Berita di koran hari ini , Lha kok ada jual beli " Proyek akademis " apa itu ya ................ Kemudian ada juga ajakan revolosi , Wah gara gara Lapindo ada Revolosi.nanti.............
ISM =================================== Interpelasi Lapindo Hindari Jebakan Hentikan jual beli proyek akademis yang mengorbankan aspek kemanusiaan. JAKARTA -- Dukungan interpelasi kasus semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menguat di DPR. Hingga Jumat (15/6), sudah 163 penandatangan dukungan penggunaan hak meminta penjelasan dan bertanya kepada pemerintah itu yang akan dibacakan di Rapat Paripurna DPR, Selasa (19/5). Penggagas interpelasi memastikan tak akan terjebak dan berkutat dalam polemik Tata Tertib DPR tentang perlu hadir-tidaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seperti dalam kasus interpelasi Iran. Namun, kali ini mereka penekannya lebih pada substansi menyelesaikan persoalan lumpur Lapindo yang sudah berlangsung sekitar setahun itu. ''Hingga saat ini masih ada korban 30 ribu orang yang terlunta-lunta. Sekarang tergantung SBY dalam merespon interpelasi kemanusiaan ini, karena kami tak ingin terjebak langkah Presiden untuk datang atau tidak,'' ujar Komisi V DPR, Abdullah Azwar Anas (FKB), salah satu penggagas interpelasi lumpur Lapindo, kepada pers, kemarin. Namun Azwar mengingatkan, interpelasi tersebut adalah kesempatan Presiden SBY untuk membenahi citra yang menurun untuk menyelesaikan kasus Lapindo. Persoalan kebijakan Komisi VII DPR, lanjut Azwar, sudah mengundang para menteri terkait di antaranya Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menneg PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Gubernur Jatim, dan Bupati Sidoarjo, untuk menjelaskan kasus Lapindo. Namun jawaban mereka dianggap belum menjamin kebijakan nasional penyelesaian lumpur Lapindo. ''Dalam interpelasi ini kami tak ingin terjebak soal teknis, dan menggeser substansi masalah. Yang penting substansinya, ada kebijakan nasional yang salah dalam menyelesaikan Lapindo,'' jelas Azwar. Azwar mencontohkan adanya perbedaan kewenangan penyelesaian luapan lumpur Lapindo beberapa waktu lalu, saat membuat kanalisasi luapan lumpur. Dalam hal ini, apakah menjadi domain PT Lapindo Brantas atau pemerintah, apakah mengganggu ekosistem, dan dalam skala besar mengganggu masyarakat? ''Lima BPLS (Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo) pun tidak akan mampu menyelesaikan dengan cepat karena BPLS berasal dari pejabat eselon satu dan dua yang harus mengkoordinasi setingkat menteri. Ini salah satu contoh persoalan kebijakan itu,'' tegas Azwar. Pada Ahad (17/6), lanjut Azwar, tim penggagas interpelasi lumpur Lapindo akan menerima kedatangan Pansus Lapindo DPRD Jawa Timur dan DPRD Sidoarjo. ''Mereka sudah punya rekomendasi. Harapan kita, rekomendasi itu sejalan dengan persepsi kami soal pentingnya interpelasi,'' ujarnya. Mengenai dukungan interpelasi lumpur Lapindo sendiri, Azwar mengulas, pelan tapi pasti terus bergerak naik, khususnya dari anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur. ''Penambahan signifikan juga dari Fraksi PPP sekitar 17 orang. Tapi dari Fraksi Partai Demokrat yakni Achmad Fauwzi dan Ajie Massaid menarik dukungan, sementara dari Fraksi Partai Golkar tetap satu, Yuddy Chrisnandi. Golkar kabarnya masih menunggu arahan dari pimpinan mereka,'' ungkapnya. Investigasi FPDIP Sementara Fraksi PDIP DPR juga turun tangan dengan membentuk tim investigasi lumpur Lapindo. ''Kami akan segera menyusun tim itu,'' ujar Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto, usai rapat fraksi kemarin. Menurut dia, tim investigasi akan beranggotakan seluruh anggota Fraksi PDIP di semua komisi di DPR. Tim bertugas mengumpulkan bahan dan masukan serta memberikan solusi kepada pemerintah. ''Kami telah mendapat bahan masukan dari pakar bahwa ini bisa diselesaikan. Kenapa pemerintah tidak bisa? Kalau masukan tim tidak digubris, kita bisa revolusi,'' cetus Bambang. Sosiologi Universitas Airlangga (Unai) Surabaya, Hotman Siahaan, yang hadir dalam rapat Fraksi PDIP, juga mengatakan, pemerintah harus segera menuntaskan kasus lumpur Lapindo. ''Harus pula dihentikan jual beli proyek akademis. Solusi yang diberikan harus untuk kesejahteraan rakyat di sana,'' tegasnya, menyindir timbalnya kelompok kampus yang mengabaikan aspek kemanusiaan para korban lumpur Lapindo. (eye )
