Tim Mawar Jadi Pejabat & Kegagalan Jokowi sebagai Presiden Reformis
https://tirto.id/f5g8?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Share
Tim Mawar Jadi Pejabat & Kegagalan Jokowi sebagai Presiden Reformis
*/Ilustrasi Tim Mawar. tirto.id/LugasIlustrasi Tim Mawar.
tirto.id/Lugas/*//
*/Oleh: Felix Nathaniel - 28 September 2020/*
*/Dibaca Normal 6 menit/*
*/Di periode kedua, Jokowi melantik orang yang terlibat dalam
pelanggaran HAM jadi pejabat daripada mengusut tuntas kejahatan HAM./***
Mantan narapidana biasanya susah cari kerja. Fakta ini berlaku bagi
sebagian besar rakyat Indonesia, tapi tidak untuk bekas anggota Tim
Mawar. Mereka tak sulit mendapat pekerjaan. Empat dari mereka malah
diangkat pemerintah untuk menjabat di Kementerian Pertahanan.
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan
pergantian jabatan adalah hal yang biasa. Mantan Ketua Umum PP Pemuda
Muhammadiyah ini menganggap tidak ada yang bermasalah dari pelantikan
dua jenderal mantan anggota Tim Mawar yang telah divonis bersalah oleh
pengadilan.
[Pelantikan tersebut adalah] pergantian dan mutasi biasa dalam rangka
penyegaran organisasi dan /tour of duty/ di Kemhan dan TNI, kata
<https://tirto.id/dua-brigjen-eks-tim-mawar-diangkat-jadi-pejabat-kemenhan-f5bE> Dahnil,
Jumat (25/9/2020).
Dua orang mantan anggota Tim Mawar itu adalah Yulius Selvanus dan Dadang
Hendra Yudha.
Jabatan terakhir Yulius adalah Komandan Komando Resor Militer (Korem)
181 Praja Vira Tama, Sorong, Papua Barat dengan pangkat brigadir
jenderal. Ia merupakan salah satu anggota Tim Mawar pada 1998 yang
divonis 20 bulan penjara oleh Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta dan
dipecat dari anggota TNI pada 1999. Namun, pada 2016, ia menjadi Kepala
BIN Daerah Kepulauan Riau.
Sedangkan Dadang, yang juga berpangkat brigadir jenderal, pada 1999
divonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh pengadilan yang sama. Pada 2016 ia
menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Utama Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT).
Yulius dan Dadang adalah bagian dari 11 anggota Tim Mawar yang diadili
di Mahkamah Militer tahun 1999. Sebelas orang itu mendapatkan vonis
bersalah karena melakukan penculikan terhadap 23 orang aktivis dengan
rincian 9 dipulangkan, 13 menghilang, dan 1 sudah terkonfirmasi
meninggal dunia.
Pada persidangan di Mahkamah Militer II terungkap bagaimana Tim Mawar
yang berasal dari Grup IV Kopassus (Sandi Yudha) melakukan penculikan
terhadap sembilan aktivis. Menurut Mayor Bambang Kristiono, selaku
komandan Tim Mawar, seluruh kegiatan penculikan aktivis dilaporkan
kepada Kolonel Chairawan selaku Komandan Grup IV. Chairawan tak pernah
diajukan ke pengadilan. Pihak ABRI saat itu membentuk Dewan Kehormatan
Perwira (DKP) untuk menangani kasus tersebut. Atas rekomendasi DKP,
Panglima ABRI Jenderal Wiranto menjatuhkan hukuman berupa pengakhiran
masa dinas TNI terhadap Komandan Jenderal Kopassus saat itu, Letjen.
Prabowo Subianto.
Prabowo sendiri, dalam wawancara dengan /Asiaweek/ tahun 2000, mengakui
bahwa dari Februari-Maret 1998 TNI melakukan operasi intelijen tersebut
untuk menjaga kestabilan dan keamanan nasional.
Beberapa aktivis, kata Prabowo, termasuk dalam daftar buron polisi. Tapi
ia mengakui kecerobohannya dalam bertindak. Dalam wawancaranya untuk
majalah /Panji/ edisi 27 Oktober 1999, ia menyatakan penculikan terhadap
aktivis Desmond J. Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Haryanto Taslam
sebagai “kecelakaan.”
“Saya tak pernah perintahkan untuk menangkap mereka,” kata Prabowo.
“Bahwa kemudian anak buah saya menyekap lebih lama sehingga dikatakan
menculik, itu saya anggap kesalahan teknis,” ujarnya.
