Apa yang di bawah ini tidak salah terjemahannya ? Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan sengaja menghubungi ( Kok menghubungi, apa bukan menghubungkan -- yang tidak ada hubungannya?) pendirian pusat pendidikan dan penataran keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok negara Keluarga Berencana.
Op di 15 sep. 2020 om 03:12 schreef ChanCT [email protected] [GELORA45] < [email protected]>: > > > Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang: > Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi > http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html > 2020-09-14 16:54:00 > > Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo > mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga > Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. > Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul > “Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis > Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP > mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang > ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis > minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi etnis-etnis > minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama mengutip isi dan > statistik yang termuat dalam laporan penelitian yang berjudul Sterilisasi, > IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di > Xinjiang oleh PKT yang ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh > Jamestown Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah > mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang > berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita bohong dan > informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta > dan memulas data statistik. > > Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of > Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah AS. > Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan apa yang > disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan bertubi-tubi > tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam > pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19. > > Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai Keluarga > Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan sengaja > menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran keterampilan dengan > pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan demikian memfitnah > prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan penataran ketrampilan di biang > anti-terorisme dan deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan > pokok negara Keluarga Berencana. > > Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan Publik > Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam artikelnya yang > dipublikasikan di situs web resmi Universitas Xinjiang menyatakan, semua > dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak pernah muncul perkataan mengenai > orang yang melanggar kebijakan Keluarga Berencana akan disuruh belajar di > pusat pendidikan dan penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen tersebut > berkali-kali menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB dengan > berdasarkan hukum dan peraturan setempat. > > Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran Keterampilan > Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan Negara Tiongkok Juni tahun > 2019 dengan tegas menunjukkan, pendirian pusat pendidikan dan penataran > ketrampilan Xinjiang bertujuan untuk “menghapus sumber terorisme, > ekstremisme agama, dengan efektif mengekang kecenderungan terjadinya > kegiatan teror, demi semaksimum menjamin hak pokok seperti hak kelangsungan > hidup, hak kesehatan serta hak perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku > putih ini dengan sepenuhnya memperlihatkan prinsip Tiongkok yang > menyelenggarakan negara berdasarkan hukum dan ciri khasnya yang manusiawi.. > > > Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam Kategori > Perubahan Yang Normal > http://indonesian.cri.cn/20200914/a33d5626-417b-d2d8-a0a6-2915fb8df9f3.html > 2020-09-14 15:43:23 > > Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo > mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga > Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. > Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul > “Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis > Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP > mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang > ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis > minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi etnis-etnis > minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama mengutip isi dan > statistik yang termuat dalam laporan penelitian yang berjudul *Sterilisasi, > IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di > Xinjiang oleh PKT* yang ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh > Jamestown Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah > mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang > berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita bohong dan > informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta > dan memulas data statistik. > > Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of > Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah AS. > Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan apa yang > disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan bertubi-tubi > tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam > pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19. > > Menanggapi hal itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi Administrasi > Politik dan Publik Universitas Xinjiang menulis sebuah artikel di situs web > Universitas Xinjiang pada 14 September, di mana ia menunjukkan bahwa sejak > 2010, tingkat kelahiran populasi di Xinjiang memang cenderung menurun, > namun gejala itu mutlak bukan hasil dari apa yang disebut “pemandulan > paksa” yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap warga etnis Uyghur, > seperti apa yang direka oleh sejumlah lembaga dan politikus dengan tujuan > jahat. Sebaliknya, gejala tersebut justru mencerminkan hasil-hasil penting > yang dicapai Tiongkok dalam pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak dan > kepentingan wanita dan anak-anak di daerah etnis minoritas dalam jangka > panjang. > > Merujuk perbaikan yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir, di satu pihak > warga etnis minoritas di Xinjiang terus menikmati kebijakan kependudukan > dan kebijakan keluarga berencana yang lebih preferensial, di pihak lain, > Xinjiang, khususnya bagian selatan Xinjiang mengalami perkembangan pesat > ekonomi dan sosial, apa lagi berkat pendorongan paket kebijakan pemerintah > pusat yang mendukung kesetaraan gender , khususnya perlindungan hak dan > kepentingan wanita, kaum wanita etnis minoritas di daerah Xinjiang > sepenuhnya menikmati hak penerimaan pendidikan dan bekerja. Hal ini > membantu kaum wanita etnis minoritas menunjukkan perubahan pikiran dalam > hal persalinan. Ini juga berarti mereka menikmati lebih banyak hak mandiri > dalam masalah persalinan. Meningkatnya pendidikan yang diterima oleh kaum > wanita etnis minoritas juga ikut berdampak pada wanita sehingga semakin > banyak perempuan secara sukarela menangguhkan usia nikah dan usia > melahirkan anak-anak. > > Selain itu, kaum wanita kini memiliki lebih banyak kesempatan bekerja dan > ini adalah sebab yang lain mengapa semakin banyak wanita etnis minoritas di > pedesaan berubah kesadarannya tentang perkawinan dan persalinan. Pada > tahun-tahun belakangan ini, daerah pedalaman dengan aktif memberikan > bantuan kepada Xinjiang untuk mendongkrak perekonomian setempat. Semakin > banyak wanita dari pedesaan tidak lagi berdiam di rumah, malah melalui > pengalaman bekerja atau belajar di luar kampung halaman telah semakin > menyadari dan mengerti kebijakan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh > pemerintah, sehingga lebih mementingkan mutu edukasi yang diterima > anak-anaknya, tidak lagi mengejar jumlah anak yang dilahirkan. > > Kasus-kasus tersebut sepenuhnya menunjukkan bahwa perubahan konsepsi kaum > wanita tentang persalinan bukanlah hasil kebijakan paksa, melainkan hasil > wajar yang terjadi sejalan dengan peningkatan kesadaran mandiri kaum wanita > etnis minoritas berkat pelaksanaan serangkaian kebijakan oleh pemerintah > terkait perlindungan hak dan kepentingan kaum wanita. Perubahan itu > seharusnya dipandang sebagai hasil penting yang dicapai Tiongkok melalui > pelaksanaan kebijakan kesetaraan antar gender dan antar etnis,merupakan > kepatuhan dan ketaatan Tiongkok sebagai negara besar dan bertanggung jawab > terhadap Deklarasi HAM Sedunia dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi > terhadap Wanita PBB. > > Akan tetapi, sejumlah negara termasuk lembaga riset terus menodai dan > memfitnah Tiongkok dengan merekayasa atau menelurkan data yang palsu dengan > tujuan yang jahat. Kami yakin kebenaran akan menghalau segala kebohongan. > Kebijakan sederajat antar etnis yang dilakukan pemerintah Tiongkok pasti > akan mendorong Xinjiang menjadi lebih makmur dan stabil, dan rakyat > berbagai etnis akan menempuh kehidupan bahagia dan sejahtera. > > > Kebohongan Dalam Pernyataan AS Terkait Xinjiang: > Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang > http://indonesian.cri.cn/20200914/bcc835f3-71fb-f40f-5554-19acc1fcb21e.html > 2020-09-14 15:31:17 > > Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo > mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya Soal Keluarga > Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah Tiongkok di Xinjiang. > Sementara itu, kantor berita AP merilis laporan survei yang berjudul > “Tiongkok Laksanakan Pengendalian Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis > Uyghur. Pernyataan Mike Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP > mengklaim pemerintah Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang > ketat untuk menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis > minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi etnis-etnis > minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama mengutip isi dan > statistik yang termuat dalam laporan penelitian yang berjudul Sterilisasi, > IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa: Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di > Xinjiang oleh PKT yang ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh > Jamestown Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah > mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana yang > berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita bohong dan > informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan mereka-reka fakta > dan memulas data statistik. > > Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The Victims of > Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung oleh pemerintah AS. > Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan berkali-kali memberikan apa yang > disebut “Hadiah HAM” kepada kaum teroris yang berkejahatan bertubi-tubi > tanpa mengindahkan kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam > pembenahan Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19. > > Dalam laporan itu, Adrian Zenz menganggap, sejak tahun 2015, tingkat > pertumbuhan alami penduduk Xinjiang menurun tajam, di antaranya tingkat > pertumbuhan alami penduduk di Hotan dan Kashqar pada tahun 2018 hanya 2,58 > persen. Dia menodai kebijakan penduduk kesetaraan etnis di Xinjiang sebagai > “pemusnahan ras” atau genosida. > > Mengenai tuduhan itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi Politik dan > Administrasi Publik Universitas Xinjiang mengungkapkan seperti apa duduk > perkara dalam artikelnya yang dirilis di situs web resmi Universitas > Xinjiang pada 14 September. Berdasarkan Catatan Tahunan Statistik Xinjiang > Tahun 2019, tingkat pertumbuhan alami penduduk di empat kota dan daerah > Xinjiang Selatan pada tahun 2018 sebagai berikut: tingkat kelahiran di > Prefektur Otonom Kizilsu Kirgiz mencapai 11,45 persen, di Aksu tercatat > 5,67 persen, di Kashqar tercatat 6,93 persen, di Hotan tercatat 2,96 > persen. Angka yang diambil Adrian Zenz tidak sesuai dengan kenyataan. > Selain itu, dia tidak menunjukkan sumber angka yang diambilnya, maka > kebenaran angka itu sangat dicurigai. > > Sejak tahun 2015, tingkat pertumbuhan alami penduduk Xinjiang memang > relatif menurun, tapi tidak begitu “tajam” seperti apa yang dikatakan > Adrian Zenz dalam laporannya. Tahun 2018, tingkat pertumbuhan alami > penduduk Xinjiang tercatat 6,13 persen, lebih tinggi daripada tingkat > pertumbuhan alami penduduk seluruh Tiongkok yaitu 3,81 persen. > > > > >
