungi hak dan kepentingan wanita dan anak-anak di
daerah etnis minoritas dalam jangka panjang.
Merujuk perbaikan yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir, di satu
pihak warga etnis minoritas di Xinjiang terus menikmati kebijakan
kependudukan dan kebijakan keluarga berencana yang lebih preferensial,
di pihak lain, Xinjiang, khususnya bagian selatan Xinjiang mengalami
perkembangan pesat ekonomi dan sosial, apa lagi berkat pendorongan paket
kebijakan pemerintah pusat yang mendukung kesetaraan gender , khususnya
perlindungan hak dan kepentingan wanita, kaum wanita etnis minoritas di
daerah Xinjiang sepenuhnya menikmati hak penerimaan pendidikan dan
bekerja. Hal ini membantu kaum wanita etnis minoritas menunjukkan
perubahan pikiran dalam hal persalinan. Ini juga berarti mereka
menikmati lebih banyak hak mandiri dalam masalah persalinan.
Meningkatnya pendidikan yang diterima oleh kaum wanita etnis minoritas
juga ikut berdampak pada wanita sehingga semakin banyak perempuan secara
sukarela menangguhkan usia nikah dan usia melahirkan anak-anak.
Selain itu, kaum wanita kini memiliki lebih banyak kesempatan bekerja
dan ini adalah sebab yang lain mengapa semakin banyak wanita etnis
minoritas di pedesaan berubah kesadarannya tentang perkawinan dan
persalinan. Pada tahun-tahun belakangan ini, daerah pedalaman dengan
aktif memberikan bantuan kepada Xinjiang untuk mendongkrak perekonomian
setempat. Semakin banyak wanita dari pedesaan tidak lagi berdiam di
rumah, malah melalui pengalaman bekerja atau belajar di luar kampung
halaman telah semakin menyadari dan mengerti kebijakan keluarga
berencana yang dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga lebih mementingkan
mutu edukasi yang diterima anak-anaknya, tidak lagi mengejar jumlah anak
yang dilahirkan.
Kasus-kasus tersebut sepenuhnya menunjukkan bahwa perubahan konsepsi
kaum wanita tentang persalinan bukanlah hasil kebijakan paksa, melainkan
hasil wajar yang terjadi sejalan dengan peningkatan kesadaran mandiri
kaum wanita etnis minoritas berkat pelaksanaan serangkaian kebijakan
oleh pemerintah terkait perlindungan hak dan kepentingan kaum wanita.
Perubahan itu seharusnya dipandang sebagai hasil penting yang dicapai
Tiongkok melalui pelaksanaan kebijakan kesetaraan antar gender dan antar
etnis,merupakan kepatuhan dan ketaatan Tiongkok sebagai negara besar dan
bertanggung jawab terhadap Deklarasi HAM Sedunia dan Konvensi
Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita PBB.
Akan tetapi, sejumlah negara termasuk lembaga riset terus menodai dan
memfitnah Tiongkok dengan merekayasa atau menelurkan data yang palsu
dengan tujuan yang jahat. Kami yakin kebenaran akan menghalau segala
kebohongan. Kebijakan sederajat antar etnis yang dilakukan pemerintah
Tiongkok pasti akan mendorong Xinjiang menjadi lebih makmur dan stabil,
dan rakyat berbagai etnis akan menempuh kehidupan bahagia dan sejahtera.
Kebohongan Dalam Pernyataan AS Terkait Xinjiang:
Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang
http://indonesian.cri.cn/20200914/bcc835f3-71fb-f40f-5554-19acc1fcb21e.html
2020-09-14 15:31:17
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo
mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga
Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang.
Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul
“Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk
Etnis Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita
AP mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan
sterilisasi yang ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis
Uyghur dan etnis-etnis minoritas lainnya, dalam rangka membendung
peningkatan populasi etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten
relevan terutama mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan
penelitian yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT yang ditulis
oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown Foundation pada Juni
lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah mengulangi kata-kata klise
yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang berhaluan anti Tiongkok. Apa
yang disebarkannya adalah berita bohong dan informasi palsu yang sama
sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of
Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah
AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan
apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan
bertubi-tubi tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan
Tiongkok dalam pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Dalam laporan itu, Adrian Zenz menganggap, sejak tahun 2015, tingkat
pertumbuhan alami penduduk Xinjiang menurun tajam, di antaranya tingkat
pertumbuhan alami penduduk di Hotan dan Kashqar pada tahun 2018 hanya
2,58 persen. Dia menodai kebijakan penduduk kesetaraan etnis di Xinjiang
sebagai “pemusnahan ras” atau genosida.
Mengenai tuduhan itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi Politik dan
Administrasi Publik Universitas Xinjiang mengungkapkan seperti apa duduk
perkara dalam artikelnya yang dirilis di situs web resmi Universitas
Xinjiang pada 14 September. Berdasarkan Catatan Tahunan Statistik
Xinjiang Tahun 2019, tingkat pertumbuhan alami penduduk di empat kota
dan daerah Xinjiang Selatan pada tahun 2018 sebagai berikut: tingkat
kelahiran di Prefektur Otonom Kizilsu Kirgiz mencapai 11,45 persen, di
Aksu tercatat 5,67 persen, di Kashqar tercatat 6,93 persen, di Hotan
tercatat 2,96 persen. Angka yang diambil Adrian Zenz tidak sesuai dengan
kenyataan. Selain itu, dia tidak menunjukkan sumber angka yang
diambilnya, maka kebenaran angka itu sangat dicurigai.
Sejak tahun 2015, tingkat pertumbuhan alami penduduk Xinjiang memang
relatif menurun, tapi tidak begitu “tajam” seperti apa yang dikatakan
Adrian Zenz dalam laporannya. Tahun 2018, tingkat pertumbuhan alami
penduduk Xinjiang tercatat 6,13 persen, lebih tinggi daripada tingkat
pertumbuhan alami penduduk seluruh Tiongkok yaitu 3,81 persen.
