Rekan Adrisman dan Agung yth,
Memang masalah energi ini membuat kita sulit berbicara dan menganalisa.
Slah satu penyebabnya adalah ketiadaan data yg bisa kita semua berpijak
dan bisa berpikir dan menganalisanya dgn baik.
Subsidi Energi
Kalau kita pakai data dari ESDM yg mengurus energi NKRI, kita
memproduksi energi yg dapat diperdagangkan yaitu Minyak Bumi, Gas Alam
dan Batu bara. Sekitar 50% dari produksi Gas Alam dan Batu bara kita
expor. Karena harga di luar lebih tinggi dari di dalam negeri sendiri,
para pengusaha cenderung expor dgn akibat kebutuhan sendiri kesulitan
dipenuhi.
Minyak Bumi saya sendir kira sejak tahun 2004 kita sudah jadi pengimpor
tetapi kalau kita lihat data dari ESDM, maka kita selalu expor, kecuali
tahun 2006 yg jumlahnya sangat kecil (2,4 juta barrel). Biaya produksi
kita kurang dari $15 /barel (2007). Selama ini memang kita selalu expor
minyak bumi kita yg dinilai lebih mahal dan kita impor minyak bumi yg
harganya lebih murah dari Timur Tengah. (selisih harganya bisa beberapa
dollar). Yg disebut 'Subsidi BBM' itu sebenarnya 'Subsidi NKRI kepada
PERTAMINA, untuk mengilang minyak bumi yg murah dari Timur Tengah untuk
membuat dan penyediaan BBM untuk konsumsi dlm Negeri, menggunakan uang
dari hasil expor minyak bumi. Juga karena kapasitas kilang minyak
PERTAMINA terbatas maka sebagian BBM memang diimpor untuk menutup
kekurangan hasil kilang kita.
Dengan mengalihkan konsumsi BBM ke BBG (LPG) dan Batubara, seharusnya
masalah kekurangan BBM ini dapat teratasi bila kita rencanakan dgn baik
sejak awal pembangun kita ini.
Isu yang sering diangkat bahwa 'orang kaya' yg menikmati 'subsidi
harga' BBM karena mereka yg pakai mobil dll, menurut saya memang
nampaknya begitu, secara kasat mata. Tapi kalau dianalisa lebih lanjut,
siapa yg 'membayar gaji' orang2 kaya itu? Semia biaya mereka ujung2nya
masuk dalam 'biaya produksi' apapun yg mereka produksi (baik barang
maupun jasa) dan yg membayar adalah konsumen alias rakyat juga.
Market Price. Kalau kita bicara 'market price' kita mau pakai 'market
price' yg mana karena market itu banyak ada di mana-mana? Amerika,
Eropa, Jepang, Singapura atau Jakarta atau ...?
Market price Minyak Bumi di USA mahal sekali karena mereka harus impor
dari luar sekitar 65% - 70% kebutuhan mereka dan mereka pakai sekitar
20 juta barel sehari. Jadi kalau saluran impor terganggu mereka
kelabakan dan harga naik gila2an; sekarang $122/brl. Arab Saudi berbalik
100%. Kalau tak ada yg beli, mereka bisa jual dibawah $ 10 per barrel
mereka sudah untung besar. Kita gimana dgn harga $30/brl kita juga sdh
untung besar. Kita pakai 'market price yg mana yg mana?
Market Price Beras, market price tenaga kerja, dll juga demikian,
bervariasi sekali khan?
Bedanya di mana? Kalau pengusaha minyak bumi itu perusahaan2 besar
Negara USApun bisa mereka atur, jadi mereka desak pemerintah kita untuk
naikan BBM kita dgn alasan 'Market priceUSA' dan bersamaan pula mereka
mendesak kita untuk digaji dgn gaji yg kecil dgn alasan 'market price
Indonesia' khan. Saya pribadi ngalami ini (gaji saya sbg VP lebih kecil
dari Sr Engineer mereka, sekitar 30% saja dar orang mereka dan diam saja
krn saya sadar saya digaji oleh negara sediri untuk bekerja di
kontraktornya).
