Dengan Hormat,

maaf ya, Korupsi Kolusi Nepotism sudah dilarang, tanpa Planning Process pasti 
Krisis  Energi semakin  multi sektoral,....padahal Planning Process punya 
peluang Global Worming


Saliim, Tjahjo
ITB SI 76

Johand Dimalouw <[EMAIL PROTECTED]> wrote: Rekan Adrisman dan Agung yth,
 Memang masalah energi ini membuat kita sulit berbicara dan menganalisa. Slah 
satu penyebabnya adalah ketiadaan data yg bisa kita semua berpijak dan bisa 
berpikir dan menganalisanya dgn baik.
  
 Subsidi Energi
 Kalau kita pakai data dari ESDM yg mengurus energi NKRI, kita memproduksi 
energi yg dapat diperdagangkan yaitu Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu bara. 
Sekitar 50% dari produksi Gas Alam dan Batu bara kita expor. Karena harga di 
luar lebih tinggi dari di dalam negeri sendiri, para pengusaha cenderung expor 
dgn akibat kebutuhan sendiri kesulitan dipenuhi.
 Minyak Bumi saya sendir kira sejak tahun 2004 kita sudah jadi pengimpor tetapi 
kalau kita lihat data dari ESDM, maka kita selalu expor, kecuali tahun 2006 yg 
jumlahnya sangat kecil (2,4 juta barrel). Biaya produksi kita kurang dari $15 
/barel (2007). Selama ini memang kita selalu expor minyak bumi kita yg dinilai 
lebih mahal dan kita impor minyak bumi yg harganya lebih murah dari Timur 
Tengah. (selisih harganya bisa beberapa dollar). Yg disebut 'Subsidi BBM' itu 
sebenarnya 'Subsidi NKRI kepada PERTAMINA, untuk mengilang minyak bumi yg murah 
dari Timur Tengah untuk membuat dan penyediaan BBM untuk konsumsi dlm Negeri, 
menggunakan uang dari hasil expor minyak bumi. Juga karena kapasitas kilang 
minyak PERTAMINA terbatas maka sebagian BBM memang diimpor untuk menutup 
kekurangan hasil kilang kita. 
 Dengan mengalihkan konsumsi BBM ke BBG (LPG) dan Batubara, seharusnya masalah 
kekurangan BBM ini dapat teratasi bila kita rencanakan dgn baik sejak awal 
pembangun kita ini.
 Isu  yang sering diangkat bahwa 'orang kaya' yg menikmati 'subsidi harga' BBM 
karena mereka yg pakai mobil dll, menurut saya memang nampaknya begitu, secara 
kasat mata. Tapi kalau dianalisa lebih lanjut, siapa yg 'membayar gaji' orang2 
kaya itu? Semia biaya mereka ujung2nya masuk dalam 'biaya produksi' apapun yg 
mereka produksi (baik barang maupun jasa) dan yg membayar adalah konsumen alias 
rakyat juga. 
  
 Market Price. Kalau kita bicara 'market price' kita mau pakai 'market price' 
yg mana karena market itu banyak ada di mana-mana? Amerika, Eropa, Jepang, 
Singapura atau Jakarta atau ...?
 Market price Minyak Bumi di USA mahal sekali karena mereka harus impor dari 
luar sekitar 65% - 70%  kebutuhan mereka dan mereka pakai sekitar 20 juta barel 
sehari. Jadi kalau saluran impor terganggu mereka kelabakan dan harga naik 
gila2an; sekarang $122/brl. Arab Saudi berbalik 100%.  Kalau tak ada yg beli, 
mereka bisa jual dibawah $ 10 per barrel mereka sudah untung besar. Kita gimana 
dgn harga $30/brl kita juga sdh untung besar.  Kita pakai 'market price yg mana 
yg mana?
 Market Price Beras, market price tenaga kerja, dll juga demikian, bervariasi 
sekali khan? 
 Bedanya di mana? Kalau pengusaha minyak bumi itu perusahaan2 besar Negara 
USApun bisa mereka atur, jadi mereka desak pemerintah kita untuk naikan BBM 
kita dgn alasan 'Market priceUSA'  dan bersamaan pula mereka mendesak kita 
untuk digaji dgn gaji yg kecil dgn alasan 'market price Indonesia' khan. Saya 
pribadi ngalami ini (gaji saya sbg VP lebih kecil dari Sr Engineer mereka, 
sekitar 30% saja dar orang mereka dan diam saja krn saya sadar saya digaji oleh 
negara sediri untuk bekerja di kontraktornya).
 Bagai mana kalau para petani kita menuntuk untuk pakai 'market price Jepang' 
untuk harga beras yg kini di atas $1000/ton? 
 Jadi menurut saya kita harus konsiten saja.
 Indonesia sdh Non OPEC. Data ESDM mengatakan kita masih Petroleum exporting 
Country. Kita impor dan expor minnyak bumi hampir sama banyak, dan Gas Alam 
kita, kita expor dalam bentuk LNG lebih dari 50% produksi kita. Total produksi 
Gas/LNG setara 500 juta brl (2007) setahun. Ini angka terrendah sejak tahun 
2000. Produksi minyak kita masih dapat dinaikkan, apa bila kita mau dgn 
sungguh2. Saat ini masih ada ladang kita yg diproduksi dgn biaya operasi hanya 
$6/brl. Tidak ada insentif untuk meningkatkannya karena keterikatan kontrak 
usahanya. Bayangkan apabila anda invest $1/bbl dengan hasil $2, tetapi anda 
hanya dapat total $1,12/bbl (kembali modal $1/brl dan bagi untung $0,12/brl). 
Apa anda mau invest? Di sinilah masalah kita yg tak terbaca/terlihat dengan 
akibat, produksi minyak kita terus menurun padahal kita memiliki kesempatan yg 
sangat besar bila insentif  diperbesar sedikit, misalnya dlm contoh di atas 
diberi $0,24/brl dar hasil keuntungan $1/brl. 
  
