Laporan Survei Ketenagakerjaan Para Pemuda Berbagai Etnis Xinjiang
2020-10-26 16:55:52
http://indonesian.cri.cn/20201026/2f014ca8-3bf4-a059-59f1-8c6feae6e488.html
Baru-baru ini seorang Senator AS mengajukan RUU Pencegahan Kerja Paksa
Orang Uighur dengan alasan “pusat pendidikan dan pelatihan” di daerah
Xinjiang, bahkan perusahaan lainnya di seluruh negeri Tiongkok pernah
melakukan “kerja paksa” secara masif. Sejumlah wadah pemikir AS dan
Australia memfitnah Tiongkok memaksakan warga etnis minoritas seperti
Uighur dan Khazak terlibat dalam pekerjaan dengan kedok melakukan
pengentasan kemiskinan. Akan tetapi, menurut laporan media resmi
Tiongkok, pemerintah Tiongkok selalu memprioritaskan hak kelangsungan
hidup dan hak pembangunan dan menempatkannya pada posisi nomor satu.
Penciptaan kerja adalah kesejahteraan terbesar bagi mereka. Melalui
kebijakan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di daerah Xinjiang
dalam beberapa tahun terakhir, taraf hidup rakyat berbagai etnis di
Xinjiang telah diperbaiki nyata, sehingga rakyat memiliki rasa manfaat
dan rasa kebahagiaan yang lebih besar. Sementara itu, usaha penjaminan
hak asasi manusia Tiongkok sudah berdiri di titik awal historis yang baru.
Menanggapi dua argumentasi yang berlawanan tersebut, Akademi HAM
Universitas Politik dan Hukum Baratdaya atau Southwest University of
Political Science & Law melakukan penelitian berdasarkan hasil survei
yang dilakukan di daerah Xinjiang. Tim penelitian melakukan analisa
teliti terhadap masalah kemiskinan yang terjadi di Xinjiang, terutama
peranan industri terhadap penyelesaian masalah kemiskinan melalui
penciptaan lapangan kerja. Survei dilakukan melalui kunjungan ke lokasi,
mewawancarai responden melalui kuesioner dan sebagainya untuk mengetahui
keadaan asli para tenaga kerja Xinjiang yang berburuh secara migran.
Tim peneliti menemukan bahwa pertama, lowongan kerja di Xinjiang dalam
jumlah terbatas karena iklim dan kondisi alam lainnya yang tidak memadai
serta ketidakseimbangan antar berbagai sektor industri. Selain itu,
nilai tambah produksi pertanian kian menurun, jumlah tenaga berlebihan
di pedesaan semakin meningkat sehingga kesenjangan antara penduduk desa
dan kota terus meningkat. Masalah kemiskinan di sana sangat menonjol
sehingga pengentasan kemiskinan menjadi tugas yang sangat mendesak.
Kedua, sejalan dengan perkembangan pesat industri sekunder dan industri
tersier, permintaan terhadap tenaga kerja terus bertambah sehingga telah
menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga setempat. Hasil
survei menunjukkan , peningkatan pendapatan disposabel warga kota di
Xinjiang terutama disumbangkan penerimaan gaji oleh para karyawan yang
bekerja di industri sekunder dan industri tersier. Perkembangan industri
sekunder dan industri tersier selanjutnya mendorong perkembangan ekonomi
pedalaman. Hal ini juga sesuai dengan pengalaman dari pengentasan
kemiskinan dunia. Sementara itu, berbagai hak yang dimiliki kaum wanita
tak mampu juga terus diperbaiki. Ketiga, semua tenaga kerja warga
Xinjiang bekerja secara mandiri atau atas keinginannya sendiri. Berburuh
ke luar kampung halaman memungkinkan mereka memperoleh pendapatan
lumayan sehingga kehidupannya pun sangat diperbaiki. Keempat, Tiongkok
memberlakukan hukum yang melindungi hak penempatan kerja para tenaga
kerja. Tiongkok melaksanakan kebijakan yang memprioritaskan penempatan
tenaga kerja kelompok spesifik dan untuk itu memberlakukan paket
kebijakan yang mendukung perlindungan hak para pekerja. Hukum Tiongkok
secara ketat melarang “kerja paksa” dan aksi serupa.
Berdasarkan hasil survei tersebut, kami berpendapat bahwa laporan yang
ditelurkan sejumlah wadah pemikir bernuansa tebal fitnahan. Kebijakan
pengentasan kemiskinan melalui penciptaan kerja yang dijalankan oleh
pemerintah Tiongkok merupakan langkah penting untuk mengimplementasi
Keputusan terkait PBB, sesuai dengan konvensi internasional. Secara
keseluruhan kebijakan pengentasan kemiskinan di Xinjiang sesuai dengan
keadaan obyektif setempat dan dapat memenuhi kebutuhan warga yang tidak
mampu. Kebijakan tersebut telah memainkan peranan penting dalam proses
pengentasan kemiskinan setempat. Para tenaga kerja migran Xinjiang telah
meningkatkan persatuan antar etnis. Pemerintah Tiongkok akan terus
memperbaiki mekanismenya guna melayani pengentasan kemiskinan dan
menjamin partisipasi para pekerja dalam pembangunan secara sama derajat
untuk bersama-sama menikmati berbagai hasil dari perkembangan ekonomi
Tiongkok.
Integrasi Ekonomi Malam dan Ekonomi Digital Tiongkok Kian Meningkat
http://indonesian.cri.cn/20201026/a6c7a61e-78a1-8a85-7561-d6d4b832101b.html
2020-10-26 11:51:42
Ekonomi malam dan ekonomi digital Tiongkok sedang mempercepat proses
integrasi, dan terus memperluas ke ruangan konsumsi dan teknologi yang baru.
Forum Ekonomi Malam Tiongkok tahun 2020 yang diadakan di Nanjing tanggal
24 Oktober menunjukkan, teknologi digital sedang mengalami rekonstruksi
pola perkembangan berbagai macam industri. Integrasi ekonomi malam dan
ekonomi digital akan terus memperluas pasar konsumsi dan terus
menciptakan ruangan baru untuk inovasi.
Forum kali ini mengajukan meningkatkan teknologi baru seperti big data,
komputasi cloud, internet untuk segala serta AI dalam penerapan
lingkungan ekonomi malam, membuat contoh skenario aplikasi ekonomi
digital, demi merangsang daya hidup untuk perkembangan kota.
Pemimpin Kementererian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok Wang Xiaofeng
dalam pidatonya di depan forum itu menyatakan, ekonomi malam adalah
salah satu lingkungan penting yang mendorong sirkulasi domestik.
Menghidupkan bisnis dan pasar malam, dan mengembangkan ekonomi
bertamasya malam. Menurut rencana, sebelum tahun 2022 akan dibangun 200
lebih kompleks konsumsi kebudayaan dan pariwisata di Tiongkok.
Kepada Institut Pariwisata Tiongkok, Dai Bing menyatakan, 5G, internet
seluler, komunikasi cerdas sedang mengubah cara kehidupan. Teknologi
digital sedang mengubah rantai penyuplaian dan pola perkembangan
industri. Teknologi digital terus merealisasi pertumbuhan volume dan
peningkatan kualitas dalam proses perkembangan industri ekonomi malam.