Bagai mana kalau para petani kita menuntuk untuk pakai 'market price
Jepang' untuk harga beras yg kini di atas $1000/ton?
Jadi menurut saya kita harus konsiten saja.
Indonesia sdh Non OPEC. Data ESDM mengatakan kita masih Petroleum
exporting Country. Kita impor dan expor minnyak bumi hampir sama banyak,
dan Gas Alam kita, kita expor dalam bentuk LNG lebih dari 50% produksi
kita. Total produksi Gas/LNG setara 500 juta brl (2007) setahun. Ini
angka terrendah sejak tahun 2000. Produksi minyak kita masih dapat
dinaikkan, apa bila kita mau dgn sungguh2. Saat ini masih ada ladang
kita yg diproduksi dgn biaya operasi hanya $6/brl. Tidak ada insentif
untuk meningkatkannya karena keterikatan kontrak usahanya. Bayangkan
apabila anda invest $1/bbl dengan hasil $2, tetapi anda hanya dapat
total $1,12/bbl (kembali modal $1/brl dan bagi untung $0,12/brl). Apa
anda mau invest? Di sinilah masalah kita yg tak terbaca/terlihat dengan
akibat, produksi minyak kita terus menurun padahal kita
memiliki kesempatan yg sangat besar bila insentif diperbesar sedikit,
misalnya dlm contoh di atas diberi $0,24/brl dar hasil keuntungan
$1/brl.
Sekedar masukan,
Salam
JD
----- Original Message ----
From: Adrisman Tahar <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, May 7, 2008 5:08:05 PM
Subject: [indonesia] Re: Krisis Energi Sektor BBM dan Langkah-langkah
Penyelesaiannya
Mas Anggono,
Saya tergugah dengan pemikirannya. Terlihat kematangan dan kedalaman
analisis di dalamnya.
Namun, bagaimana menurut pendapat Mas tentang informasi-informasi
berikut ini:
(i) Subsidi energi, terutama dalam bentuk subsidi harga, umumnya
justru lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Kaum
perekonomian kelas bawah, justru menikmati lebih sedikit.
(ii) Perekonomian kita sesungguhnya adalah perekonomian minyak. Kata
orang-orang, efek petroleum pada day-to-day activity sangat kentara.
Artinya, jika perekonomian seperti ini tidak dibangun dengan market
price,
tentunya ini memberikan sinyal yang salah pada kegiatan yang
berlangsung.
Sinyal yang pada ujungnya, tidak akan membawa kegiatan perekonomian pada
efisiensi. Hmm, jika efisiensi gagal jadi tujuan, tentu pertumbuhan dan
kesejahteraan tidak akan tercapai juga.
(iii) Indonesia itu pada dasarnya sudah jadi net-importer oil
country.
Nilai duit yang kita keluarkan untuk mengimpor minyak justru pada saat
ini
lebih besar daripada jumlah duit yang kita peroleh dari jualan minyak.
Artinya, kita sudah tak bisa mengklaim bisa memainkan harga minyak.
Artinya juga, kita harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan
penurunan konsumsi karena volume impor yang begitu besar. Artinya juga,
kita mau tak mau harus menjadikan harga minyak di pasar internasional
sebagai referensi paling sahih (di sanalah, in my humble opinion,
kesalahan terbesar dari opini Pak Kwik Kian Gie yang legendaris).
(iv) Sedikit bicara dari sisi swasta, besarnya porsi subsidi di
anggaran negara memberikan tekanan pada sustainabilitas fiskal. Hal ini
akan meningkatkan country risk dari sebuah negara. Nah, efeknya besar
buat
rencana-rencana investment di Indonesia. Country risk akan meningkat,
dan
pasti suku bunga meningkat dan prosedur-prosedur terkait finansial makin
bikin puyeng. Intinya, makin jauh harapan untuk membuka new investment
di
dalam negeri.