Apapun itu, penculikan dan tindakan kriminal yang dilakukan Tim Mawar di
bawah naungan Prabowo benar-benar nyata. Alih-alih hidup sebagai
kriminal, kini mereka naik kelas menjadi elite yang menjabat di
pemerintahan, bersatu sekali lagi di bawah Prabowo.
Infografik HL Indept Tim Mawar
*Mawar Wangi di bawah Jokowi-Prabowo*
Pada Selasa, 9 April 1999, di persidangan Mahkamah Militer Tinggi II
Jakarta yang dipimpin Kolonel (Chk.) Susanto, diputus perkara nomor
PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999. Hasilnya, Komandan Tim Mawar Mayor (Inf.)
Bambang Kristiono divonis 22 bulan penjara dan dipecat dari anggota TNI.
Kapten (Inf.) Fausani Syahrial Multhazar selaku Wakil Komandan Tim
Mawar, Kapten (Inf.) Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten (Inf.) Yulius
Selvanus, dan Kapten (Inf.) Untung Budi Harto masing-masing divonis 20
bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI.
Sementara enam prajurit lainnya divonis penjara, namun tak mendapat
pemecatan. Mereka adalah Kapten (Inf.) Dadang Hendra Yudha, Kapten
(Inf.) Djaka Budi Utama, dan Kapten (Inf.) Fauka Noor Farid yang
masing-masing divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Sedangkan Serka Sunaryo,
Serka Sigit Sugianto, dan Sertu Sukadi hanya dikenai hukuman penjara 1
tahun.
Sayangnya, sempat ada proses banding yang sesuai dengan konsep
pengadilan militer, yaitu tak bisa disaksikan secara terbuka. Hasilnya,
hanya Bambang Kristiono yang dipecat dari TNI. Dia kemudian aktif di
Partai Gerindra.
Selvanus masih sibuk berdinas di TNI. Sedangkan istrinya tercatat
<https://tirto.id/m/yulius-selvanus-lumbaa-fF> memimpin perusahaan
keamanan bernama PT Mawar Sebelas yang sering kali melibatkan anggota
Kopassus dari Serang, Banten.
Di masa pemerintahan Jokowi, beberapa anggota militer ini mendapat nasib
baik. Bukan baru di tahun 2020, tapi pada 2016 Yulius mendapatkan
kenaikan pangkat sebagai brigadir jenderal. Hal ini tak lepas dari
promosi jabatan yang diembannya sebagai Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau
yang mengharuskan pejabat setingkat perwira tinggi.
Yulius adalah anggota Tim Mawar pertama yang menjadi perwira tinggi. Ini
terjadi setelah Panglima TNI mengeluarkan Surat Perintah Nomor:
Sprin/120/I/2016 tentang “Kenaikan Pangkat” pada 19 Januari 2016.
Sekarang, Yulius ditarik ke Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Badan
Instalasi Strategis Pertahanan.
Selain Yulius, ada tiga lagi anggota eks Tim Mawar yang juga mendapat
kenaikan pangkat tahun itu. Pertama adalah Kolonel Fauzambi Syahrul
Mutazhar yang dahulu adalah Wakil Komandan Tim Mawar. Dahulu ia bernama
Fausani Syahrial Multhazar. Kemudian Kolonel Nugroho Sulistyo Budi, dan
Kolonel Dadang Hendra Yudha.
Fauzambi Syahrul dan Nugroho Sulistyo Budi menjadi brigadir jenderal
setelah penerbitan Keputusan Panglima TNI Nomor:Kep/463/VI/2016 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di lingkungan TNI.
Fauzambi dipromosikan dari Kepala Sub Direktorat Analisa Strategi,
Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, menjadi
Direktur Veteran, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kemenhan.
Sedangkan Nugroho Sulistyo Budi dari agen madya BIN Daerah Jawa Tengah
menjadi Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi
BIN.
Tidak lama, Fauzambi ditarik menjadi staf khusus Kepala Staf TNI AD
(Kasad) dan dimutasi tahun 2020 menjadi Kepala Satuan Pengawas
Universitas Pertahanan.
Nugroho lebih cemerlang lagi. Pada 31 Januari 2020, melalui Surat
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/92/I/2020, Nugroho dimutasi menjadi
Staf Ahli Bidang Politik Kementerian Pertahanan. Dia adalah salah satu
mantan anggota Tim Mawar yang paling cepat digaet Prabowo ke dalam
jajaran Kementerian Pertahanan. Satu bulan setelahnya, dia naik pangkat
menjadi mayor jenderal.