 Sekedar masukan,
 Salam
 JD   
  
  
  
  
 

 
 ----- Original Message ----
From: Adrisman Tahar <[EMAIL PROTECTED]>
To: [email protected]
Sent: Wednesday, May 7, 2008 5:08:05 PM
Subject: [indonesia] Re: Krisis Energi Sektor BBM dan Langkah-langkah 
Penyelesaiannya


  Mas Anggono,

  Saya tergugah dengan pemikirannya. Terlihat kematangan dan kedalaman  
analisis di dalamnya.
  Namun, bagaimana menurut pendapat Mas tentang informasi-informasi  
berikut ini:

    (i) Subsidi energi, terutama dalam bentuk subsidi harga, umumnya  
justru lebih banyak dinikmati oleh golongan menengah ke atas. Kaum  
perekonomian kelas bawah, justru menikmati lebih sedikit.

    (ii) Perekonomian kita sesungguhnya adalah perekonomian minyak. Kata  
orang-orang, efek petroleum pada day-to-day activity sangat  kentara.  
Artinya, jika perekonomian seperti ini tidak dibangun dengan market price,  
tentunya ini memberikan sinyal yang salah pada kegiatan yang berlangsung.  
Sinyal yang pada ujungnya, tidak akan membawa kegiatan perekonomian pada  
efisiensi. Hmm, jika efisiensi gagal jadi tujuan, tentu pertumbuhan dan  
kesejahteraan tidak akan tercapai juga.

    (iii) Indonesia itu pada dasarnya sudah jadi net-importer oil country.  
Nilai duit yang kita keluarkan untuk mengimpor minyak justru pada saat ini  
lebih besar daripada jumlah duit yang kita peroleh dari jualan minyak.  
Artinya, kita sudah tak bisa mengklaim bisa memainkan harga minyak.  
Artinya juga, kita harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan  
penurunan konsumsi karena volume impor yang begitu besar. Artinya juga,  
kita mau tak mau harus menjadikan harga minyak di pasar  internasional  
sebagai referensi paling sahih (di sanalah, in my humble opinion,  
kesalahan terbesar dari opini Pak Kwik Kian Gie yang legendaris).

    (iv) Sedikit bicara dari sisi swasta, besarnya porsi subsidi di  
anggaran negara memberikan tekanan pada sustainabilitas fiskal. Hal ini  
akan meningkatkan country risk dari sebuah negara. Nah, efeknya besar buat  
rencana-rencana investment di Indonesia. Country risk akan meningkat, dan  
pasti suku bunga meningkat dan prosedur-prosedur terkait finansial makin  
bikin puyeng. Intinya, makin jauh harapan untuk membuka new investment di  
dalam negeri.

    (v) Satu hal yang benar-benar susah di negeri ini adalah birokrasi  
pemerintahan yang tidak bagus dan terkesan serampangan, profesional, dan  
lamban. Jadi, program dan kebijakan yang bagus pun, menjadi tak efektif  
dan malah  membawa efek yang lebih buruk. Dan, akhirnya masyarakat kemudian  
menilai program yang cerdas sebagai sebuah kesalahan.

