Sejarah mencatat, bangsa ini butuh kekuasaan otoriter parlementer (Bung Karno) dan presidentil (Pak Dhe Harto), untuk makmur adil sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju..maju..
Salam. Powered by Telkomsel BlackBerry® -----Original Message----- From: bani tiofan <babung_geot...@yahoo.com> Date: Mon, 19 Nov 2012 09:49:27 To: iagi-net@iagi.or.id<iagi-net@iagi.or.id> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: Bls: [iagi-net-l] Cara Pandang Agak Berbeda apakah setelah itu akan muncul jendral otoriter sehingga muncul suatu rezim baru yang namanya orde baru?? apakah muncul "BPMIGAS BARU" yang lebih otoriter? salam, BTT ________________________________ Dari: Rendra Amirin <rendra.ami...@gmail.com> Kepada: iagi-net@iagi.or.id Dikirim: Senin, 19 November 2012 8:43 Judul: Re: [iagi-net-l] Cara Pandang Agak Berbeda Wah mantap bener Analogy nya bapak prof Andang Bachtiar, PKI menghabisi jendral2, MK menghabisi BPMigas.. Apalagi selanjutnya?.. Salam Powered by Randy. com@2012 -----Original Message----- From: andangbacht...@yahoo.com Date: Mon, 19 Nov 2012 01:33:27 To: <iagi-net@iagi.or.id> Reply-To: <iagi-net@iagi.or.id> Subject: [iagi-net-l] Cara Pandang Agak Berbeda Ketika dulu2 itu harga minyak naik, siapa yg lebih sering didemo? Pertamina! Padahal bukan Pertamina yg memutuskan naik tidak-nya harga minyak. Ketika ijin layak operasi rig yang ngebor sumur migas yg kemudian jadi Lumpur Lapindo dipertanyakan, siapa yg disalahkan? Gempa! Padahal bukan gempa yg memberikan ijin layak operasi rig. Ketika blok-blok migas banyak dikuasai asing, siapa yg dituding a-nasional (dan kemudian dijadikan salah satu alasan pembubaran)? BPMigas! Padahal bukan BPMigas yg memutuskan siapa yg dpt kontrak blok mana di Indonesia. Ketika tuntutan uji materi atas UU Migas 22/2001 dikabulkan dg pembubaran BPMigas pihak mana kemudian yg mendapatkan warisan kekuasaan kontrol atas milyaran dollar proyek yg cost recoverable? Konon pertempuran untuk menjadi penguasa migas/energi Indonesia sdh dimulai sejak jaman Ibnu Sutowo sbg perwakilan "tentara" menguasai warisan lapangan2 migas dr Belanda versus birokrat2-politisi2 yg menjalankan pemerintahan kita Ketika saya mulai kerja di industri migas hampir 30th yg lalupun situasi itu masih terasa. Bagaimana "Merdeka selatan" dan "Abd Moeis" selalu mencoba mengontrol "Perwira". Nah, setelah kekuatan "Pertamina" bisa dipreteli oleh UUMigas 22/2001 maka kekuatan penguasa baru muncul dlm bentuk kelembagaan yg namanya BPMigas. Maka kutub pertempurannyapun beralih jadi "Merdeka Selatan/Centris Plaza" versus "Patrajasa/WismaMulia". Pertamina sdh tdk lagi masuk dlm percaturan itu krn kekuatannya praktis sdh dilucuti. Apalagi wakil2 partai penguasa dan juga dr Merdeka Selatan/Centris Plaza juga ada di Dewan Komisarisnya. Maka amanlah sudah. Nah, di dua periode pertama kepemimpinan BPMigas, kontrol dr hal itu tidak begitu jadi masalah, karena mrk semua masih berada dalam satu lingkaran koordinasi yg sama. Tapi begitu masuk ke periode kepemimpinan BPMigas ketiga yg disambung dg bergantinya penguasa Merdeka Selatan ke politisi2 yg tdk punya latar belakang profesional migas, maka kontrol dan koordinasi itu mulai melemah. Kasus terakhir: rencana pelantikan pejabat2 baru BPMigas bbrp bulan yg lalu yg sempat tertunda sehari yg konon katanya karena ada protes/boikot dr internal ESDM menunjukkan lemahnya koordinasi itu. Kalau peristiwa G30S 1965 dulu itu sering juga dianalisis sbg: "Persoalan internal Angkatan Darat yg menggunakan tangan PKI untuk membereskannya", maka pembubaran BPMigas inipun bisa juga dilihat sbg "Persoalan internal ESDMnya SBY yg menggunakan tangan MK - dan ormas2 individu2 militan untuk membereskannya". Kebetulan pula UUMigas kita punya cacat sejarah. Maka kloplah sudah. Selamat pagi politik migas Indonesia. Tabik ... ADB Geologist Merdeka! Powered by Telkomsel BlackBerry®