Terakhir, pada 1 Agustus 2016, Kol. Dadang Hendra Yudha menyusul menjadi
brigadir jenderal selepas keluarnya Keputusan Panglima TNI Nomor:
Kep/613/VIII/2016. Dadang mendapat promosi menjadi Kepala Biro Umum
Sekretariat Utama BNPT yang dijabat seorang bintang satu. Kini ia berada
di bawah Prabowo sebagai Direktur Jenderal Potensi Pertahanan.
Leonard C. Sebastian dan kawan-kawan dalam
<https://muse.jhu.edu/article/700150> paper bertajuk "Civil-Military
Relations in Indonesia after The Reform Period"//(2018) menilai Jokowi
sebagai presiden berlatar belakang sipil tidak punya daya tawar besar
untuk menjaga kekuasaannya meski menang Pemilu 2014. Karena itulah,
menurut Sebastian dan kawan-kawan, Jokowi menyandarkan kekuasaannya
kepada kelompok militer.
“Selain memperkuat konsolidasi kekuasaan, aliansi dengan militer
mempermudah Jokowi mencapai ambisinya. Jokowi memastikan mendapat
dukungan nasional dari seluruh daerah militer Indonesia yang bisa jadi
perpanjangan tangan pemerintah untuk memuluskan jalannya kebijakan pusat
di daerah-daerah terpencil,” tulis Sebastian dan kawan-kawan.
Menurut Sebastian, sejak dahulu, pola kepemimpinan presiden Indonesia
dari sipil yang lekat dengan militer tak pernah berubah. Sukarno dahulu
sempat akrab dengan Abdul Haris Nasution. Kemudian di era Reformasi,
Megawati Soekarnoputri juga mengakrabkan diri dengan militer. Dia
berkaca dari pengalaman Abdurrahman Wahid, pendahulunya yang reformis,
yang harus tumbang karena
<https://tirto.id/papua-di-bawah-tujuh-presiden-indonesia-ehpY> tak
cukup akrab dengan kalangan militer.
Jokowi, bagi Sebastian, tak ada bedanya dengan gaya pemerintahan Orde
Baru yang bergantung kepada militer.
“Ketergantungan para pemimpin sipil kepada bantuan militer untuk
mengonsolidasikan kekuasaan terus berlanjut di era demokrasi, dengan
konsekuensi negatif pada proses pembuatan kebijakan. Penunjukan
pensiunan jenderal militer untuk posisi sipil cenderung meningkatkan
peran TNI dalam penyelesaian masalah, khususnya yang berkaitan dengan
problem sosial dan ekonomi, dan dengan demikian mempromosikan solusi
yang disikapi secara militer,” catat Sebastian.
Infografik HL Indepth Tim Mawar Menculik Aktivis 98
*Mengkhianati Reformasi*
Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai restu
Presiden Jokowi mengangkat dua eks anggota Tim Mawar yang terlibat
pelanggaran HAM pada 1999 adalah pelanggaran terhadap janjinya sendiri,
terutama janji mengusut kasus penculikan aktivis dan penghilangan paksa.
Ada dua pengingkaran Jokowi yang bertolak belakang dengan janjinya
menyelesaikan kejahatan HAM di masa lalu. /Pertama/, dia telah
menyerahkan kendali pertahanan negara—Kementerian Pertahanan— kepada
seseorang yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan: Prabowo
Subianto. Sebelumnya Jokowi juga sudah pernah melibatkan Wiranto yang
punya rekam jejak kejahatan kemanusiaan pula di Kementerian Koordinator
bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
/Kedua/, Jokowi ikut mengangkat orang-orang yang sudah pernah diadili
karena kasus penculikan aktivis. Bagi Usman, tindakan ini seakan-akan
pemimpin Indonesia menjadi pemaaf dan pelupa terhadap pelanggaran
terburuk di era Orde Baru dan harusnya ditinggalkan di masa Reformasi.
“Alih-alih menempatkan mereka yang diduga bertanggung jawab pidana ke
pengadilan, pemerintah semakin membuka pintu bagi orang-orang yang
terimplikasi pelanggaran HAM masa lalu dalam posisi kekuasaan. Ini bukan
sekadar pragmatisme politik kekuasaan, tetapi juga penghinaan terhadap
HAM yang ditetapkan pada era Reformasi. Mereka yang terlibat pelanggaran
HAM seharusnya tidak diberikan posisi komando di militer maupun jabatan
strategis dan struktural di pemerintahan,” kata Usman.
Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute Ben Bland menganggap bahwa
ketika Jokowi menjabat terlalu banyak kepentingan politik yang harus
dikompromikan. Hasilnya, bukan hanya gagal menyelesaikan kasus korupsi
dan pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi juga dianggap masyarakat sebagai
presiden lemah yang terdesak di antara tuntutan reformasi dan
kepentingan oligarki.