(v) Satu hal yang benar-benar susah di negeri ini adalah birokrasi
pemerintahan yang tidak bagus dan terkesan serampangan, profesional, dan
lamban. Jadi, program dan kebijakan yang bagus pun, menjadi tak efektif
dan malah membawa efek yang lebih buruk. Dan, akhirnya masyarakat
kemudian
menilai program yang cerdas sebagai sebuah kesalahan.
Punten, mohon maaf kalo sok tau...Cuma sekedar sharing info yang saya
miliki.
Salam,
Adrisman Tahar (Ade)
TK'95
On Wed, 07 May 2008 15:30:39 +0700, agung anggono <[EMAIL PROTECTED]>
wrote:
Subsidi mungkin suatu saat harus dicabut untuk menghindari pola hidup
boros, tetapi sebelum subsidi dicabut seharusnya daya beli dinaikkan
dulu. Soal pengalihan subsidi untuk bidang lain (misalnya pendidikan)
belum tentu pemerintah bisa konsisten. Lha wong ada sekolah di Jl.
Senopati sampai ambruk atapnya karena kondisi yang sudah terlalu bobrok
menunjukkan bahwa pemerintah mengurus yang di daerah elit Jakarta saja
tidak bisa apalagi mengurus sekolah di cerita Laskar Pelangi nya Andre
Hirata.
Naiknya harga BBM dalam negeri karena naiknya harga BBM dunia mungkin
perlu dipertanyakan kembali relevansinya. Salah seorang teman kita
pernah menyajikan perhitungannya Kwik Kian Gie soal deficit anggaran
karena harga BBM dunia naik. Logikanya adalah kita sebagai negara
penghasil minyak semestinya senang dengan naiknya harga minyak dunia,
karena barang jualan kita semakin mahal. Jadi semestinya kenaikan harga
BBM dalam negeri tidak perlu dilakukan.
Hal lain lagi adalah timing untuk mengumumkan. Sebelum harga naik,
pemerintah sudah gembar-gembor akan menaikkan harga. Akibatnya harga
sudah naik duluan. Ketika harga BBM benar-benar naik harga kebutuhan
pokok ikut naik lagi. Sehingga menimbulkan efek berganda.
AA/AS84
----- Original Message ----
From: Pekik A. Dahono <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, May 7, 2008 9:52:53 AM
Subject: [indonesia] Re: Krisis Energi Sektor BBM dan Langkah-langkah
Penyelesainnya
Subsidi tetap perlu ...
apa bedanya Indonesia yang kaya minyak dengan Singapore yg tidak punya
minyak ?
Bedanya, mestinya kita lebih makmur dari Singapore. Subsidi bisa dipakai
untuk membuat sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.
soal jalan macet
ya itu salahnya pemerintah tidak pernah menambah jalan baru kecuali
jalan
tol saja ...
Kemacetan tidak bisa diatasi dengan membangun jalan. Kemacetan bisa
dikurangi dengan memperbanyak mass transportation system. Di mana-mana,
yang
namanya kota besar macet kok.
soal penyelundupan , ah itu masalah niat aja koq ...
Tapi jangan dikasih iming2 dong.
Untuk mengurangi subsidi tanpa menaikkan harga BBM sebenarnya semua
orang
tahu. Tinggal pemerintah niat apa enggak.
1) Kalau ingin mengurangi subsidi, mengapa cari pertamax lebih susah
dari
cari cari premium? Mengapa cari solar DEX lebih susah dari cari solar
bersubsidi? Coba kalau cari premium lebih susah dari cari pertamax,
terutama
di kota besar, saya yakin subsidi berkurang.
2) Mengapa cari gas susah saat orang disuruh beralih dari minyak tanah
ke
gas.
3) Mengapa PLN tidak jualan listrik bersubsidi dan non subsidi?
4) Kalau Pertamina dan PLN menyatakan harga ekonomi atau harga pasar,
siapa
yang memeriksa? Masih monopoli kok bisa bilang harga pasar.
>
>
>
--
Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi
serta
kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan
akhirat.
Info pengelolaan milis Indonesia next better :
http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
