Sistem Ekonomi Neoliberalisme/Globalisasi berupa Privatisasi,
Kenaikan Harga Barang (Pencabutan “Subsidi), Deregulasi,
Perdagangan bebas, dan sebagainya telah menyengsarakan
penduduk di seluruh dunia.
Jika pada tahun 1980 20% penduduk terkaya penghasilannya 45
kali lipat dari 20% penduduk termiskin, pada tahun 2000
meningkat jadi 75 kali lipat. 1,3 Milyar penduduk (1/6)
penghasilannya di bawah US$ 1/hari. Lebih dari 80 negara
tahun 1999 income per capitanya lebih rendah daripada tahun
1989. (Tabb, William K. "Globalization." Microsoft®
Encarta® 2006). Beda antara kaya dan miskin makin jauh.
Itulah dampak sistem Ekonomi Neoliberalisme. Sayangnya kaum
Neoliberalis saat ini menguasai kabinet dan juga DPR.
Dengan dana yang besar, kaum Neoliberalis bisa menentukan
bahwa calon presiden Indonesia yang bisa terpilih adalah
orang yang �Bisa Diterima Pasar.� Artinya mau menjalankan
program Neoliberalis.
Oleh karena itu terjadi berbagai kenaikan harga barang
seperti BBM yang mengikuti harga �Pasar� dunia.
�Pasar� lebih diutamakan ketimbang kemampuan rakyat untuk
membeli. Karenanya BBM dari tahun 2005 hingga 2008 naik 3
kali lipat.
Dengan kenaikan ini, berarti dari tahun 2005 hingga 2008
Premium naik dari Rp 1.810 menjadi Rp 6.000 atau naik sebesar
231% hanya dalam waktu 3 tahun. Tarif angkutan umum naik dari
Rp 1.000 menjadi Rp 2.500. Harga sembako pun naik cukup tajam
seperti beras dari Rp 3.000 jadi Rp 6.000/kg.
BarangHarga 2005Harga 2008Kenaikan
Premium1.8106.000231%
Beras3.0006.000100%
Angkutan Umum1.0002.500150%
Minyak Goreng4.50013.000189%
UMR635.000972.00053%
Dalam kurun waktu 3 tahun besar rata-rata kenaikan harga
barang 168%. Ini sangat memberatkan masyarakat karena UMR
dari tahun 2005 hingga 2008 hanya naik dari Rp 635.000 jadi
Rp 972.000. Cuma 53%. Itu pun banyak pekerja yang tidak
menikmati upah UMR misalnya guru sekolah swasta (terutama SD
dan TK), pramuniaga di pertokoan atau pelayan di warung
makan. Petani pun sulit karena meski harga beras di pasar
naik tajam namun harga beli gabah dari petani sangat rendah.
Para nelayan dan supir angkot sangat terpukul karena mereka
banyak memakai BBM. Di media massa diberitakan banyak nelayan
tidak melaut pasca kenaikan harga BBM.
Terjadi proses pemiskinan masal karena rata-rata kenaikan
harga barang 3 kali lipat lebih besar daripada kenaikan
penghasilan masyarakat.
Setelah kenaikan harga BBM ketiga kali yang dilakukan oleh
rezim SBY-Kalla dalam 3 tahun terakhir, berat rasanya untuk
memilih SBY sebagai presiden. Bahkan Amien Rais menyatakan
SBY tak layak dipilih jadi presiden.
Tahun 2005 SBY menaikan harga BBM sampai 125%. Ini adalah
program pemiskinan massal yang tidak memikirkan kepentingan
rakyat. Yang ketiga kali sampai 28,7%. Ini pun diwarnai
dengan rasa khawatir nanti tidak populer pada pemilihan
presiden tahun 2009. Jika sudah terpilih kembali, bukan tidak
mungkin SBY-Kalla tega menaikannya lebih besar lagi.
Kepala Bappenas, Paskah Suzetta bahkan menyarankan agar harga
minyak di Indonesia mengikuti harga pasar yang sekarang
disebut harga “Keekonomian�. Harga minyak di Indonesia
yang UMRnya kurang dari Rp 1 juta/bulan mau disamakan dengan
harga minyak di New York yang UMRnya Rp 11 juta/bulan (US$
7,15/jam).
Yang mampu dilakukan SBY-Kalla hanyalah menaikan harga BBM
dan harga-harga lainnya mengikuti harga Internasional. Harga
minyak goreng naik dari Rp 6.000/kg menjadi Rp 16.000/kg.
Harga kedelai naik dari Rp 4.000 menjadi Rp 8.000/kg. Namun
SBY-Kalla gagal menaikan pendapatan rakyatnya. Kenaikan UMR
jauh di bawah kenaikan harga barang. Contohnya keluarga Basse
yang mati kelaparan penghasilannya hanya sekitar Rp 225
ribu/bulan atau kurang dari US$ 25/bulan.
