Nabiel : DPR harus tentukan solusi dampak lingkungan Freeport Menteri Negera Lingkungan Hidup, Nabiel Makarim, di Jakarta (26/3), meminta kabinet dan DPR untuk menyelesaikan masalah dampak lingkungan di PT Freeport Indonesia (PTFI). Tujuannya untuk menentukan pilihan yang diambil dari beberapa alternatif penyelesaian dampak lingkungan yang masuk akal.
Dampak lingkungan dari Freeport, katanya, tidak dapat dihindarkan. Jika ingin dampak itu ditiadakan, jalan keluarnya Freeport harus ditutup. �Jadi kalau mau jalan terus, karena kita perlu, maka harus ada solusi yang masuk akal,� katanya seperti yang dikutip dari Tempo Newsroom. Menurutnya, ada beberapa alternatif penyelesaian yang masuk akal untuk mengatasi dampak lingkungan di Freeport. Ia memberi contoh, sungai Aijkwa di Papua yang rusak akibat pembuangan limbah, tetap dibiarkan sebagai saluran pembuangan. Mestinya, Freeport membuat saluran baru untuk mengalirkan air jernih melewati daerah-daerah yang membutuhkan. Sedangkan alternatif lainnya, lanjutnya, dengan pipa sebagai saluran pembuangan. Tapi alternatif ini kurang tidak begitu baik karena akan mencemari lautan secara langsung dan gempa yang membuat rawan pipa. Selain itu, dikuatirkan apabila terjadi sabotase dampaknya akan lebih berbahaya. Untuk itu ia meminta kabinet dan DPR untuk menyelesaikannya sekarang. Kalau ditunda hingga pemerintah berikutnya, seperti yang terjadi selama ini, akan merugikan lingkungan. Sebagai informasi, badan pengendalian dampak lingkungan (Bapedal), yang sekarang telah lebur menjadi KLH, pernah meminta perusahaan ini untuk membuat studi ecological risk assessment (ERA). Isinya antara lain berupa alternatif pembuangan tailing Freeport. Pihak Freeport telah menyerahkan studi ERA yang dilakukan oleh konsultan asing, Parametrics. Lalu diverifikasi oleh group panel review yang diketuai oleh Prof Retno dari Universitas Indonesia yang beranggotakan antara lain KLH, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kehutanan dan ITB. Group panel review ini memverifikasi kevalidan data studi tersebut. DeputiI V Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Institusi, Isa Karmisa, mengungkapkan KLH akan menampung semua hasil group panel review, kemudian dipergunakan untuk menyempurnakan RPL-RKL Freeport, bila berdasarkan laporan tim review adanya penyimpangan data. Menurut sumber Miningindo, studi ERA Freeport telah selesai diverifikasi dan sudah diserahkan kembali ke KLH pada pertengahan Oktober tahun lalu.* --- --------------------------------------------------------------------- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] Visit IAGI Website: http://iagi.or.id IAGI-net Archive 1: http://www.mail-archive.com/iagi-net%40iagi.or.id/ IAGI-net Archive 2: http://groups.yahoo.com/group/iagi Komisi Sedimentologi (FOSI) : F. Hasan Sidi([EMAIL PROTECTED])-http://fosi.iagi.or.id Komisi SDM/Pendidikan : Edy Sunardi([EMAIL PROTECTED]) Komisi Karst : Hanang Samodra([EMAIL PROTECTED]) Komisi Sertifikasi : M. Suryowibowo([EMAIL PROTECTED]) Komisi OTODA : Ridwan Djamaluddin([EMAIL PROTECTED] atau [EMAIL PROTECTED]), Arif Zardi Dahlius([EMAIL PROTECTED]) Komisi Database Geologi : Aria A. Mulhadiono([EMAIL PROTECTED]) ---------------------------------------------------------------------
