|
Liputan6.com,
Jakarta: Sebuah penampungan minyak mentah terapung atau single buoy mooring di Lawelawe,
Kalimantan Timur, sepekan terakhir menyedot perhatian khalayak. Betapa tidak,
melalui terminal terapung milik Pertamina itu, sekitar 12.600 ton minyak mentah
dengan mudahnya berpindah tangan kepada para pencuri dan dibawa ke luar negeri.
Kendati sudah ditangani pihak kepolisian, jumlah tersangka yang saat ini hampir
mencapai bilangan 30 jelas mengejutkan berbagai kalangan. Ternyata, sebagian di
antara mereka adalah pegawai dan karyawan kontrak Pertamina.
Perampokan. Itulah kata
yang pantas dikenakan terhadap aksi penyelundupan minyak mentah di Terminal Lawelawe,
terutama di tengah maraknya kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun gerah. Beberapa hari silam, bersamaan dengan
rekonstruksi kasus penyelundupan minyak mentah di Lawelawe, Presiden Yudhoyono
memanggil jajaran direksi Pertamina. Seusai pertemuan di Istana Kepresidenan,
Jakarta Pusat, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama mengaku para pelaku hanyalah
pegawai rendahan yang terdiri dari pegawas jaga kapal, juru minyak hingga juru
masak [baca: Dirut Pertamina: Penyelundup
BBM Hanya Pegawai Rendahan].
Toh, bantahan Widya Purnama
saat itu justru menimbulkan pertanyaan dari sejumlah kalangan. Benarkah hanya
pegawai rendahan yang terlibat? Nah, sejak itulah Widya Purnama bergerak cepat,
terlebih pengusutan polisi telah jauh. Selain memecat sejumlah pegawai, Widya
akhirnya menyerahkan setumpuk laporan penyelewengan BBM ke Markas Besar Polri.
Ternyata, perkembangan pengusutan polisi lebih jauh lagi. Ada dua temuan menarik
di lokasi penyelundupan minyak di Unit Pengolahan V Balikpapan, Kaltim. Pertama, RTC di Lawelawe dan Balikpapan ternyata rusak sejak September 2004. Alhasil, tak ada catatan pasti minyak
mentah yang diproduksi dan dikirim ke terminal Balikpapan dan Lawelawe [baca: RTC di Lawelawe Telah Setahun
Rusak].
Pertamina pun mengaku kecolongan.
"Kita tidak pernah berpikir crude
[oil](minyak mentah) bisa dicolong.
Ternyata bisa dicolong," ujar Dirut Pertamina Widya Purnama dalam acara Topik
Minggu Ini, Rabu (14/9) malam. Dialog yang dipandu reporter SCTV Bayu Sutiyono ini juga dihadiri anggota
Komisi VII DPR Ami Taher. Adapun di ujung telepon ada Direktur Pemberitaan
SCTV Karni Ilyas yang dua hari terakhir ini menyertai Tim Mabes Polri meninjau
lokasi penyelundupan minyak di Unit Pengolahan V Balikpapan, Kaltim.
Widya Purnama boleh saja
mengaku kecolongan. Namun Ami Taher justru menyayangkan lemahnya pengawasan Pertamina.
"Pihak Pertamina perlu melihat keterkaitan dengan orang Pertamina dan pihak
lainnya yang terlibat dalam hal ini," kata Ami Taher. Ia melihat, betapa
mudahnya kapal asing merapat di ponton minyak terapung tersebut. Padahal, menurut
Ami, sudah seharusnya kedatangan kapal itu terdeteksi petugas Bea Cukai atau Satuan
Polisi Laut.
Ami juga mempertanyakan otorisasi
dari petugas jaga dalam menjaga aset Pertamina yang begitu besar, yakni senilai
Rp 3 triliun. "Hanya dikomandoi oleh petugas saja itu terlalu naif juga,"
ujar Ami.
Menanggapi sederet pertanyaan
itu, Widya mengatakan, semua pihak bertanggung jawab memantau masuk dan keluarnya
stok minyak mentah. Adapun mengenai dugaan keterlibatan orang dalam Pertamina,
Widya mengaku akan menindak tegas oknum-oknum tersebut hingga ke akar-akarnya.