  Punten, mohon maaf kalo sok tau...Cuma sekedar sharing info yang saya  
miliki.

  Salam,

  Adrisman Tahar (Ade)
    TK'95


On Wed, 07 May 2008 15:30:39 +0700, agung anggono <[EMAIL PROTECTED]>  
wrote:

> Subsidi mungkin suatu saat harus dicabut untuk menghindari pola hidup  
> boros, tetapi sebelum subsidi dicabut seharusnya daya beli dinaikkan  
> dulu. Soal pengalihan subsidi untuk bidang lain (misalnya pendidikan)  
> belum tentu pemerintah bisa konsisten. Lha wong ada sekolah di Jl.  
> Senopati sampai ambruk atapnya karena kondisi yang sudah terlalu bobrok  
> menunjukkan bahwa pemerintah mengurus  yang di daerah elit Jakarta saja  
> tidak bisa apalagi mengurus sekolah di cerita Laskar Pelangi nya Andre  
> Hirata.
>
> Naiknya harga BBM dalam negeri karena naiknya harga BBM dunia mungkin  
> perlu dipertanyakan kembali relevansinya. Salah seorang teman kita  
> pernah menyajikan perhitungannya Kwik Kian Gie soal deficit anggaran  
> karena harga BBM dunia naik. Logikanya adalah kita sebagai negara  
> penghasil minyak semestinya senang dengan naiknya harga minyak dunia,  
> karena barang jualan kita semakin mahal. Jadi semestinya kenaikan harga  
> BBM dalam negeri tidak perlu dilakukan.
>
> Hal lain lagi adalah timing untuk mengumumkan. Sebelum harga naik,  
> pemerintah sudah gembar-gembor akan menaikkan harga. Akibatnya harga  
> sudah naik duluan. Ketika harga BBM benar-benar naik harga kebutuhan  
>  pokok ikut naik lagi. Sehingga menimbulkan efek berganda.
>
> AA/AS84
>
>
> ----- Original Message ----
> From: Pekik A. Dahono <[EMAIL PROTECTED]>
> To: [email protected]
> Sent: Wednesday, May 7, 2008 9:52:53 AM
> Subject: [indonesia] Re: Krisis Energi Sektor BBM dan Langkah-langkah  
> Penyelesainnya
>
>> Subsidi tetap perlu ...
>> apa bedanya Indonesia yang kaya minyak dengan Singapore yg tidak punya
>> minyak ?
>>
> Bedanya, mestinya kita lebih makmur dari Singapore. Subsidi bisa dipakai
> untuk membuat sekolah gratis, kesehatan gratis, dsb.
>
>> soal jalan macet
>> ya itu salahnya pemerintah tidak pernah  menambah jalan baru kecuali  
>> jalan
>> tol saja ...
>>
> Kemacetan tidak bisa diatasi dengan membangun jalan. Kemacetan bisa
> dikurangi dengan memperbanyak mass transportation system. Di mana-mana,  
> yang
> namanya kota besar macet kok.
>
>>
>> soal penyelundupan , ah itu masalah niat aja koq ...
>
> Tapi jangan dikasih iming2 dong.
>
>>
>
> Untuk mengurangi subsidi tanpa menaikkan harga BBM sebenarnya semua orang
> tahu. Tinggal pemerintah niat apa enggak.
> 1) Kalau ingin mengurangi subsidi, mengapa cari pertamax lebih susah dari
> cari cari premium? Mengapa cari solar DEX lebih susah dari cari solar
> bersubsidi? Coba kalau cari premium lebih susah dari cari pertamax,  
> terutama
> di kota besar, saya yakin subsidi berkurang.
> 2) Mengapa cari gas susah saat orang disuruh  beralih dari minyak tanah ke
> gas.
> 3) Mengapa PLN tidak jualan listrik bersubsidi dan non subsidi?
> 4) Kalau Pertamina dan PLN menyatakan harga ekonomi atau harga pasar,  
> siapa
> yang memeriksa? Masih monopoli kok bisa bilang harga pasar.
>
>> >
>> >
>> >
>> --
>> Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi  
>> serta
>> kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan
> akhirat.
>>
>> Info pengelolaan milis Indonesia next better :
>> http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
>>
>
>



-- 
Using Opera's revolutionary e-mail client: http://www.opera.com/mail/

-- 
Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta
kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Info pengelolaan milis Indonesia next better :
http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt



          
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and  know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.


  Back-up email for: [EMAIL PROTECTED]



       
---------------------------------
Be a better friend, newshound, and know-it-all with Yahoo! Mobile.  Try it now.

Kirim email ke