Dalam buku berjudul /Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle
to Remake Indonesia /(2020), Bland mencatat politik transaksional dan
dinasti politik yang dibangun Jokowi menjadi simbol lemahnya
kepemimpinan dia di mata aktivis. Dan bagi Bland, pemerintahan Jokowi
bukannya dirusak oleh kepentingan politik di sekitarnya, tapi justru
memang itulah sosok sesungguhnya dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
“Dari rekam jejaknya di Solo, Jokowi memang selalu bersikap pragmatis
daripada idealis. Dia adalah pemimpin yang didorong oleh aksi, bukan
ide,” toreh Bland.
Jika ditarik jauh ke belakang, penyebab Tim Mawar bisa melenggang ke
Kementerian Pertahanan tak lain adalah akomodasi politik Jokowi yang
merangkul Prabowo sebagai Menteri Pertahanan pada pembentukan kabinet
2019. Bagi Bland, langkah itu adalah pembungkaman terhadap kubu oposisi
dan bentuk penurunan demokrasi di Indonesia.
Jokowi dianggap sebagai biang kerok rusaknya demokrasi karena awalnya
orang melihat Jokowi sebagai harapan. Besar dari kelompok sipil,
politikus PDIP ini mengucap janji yang ditunggu-tunggu banyak orang:
mengusut kasus pelanggaran HAM.
Tapi, menurut Bland, ternyata “itu hanya retorika, bukan komitmen untuk
tindakan nyata.”
Dua agenda besar Reformasi adalah pemerintahan dengan sistem demokrasi
serta penuntasan pelanggaran HAM di masa lalu dan Jokowi gagal dalam
keduanya. Pertama, ia gagal menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu.
Kedua, Bland melihat “Jokowi tidak pernah menjadi pendukung demokrasi
sesungguhnya” seperti yang orang-orang pikirkan. Dalam catatan Bland,
Jokowi hanya memandang demokrasi sebagai alat.
Seperti kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KontraS) Fattia Maulidiyanti, yang disalahkan dalam
pengangkatan ini bukan (hanya) Prabowo, tapi justru Jokowi. Apalagi
pelantikan dua anggota Tim Mawar (Yulius dan Dadang) hanya bisa terjadi
karena Keputusan Presiden (Keppres) No. 166 tahun 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang diteken Presiden Joko
Widodo pada Rabu (23/9/2020).
"Pemerintahan Joko Widodo semakin keluar jalur dari agenda reformasi
dengan melupakan rekam jejak peristiwa di masa silam," kata
<https://tirto.id/eks-tim-mawar-jadi-pejabat-kemenhan-ikohi-jokowi-menghina-kami-f5fl> Fattia
melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2020).
**
*Laporan Indepth /Tirto/ tentang penculikan aktivis oleh Tim Mawar:*
* *PRD: Ode Pemberontakan dan Horor Penghilangan Aktivis
<https://tirto.id/prd-ode-pemberontakan-dan-horor-penghilangan-aktivis-ezoD>*
* *Jokowi, Prabowo, dan Wiranto: Di Mana Mereka yang Hilang?
<https://tirto.id/jokowi-prabowo-dan-wiranto-di-mana-mereka-yang-hilang-ewB6>*
* *Kisah Tim Mawar Menculik Para Aktivis 1998
<https://tirto.id/kisah-tim-mawar-menculik-para-aktivis-1998-ewQk>*
* *Kasus Penghilangan Paksa: Menarik Batas Masa Lalu dan Masa Depan
<https://tirto.id/kasus-penghilangan-paksa-menarik-batas-masa-lalu-dan-masa-depan-ews6>*
* *Persaingan Para Jenderal di Balik Kasus Penculikan & Kerusuhan 1998
<https://tirto.id/persaingan-para-jenderal-di-balik-kasus-penculikan-kerusuhan-1998-eA2j>*
==========
*/KONFRONTASI/*/adalah ulasan serta komentar atas isu sosial-politik
yang sedang menghangat di Indonesia. Sajian khusus ini ditayangkan
setiap Senin dan diasuh oleh penulis politik/*/Felix Nathaniel/*/./
Baca juga artikel terkait KEJAHATAN HAM
<https://tirto.id/q/kejahatan-ham-jzh?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowkeyword> atau
tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
<https://tirto.id/author/felix?utm_source=Tirtoid&utm_medium=Lowauthor>
(tirto.id - Politik)
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