Penindakan memang penting,
akan tetapi lebih penting lagi menghitung jumlah kerugian yang diderita. Setidaknya
seperti yang dilontarkan Karni Ilyas. Menurut Karni, pengusutan besarnya kerugian
atas kasus pencurian minyak mentah tersebut mengalami hambatan. Tak ada catatan
pasti mengenai besarnya minyak mentah yang diproduksi dan dikirim ke terminal
Balikpapan dan Lawelawe. "Semua minyak yang masuk di SPM Lawelawe berupa
crude oil dari luar negeri tanpa record
sama sekali," kata Karni.
Karni pun mengungkapkan,
alat yang ada untuk mengawasi barang masuk dan keluar yang dinamakan automatic tank gauging (ATG) dan level indicator (Li) itu tidak berfungsi.
Adapun kerusakannya terjadi sudah lama. Namun awal rusaknya alat-alat itu belum
diketahui secara pasti waktunya. Lebih jauh Karni menuturkan, untuk mendata lalu
lintas minyak mentah tersebut selama ini dilakukan dengan cara ditulis.
Lantaran itulah, menurut
Karni, kasus ini sudah bukan perkara pencurian maupun penyelundupan melainkan
perampokan. "Karena semuanya itu tanpa bayar sama sekali kepada negara.
Yang ada hanya kepada oknum-oknum. Dan, itu diakui oleh petugas lapangan,"
jelas Karni [baca: RTC di Lawelawe Telah Setahun Rusak].
Widya tampak terkejut dengan
hasil penemuan Karni. Menurut Widya, kerusakan tersebut seharusnya bisa cepat
diketahui. "Kita akan usut besok pagi apakah benar ini. Mesti ada yang bertanggung
jawab," kata dia. Karni pun mengatakan, salah seorang pejabat Pertamina di
Balikpapan sudah meminta perbaikan ke Jakarta, tapi belum terlaksana
sampai sekarang. "Tapi bisa saja mereka tidak meminta perbaikan," kata
Karni.
Hasil penemuan di lapangan
itu agaknya juga mengejutkan Ami. Karena itu, Ami menyarankan, sudah seharusnya
Pertamina berusaha memperbaiki alat-alat yang rusak tersebut. Alat itu (ATG) sudah
lama rusak dan itu sangat menentukan besarnya volume minyak," ujar Ami. Satu
lagi kelemahan Pertamina yaitu adanya kebijakan soal batas toleransi tingkat kebocoran
(loses) sebesar 0,5 persen. Ami
menilai, jumlah tersebut nilainya terlalu besar. Itu bila dihitung tingkat kerugian
yang dialami Pertamina.
Pendapat Ami diamini Widya.
Jumlah tersebut memang terlalu besar. Ia pun menduga, batas toleransi inilah
yang dimanfaatkan para oknum mencuri minyak mentah. "Jangan-jangan loses ini yang dipermainkan," ucap Widya
yang sebelum memimpin Pertamina adalah Dirut PT Indosat.
Bila dugaan itu terbukti,
Pertamina jelas kedodoran dalam pengawasan di SBM Lawelawe, Kaltim. Walau begitu,
Widya tetap berupaya mengatasi kasus pencurian dan penyelundupan minyak mentah
ke luar negeri tersebut. Salah satu solusinya, menurut Widya, pihaknya bekerja
sama dengan Polri. Bahkan, dalam waktu dekat, Widya bakal memberikan data kapal-kapal,
khususnya yang masuk ke Terminal Balikpapan dan Cilacap, Jawa Tengah, kepada Kepala
Polri Jenderal Polisi Sutanto. Data tersebut di antaranya berisi informasi mengenai
jadwal kedatangan dan muatan kapal. "Dengan data ini semoga [penyaluran minyak
mentah] bisa lebih diawasi lagi," ucap Widya.
Niat baik pucuk pimpinan
badan usaha milik negara itu memang patut disambut baik oleh seluruh pihak terkait.
Dengan demikian, kerugian negara sebesar Rp 8,8 triliun per tahun akibat penyelundupan
BBM yang diungkapkan Presiden Yudhoyono bisa dihilangkan atau paling tidak diminimalkan.(AIS)
|
