Apa yang di bawah ini tidak salah terjemahannya ?
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan
sengaja menghubungi ( Kok menghubungi, apa bukan menghubungkan -- yang
tidak ada hubungannya?) pendirian pusat pendidikan dan penataran
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana, dengan
demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan dan
penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan deekstremisasi, dan
dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok negara Keluarga Berencana.
Op di 15 sep. 2020 om 03:12 schreef ChanCT [email protected]
<mailto:[email protected]> [GELORA45] <[email protected]
<mailto:[email protected]>>:
Kebohongan Pernyataan AS Terkait Xinjiang:
Wanita Yang Melanggar KB Diantar ke Kamp Edukasi
http://indonesian.cri.cn/20200914/17d1cd1b-cdb1-d8c3-fa2e-87dd4e765be1.html
2020-09-14 16:54:00
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike
Pompeo mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya
Soal Keluarga Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah
Tiongkok di Xinjiang. Sementara itu, kantor berita AP merilis
laporan survei yang berjudul “Tiongkok Laksanakan Pengendalian
Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis Uyghur. Pernyataan Mike
Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP mengklaim pemerintah
Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang ketat untuk
menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis
minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi
etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama
mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan penelitian
yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT yang
ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown
Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah
mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana
yang berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita
bohong dan informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan
mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The
Victims of Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung
oleh pemerintah AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan
berkali-kali memberikan apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum
teroris yang berkejahatan bertubi-tubi tanpa mengindahkan
kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam pembenahan
Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Dalam laporannya, Adrian Zenz mengutip sejumlah dokumen mengenai
Keluarga Berencana di berbagai tingkat pemerintah Xinjiang, dengan
sengaja menghubungi pendirian pusat pendidikan dan penataran
keterampilan dengan pelanggaran kebijakan Keluarga Berencana,
dengan demikian memfitnah prestasi yang dicapai pusat pendidikan
dan penataran ketrampilan di biang anti-terorisme dan
deekstremisasi, dan dengan sengaja menyerangi kebijakan pokok
negara Keluarga Berencana.
Menanggapi hal ini, Profesor Muda Akademi Politik dan Pengelolaan
Publik Universitas Xinjiang, Lin Fangfei hari ini (14/09) dalam
artikelnya yang dipublikasikan di situs web resmi Universitas
Xinjiang menyatakan, semua dokumen yang dikutip Adrian Zenz tidak
pernah muncul perkataan mengenai orang yang melanggar kebijakan
Keluarga Berencana akan disuruh belajar di pusat pendidikan dan
penataran ketrampilan. Sebaliknya, dokumen tersebut berkali-kali
menekankan seharusnya melakukan pekerjaan KB dengan berdasarkan
hukum dan peraturan setempat.
Buku putih yang berjudul Pendidikan Vokasional dan Penataran
Keterampilan Xinjiang yang diumumkan Kantor Penerangan Dewan
Negara Tiongkok Juni tahun 2019 dengan tegas menunjukkan,
pendirian pusat pendidikan dan penataran ketrampilan Xinjiang
bertujuan untuk “menghapus sumber terorisme, ekstremisme agama,
dengan efektif mengekang kecenderungan terjadinya kegiatan teror,
demi semaksimum menjamin hak pokok seperti hak kelangsungan hidup,
hak kesehatan serta hak perkembangan rakyat berbagai etnis ”. Buku
putih ini dengan sepenuhnya memperlihatkan prinsip Tiongkok yang
menyelenggarakan negara berdasarkan hukum dan ciri khasnya yang
manusiawi.
