Setelah bicara di radio Ramako kemarin jam 8 pagi (atas nama geologist merdeka, tentunya -- walaupun mbak Mega dari Ramako sering kepleset memanggit saya sebagai Ketua Umum IAGI -- dan langsung saya koreksi:MANTAN, mbak!), saya diundang oleh kawan-kawan WALHI untuk datang di markas mereka di Tegal Parang Utara 14 jam 5 sore, ikut urun rembug dalam rapat koordinasi LSM-NGO lingkungan dan sejenisnya untuk merespon permasalahan bencana banjir-longsor terutama di Pulau Jawa. Lebih kurang 23 orang hadir dari berbagai LSM-NGO, diantaranya KPA, KAU (Koalisi Anti Utang), beberapa Serikat Tani, YLBHI, PBHI, Jatam, dan yang lain-lain yang saya juga agak lupa namanya. Kawan-kawan LSM-NGO memasukkan saya dan Pak Gatot (dari DepTan - ahli hidrologi) sebagai kelompok expert. Saya sendiri dalam pengantar perkenalan menyebutkan bahwa saya bukan expert bencana-geologi, tapi karena pengalaman & aktivitas di IAGI 5 tahun, paling tidak, jadi lebih tahu sedikit dari kawan-kawan yang ada di forum tersebut mengenai geologi dan kaitannya dg bencana.
Saya datang terlambat (jam 6) pada saat pembicaraan sudah setengah jalan untuk merumuskan poin-poin utama yang perlu dilakukan oleh kalangan LSM-NGO dalam kaitannya dengan bencana tersebut. Yang menarik, kawan-kawan tersebut menyadari bahwa permasalahan bencana banjir-longsor di Jawa adalah multi-sektor dan multi-kausal, tapi mereka belum bisa memetakan -apalagi secara kwantitatif- kontribusi masing-masing sektor/kausal pada bencana tersebut. Dalam perumusan permasalahan dan solusi-antaranya disebutkan bahwa: - kondisi bencana banjir-longsor di Jawa yang berulang setiap tahun ini sudah merupakan kategori extra-ordinary, jadi pemerintah dan masyarakat tidak bisa menganggapnya sebagai "business as usual" belaka. - perubahan tata-guna lahan untuk kepentingan industri, perubahan hutan primer menjadi hutan sekunder, dan pembiaran lahan-lahan kritis semuanya berkontribusi pada bencana banjir-longsor yang terjadi di Pulau Jawa - dalam kaitan dg hal nomer 2 diatas, maka re-distribusi kepemilikan lahan untuk bisa dikerjakan secara produktif (sekaligus ecologically setimbang) oleh para petani menjadi sangat penting - karena sebagian besar lahan-lahan hutan di Jawa dikuasai oleh Perhutani, maka perlu dipertimbangkan "moratorium" Perhutani untuk menata kembali kebijakan kehutanan di Jawa - bencana-bencana tersebut di Jawa pada umumnya juga dikarenakan tata-ruang yang tidak layak, terutama dalam pengaturan tata-guna lahan untuk pertanian/kehutanan; oleh karenanya perlu didesakkan untuk meninjau ulang keseluruhan tata-ruang daerah-daerah yang punya potensi bencana di Jawa - pemerintah (pusat, provinsi, kota/kabupaten) bertanggung-jawab sepenuhnya atas keselamatan dan penghidupan rakyatnya, sehingga usaha-usaha yang tidak serius dari pemerintahan dalam mitigasi dan penanganan bencana harus dituntut-digugat, baik secara kelembagaan maupun class-action - kapitalisasi penanganan bencana dengan menggunakan utang (IMF/ADB etc) telah menambah carut-marut perbencanaan nasional, dimana hal tersebut telah membuka peluang kontrol/bargaining pihak asing terhadap Indonesia dan bisnis-bisnis multinasional yang mengatasnamakan bencana; untuk itu maka transparansi dana penanganan bencana didesak untuk segera dilakukan dengan melibatkan grass-root dan LSM-NGO - beberapa statement yang akan diusung sebagai jargon kampanye adalah (diantaranya): *Dari Bencana ke Reformasi Agraria" *Jangan Gunakan Bencana untuk Cari Utang Baru* *Bisnis Bencana diatas Penderitaan Petani* dsb Kedatangan saya menambahkan wawasan baru kepada kawan-kawan LSM-NGO tersebut yaitu dengan memasukkan hal-hal sebagai berikut dalam perumusan masalahanya: - Kwantifikasi multi sektoral / multi kausal untuk kebencanaan mutlak diperlukan sebelum kawan2 tsb bergerak lebih jauh, sehingga positioningnya lengkap, seimbang dan tidak hanya ke satu sektor saja. Multi kausal bencana banjir-longsor bisa diuraikan mulai dari penyebab alam (geologi, meteorologi, hidrologi), penyebab teknis-budaya (kehutanan, pertanian, pemukiman, tata-ruang, agraria), sampai