Pertumbuhan ekonomi yang katanya 6% tidak sejalan dengan
turunnya nilai rupiah (dari Rp 8000-an per dollar menjadi
9000-an per dollar) dan besarnya penderita kurang gizi/gizi
buruk yang mencapai 5 juta jiwa karena kelaparan. Dari Aceh,
NTT, Sulawesi, hingga Papua rakyat mati kelaparan. Bisakah
rakyat Indonesia bertahan jika SBY terpilih kembali?
Rezim SBY-Kalla sepertinya sangat dipengaruhi oleh ekonom
Neoliberalis yang lebih memikirkan kepentingan
kapitalis/pengusaha dibanding mayoritas rakyat Indonesia.
Lebih dari 90% sumber kekayaan alam Indonesia seperti minyak,
gas, emas, perak, dan sebagainya dikuasai oleh
perusahaan-perusahaan asing seperti Exxon Mobil, Chevron, BP,
Freeport, dan sebagainya.
Meski Indonesia katanya sudah lepas dari IMF, tapi mantan
Direktur IMF justru menjabat jadi Menko Perekonomian kabinet
SBY. Berbagai program IMF seperti privatisasi BUMN,
penghapusan subsidi BBM, privatisasi Perguruan Tinggi Negeri,
terus berjalan tanpa henti.
Lebih dari separuh produksi minyak yang saat ini kurang dari
1 juta bph diekspor ke luar negeri (500 ribu bph). Indonesia
mengekspor begitu banyak gas sehingga menjadi negara
eksportir LNG terbesar kedua di dunia (baru tahun 2006 posisi
Indonesia sebagai eksportir LNG terbesar disusul oleh Qatar).
Indonesia juga mengekspor 70% batubara ke luar negeri.
Sementara rakyatnya justru kekurangan energi.
Listrik sering padam di berbagai tempat karena PLN harus
membeli minyak dan gas Indonesia dari perusahaan MNC dengan
harga Internasional. Jika tidak bisa, MNC tersebut memilih
menjual migas Indonesia ke luar negeri. Kita tidak punya
kedaulatan atas migas milik kita. Akibatnya industri sulit
berkembang. BBM sulit didapat sehingga rakyat tidak bisa
berusaha. Rakyat tidak dapat berusaha karena mereka harus
menghabiskan waktu berjam-jam untuk antre minyak tanah, gas,
minyak goreng, beras raskin, dan sebagainya karena langka dan
mahalnya barang-barang kebutuhan yang ada.
Kelompok Ekonom Neoliberalis berusaha melakukan
privatisasi/penjualan BUMN-BUMN. Mereka juga berusaha
melucuti pelayanan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah
sambil berusaha mengurangi pajak yang harus dibayar oleh
pengusaha-pengusaha kaya/spekulan pasar. Sebagai contoh kalau
untuk barang sehari-hari yang dibeli oleh rakyat besar PPN
10%, maka untuk barang yang dipermainkan spekulan pasar
seperti saham pajaknya hanya 0,1%! Pajak barang mewah seperti
mobil mewah pun turun sangat drastis.
Pemberantasan hukum pun meski kelihatannya menggembirakan
namun skalanya masih kelas teri. Kelas milyar, belum trilyun.
Belum lagi pengembalian harta korupsi yang nyaris tidak ada.
Contohnya kasus dirugikannya uang negara hingga Rp 600
trilyun dalam kasus KLBI/BLBI hingga kini uang negara belum
bisa dikembalikan meski hanya separuh.
Kriteria Calon Presiden Ideal
1.Tidak menganut sistem Ekonomi Neoliberalisme yang lebih
mengutamakan kepentingan perusahaan Multi National Company
ketimbang rakyat Indonesia
2.Tidak menjalankan agenda Neoliberalisme IMF, World Bank,
dan WTO yang memaksakan Privatisasi BUMN, Rumah Sakit
Pemerintah, dan PTN, Deregulasi
3.Melakukan Nasionalisasi Perusahaan Tambang atau minimal
mendapatkan bagi hasil yang wajar
4.Menyediakan PTN dengan harga terjangkau bagi rakyat miskin
5.Memiliki program Berdikari. Secara mandiri mengolah
Kekayaan Alam demi kemakmuran rakyat. Tidak memakai kebijakan
pengemis yang bergantung pada “Investor Asing�
6.Memberi petani lahan minimal seluas 2 hektar per KK
7.Tidak menaikan harga bensin lebih dari 10% per tahunnya
(apalagi sampai 125%!)
8.Tidak memakai kaum Neoliberalis (mis: ex direktur Bank
Dunia atau IMF) sebagai menteri.
Lalu siapa yang pantas jadi presiden?