Fluktuasi Angka Pertumbuhan Populasi di Xinjiang Berada dalam
Kategori Perubahan Yang Normal
http://indonesian.cri.cn/20200914/a33d5626-417b-d2d8-a0a6-2915fb8df9f3.html
2020-09-14 15:43:23
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike
Pompeo mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya
Soal Keluarga Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah
Tiongkok di Xinjiang. Sementara itu, kantor berita AP merilis
laporan survei yang berjudul “Tiongkok Laksanakan Pengendalian
Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis Uyghur. Pernyataan Mike
Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP mengklaim pemerintah
Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang ketat untuk
menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis
minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi
etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama
mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan penelitian
yang berjudul/Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT/ yang
ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown
Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah
mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana
yang berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita
bohong dan informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan
mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The
Victims of Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung
oleh pemerintah AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan
berkali-kali memberikan apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum
teroris yang berkejahatan bertubi-tubi tanpa mengindahkan
kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam pembenahan
Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Menanggapi hal itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi
Administrasi Politik dan Publik Universitas Xinjiang menulis
sebuah artikel di situs web Universitas Xinjiang pada 14
September, di mana ia menunjukkan bahwa sejak 2010, tingkat
kelahiran populasi di Xinjiang memang cenderung menurun, namun
gejala itu mutlak bukan hasil dari apa yang disebut “pemandulan
paksa” yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok terhadap warga
etnis Uyghur, seperti apa yang direka oleh sejumlah lembaga dan
politikus dengan tujuan jahat. Sebaliknya, gejala tersebut justru
mencerminkan hasil-hasil penting yang dicapai Tiongkok dalam
pelaksanaan kebijakan yang melindungi hak dan kepentingan wanita
dan anak-anak di daerah etnis minoritas dalam jangka panjang.
Merujuk perbaikan yang terjadi pada sepuluh tahun terakhir, di
satu pihak warga etnis minoritas di Xinjiang terus menikmati
kebijakan kependudukan dan kebijakan keluarga berencana yang lebih
preferensial, di pihak lain, Xinjiang, khususnya bagian selatan
Xinjiang mengalami perkembangan pesat ekonomi dan sosial, apa lagi
berkat pendorongan paket kebijakan pemerintah pusat yang mendukung
kesetaraan gender , khususnya perlindungan hak dan kepentingan
wanita, kaum wanita etnis minoritas di daerah Xinjiang sepenuhnya
menikmati hak penerimaan pendidikan dan bekerja. Hal ini membantu
kaum wanita etnis minoritas menunjukkan perubahan pikiran dalam
hal persalinan. Ini juga berarti mereka menikmati lebih banyak hak
mandiri dalam masalah persalinan. Meningkatnya pendidikan yang
diterima oleh kaum wanita etnis minoritas juga ikut berdampak pada
wanita sehingga semakin banyak perempuan secara sukarela
menangguhkan usia nikah dan usia melahirkan anak-anak.
Selain itu, kaum wanita kini memiliki lebih banyak kesempatan
bekerja dan ini adalah sebab yang lain mengapa semakin banyak
wanita etnis minoritas di pedesaan berubah kesadarannya tentang
perkawinan dan persalinan. Pada tahun-tahun belakangan ini, daerah
pedalaman dengan aktif memberikan bantuan kepada Xinjiang untuk
mendongkrak perekonomian setempat. Semakin banyak wanita dari
pedesaan tidak lagi berdiam di rumah, malah melalui pengalaman
bekerja atau belajar di luar kampung halaman telah semakin
menyadari dan mengerti kebijakan keluarga berencana yang
dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga lebih mementingkan mutu
edukasi yang diterima anak-anaknya, tidak lagi mengejar jumlah
anak yang dilahirkan.
Kasus-kasus tersebut sepenuhnya menunjukkan bahwa perubahan
konsepsi kaum wanita tentang persalinan bukanlah hasil kebijakan
paksa, melainkan hasil wajar yang terjadi sejalan dengan
peningkatan kesadaran mandiri kaum wanita etnis minoritas berkat
pelaksanaan serangkaian kebijakan oleh pemerintah terkait
perlindungan hak dan kepentingan kaum wanita. Perubahan itu
seharusnya dipandang sebagai hasil penting yang dicapai Tiongkok
melalui pelaksanaan kebijakan kesetaraan antar gender dan antar
etnis,merupakan kepatuhan dan ketaatan Tiongkok sebagai negara
besar dan bertanggung jawab terhadap Deklarasi HAM Sedunia dan
Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita PBB.
Akan tetapi, sejumlah negara termasuk lembaga riset terus menodai
dan memfitnah Tiongkok dengan merekayasa atau menelurkan data yang
palsu dengan tujuan yang jahat. Kami yakin kebenaran akan
menghalau segala kebohongan. Kebijakan sederajat antar etnis yang
dilakukan pemerintah Tiongkok pasti akan mendorong Xinjiang
menjadi lebih makmur dan stabil, dan rakyat berbagai etnis akan
menempuh kehidupan bahagia dan sejahtera.