ke penyebab sosial-politik (keterpinggiran petani, kelalaian negara/pemerintahan atas keselamatan rakyatnya, kapitalisme & utang, kepentingan bisnis penguasa, kampanye politik, dsb). - Karena kompetensi teknis dan referensi tentang geologi, meteorologi, dan hidrologi mereka kurang (atau hampir tidak ada sama sekali), maka fokus perhatian lebih ditujukan pada penyebab teknis budaya (yang lebih berdomain permukaan) dan terutama sosial-politik (yang paling disuka oleh kawan2 tersebut). Untuk meningkatkan kompetensi kelembagaan dan legitimasi saintifik gerakan maka networking dengan para ekspert atau asosiasi profesi kebumian sangat diperlukan. - Saya katakan bahwa saat itu saya tidak mewakili IAGI, tetapi lebih ke personal professional interest saya pribadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kawan-kawan NGO-LSM bisa lebih berhubungan dengan IAGI di masa depan dengan kepengurusan yang baru dibawah Pak Luthfi. - Peta-peta tematik kebencanaan, terutama untuk gerakan tanah - tanah longsor, telah dibuat oleh Pemerintah walaupun belum seluruh daerah bisa dicover. Tetapi peta-peta tersebut masih berskala 1:100.000 dimana zona-zona merah (potensi tinggi), kuning (potensi menengah), dan hijau (aman) masih belum memperlihatkan pembagian rinci untuk kepentingan operasional. Bisa saja 1/4 daerah kabupaten masuk ke zona merah semua, dimana lebih dr 3 kecamatan dan mungkin puluhan desa termasuk di dalamnya, padahal potensi-potensi bahaya terbesar (berdasarkan kejadian) hanya berada di kecamatan tertentu dan desa-desa tertentu saja. Untuk itu perlu didesakkan supaya Pemerintan (Pusat, Prov, maupun terutama daerah) menyegerakan penyelesaian peta-peta untuk skala lebih operasional yaitu minimum 1:50.000 sesuai dengan peta dasar yang dipakai dalam RTRW. - Fokus penangan bencana, sesuai dengan paradigma Bakornas PB, seharusnya lebih ke arah MITIGASI dari-pada penanggulangan daruratnya. Tetapi paradigma tersbut sampai sekarang hanya menjadi jargon dan slogan dan bahan indah presentasi2 saja. Tidak pernah dialokasikan dengan serius dana-dana untuk melakukan mitigasi, baik di tingkat pusat, apalagi di tingkat kabupaten/kota. - Dalam jangka pendek (3 bulan kedepan) selain fokus ke penanggulangan korban bencana, seharusnya kawan2 NGO-LSM dengan menggunakan jaringannya di daerah-daerah bisa ikut berperan dalam mitigasi. Karena selama curah hujan terus meningkat seperti saat ini (dan kata BMG sampai akhir Februari), maka kita tinggal menunggu waktu saja untuk mendengar berita-berita duka longsor-banjir di berbagai tempat lain di sepanjang jalur OAF Jawa (khususnya) dan Mountain front Bukit Barisan. Keikutsertaan dalam mitigasi bisa dilakukan dengan mengaktifkan sosialisasi kewaspadaan / alterness / preparedness ke kelompok-kelompok tani di daerah2 potensi bencana melalui kerjasama dg para ahli / professional / asosiasi profesi kebumian. Mereka setuju untuk melakukan hal tsb. Action plan berikutnya dari kawan-kawan NGO-LSM tsb diantaranya adalah: - Konferensi Pers Bersama 11 Januari 2006 - Konferensi Bencana Multi Sektor 20-21 Januari 2006, dimana disitu akan bicara: Wakil dari Pemerintah (kalau nggak SBY ya JK), para ekspert multi disiplin, pentolan-pentolan LSM, dan kelompok2 grass-rot petani-petani di Jawa. - Class Action (belum ditentukan target tanggalnya) - Pengumpulan data kerugian secara independen di daerah2 yang tertimpa bencana (tidak harus menunggu dr Pemerintah), shg masyarakat punya pembanding apabila Pemerintah atau ekspert bencana asing mengumumkan temuan angka kerugiannya - DSB. Nah, begitulah kira-kira ceritanya. Apabila anda semua, para geosaintis, prihatin, concern, dan mau ikut bergerak (tidak hanya bicara), mari sumbangkan ide-ekspertize anda (minimal) kepada masyarakat yang butuh bantuan pencerahan seperti kawan-kawan LSM-NGO tersebut. Dialog-dialog yang positif dengan mereka insyaallah akan ikut membangun penguatan kwalitas dari inisiatif masyarakat madani di Indonesia. Salam Andang Bachtiar Geologist Merdeka Exploration Think Tank Indonesia.