Kebohongan Dalam Pernyataan AS Terkait Xinjiang:
Tentang Tingkat Pertumbuhan Alami Penduduk Xinjiang
http://indonesian.cri.cn/20200914/bcc835f3-71fb-f40f-5554-19acc1fcb21e.html
2020-09-14 15:31:17
Pada 29 Juni 2020, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike
Pompeo mengeluarkan apa yang disebut pernyataan, dengan judulnya
Soal Keluarga Berencana Paksa dan Sterilisasi Paksa Pemerintah
Tiongkok di Xinjiang. Sementara itu, kantor berita AP merilis
laporan survei yang berjudul “Tiongkok Laksanakan Pengendalian
Kelahiran Paksa terhadap Penduduk Etnis Uyghur. Pernyataan Mike
Pompeo maupun laporan dari kantor berita AP mengklaim pemerintah
Tiongkok telah melaksanakan kebijakan sterilisasi yang ketat untuk
menekan tingkat kelahiran penduduk etnis Uyghur dan etnis-etnis
minoritas lainnya, dalam rangka membendung peningkatan populasi
etnis-etnis minoritas secara keseluruhan. Konten relevan terutama
mengutip isi dan statistik yang termuat dalam laporan penelitian
yang berjudul Sterilisasi, IUDS dan Kontrol Kelahiran Paksa:
Gerakan Penekanan Angka Kelahiran di Xinjiang oleh PKT yang
ditulis oleh Adrian Zenz dan dipublikasikan oleh Jamestown
Foundation pada Juni lalu. Akan tetapi, klaim tersebut hanyalah
mengulangi kata-kata klise yang dilontarkan yayasan dan sarjana
yang berhaluan anti Tiongkok. Apa yang disebarkannya adalah berita
bohong dan informasi palsu yang sama sekali tidak berdasar dengan
mereka-reka fakta dan memulas data statistik.
Penulis laporan tersebut, Adrian Zenz dipekerjakan oleh The
Victims of Communism Memorial Foundation sayap kanan yang didukung
oleh pemerintah AS. Yayasan tersebut didirikan pada 1983, dan
berkali-kali memberikan apa yang disebut “Hadiah HAM” kepada kaum
teroris yang berkejahatan bertubi-tubi tanpa mengindahkan
kenyataan, serta memfitnah sumbangan Tiongkok dalam pembenahan
Xinjiang dan penanggulangan pandemi COVID-19.
Dalam laporan itu, Adrian Zenz menganggap, sejak tahun 2015,
tingkat pertumbuhan alami penduduk Xinjiang menurun tajam, di
antaranya tingkat pertumbuhan alami penduduk di Hotan dan Kashqar
pada tahun 2018 hanya 2,58 persen. Dia menodai kebijakan penduduk
kesetaraan etnis di Xinjiang sebagai “pemusnahan ras” atau genosida.
Mengenai tuduhan itu, Profesor Muda Lin Fangfei dari Akademi
Politik dan Administrasi Publik Universitas Xinjiang mengungkapkan
seperti apa duduk perkara dalam artikelnya yang dirilis di situs
web resmi Universitas Xinjiang pada 14 September. Berdasarkan
Catatan Tahunan Statistik Xinjiang Tahun 2019, tingkat pertumbuhan
alami penduduk di empat kota dan daerah Xinjiang Selatan pada
tahun 2018 sebagai berikut: tingkat kelahiran di Prefektur Otonom
Kizilsu Kirgiz mencapai 11,45 persen, di Aksu tercatat 5,67
persen, di Kashqar tercatat 6,93 persen, di Hotan tercatat 2,96
persen. Angka yang diambil Adrian Zenz tidak sesuai dengan
kenyataan. Selain itu, dia tidak menunjukkan sumber angka yang
diambilnya, maka kebenaran angka itu sangat dicurigai.
Sejak tahun 2015, tingkat pertumbuhan alami penduduk Xinjiang
memang relatif menurun, tapi tidak begitu “tajam” seperti apa yang
dikatakan Adrian Zenz dalam laporannya. Tahun 2018, tingkat
pertumbuhan alami penduduk Xinjiang tercatat 6,13 persen, lebih
tinggi daripada tingkat pertumbuhan alami penduduk seluruh
Tiongkok yaitu 3,81 persen.
