Wapres Boediono memimpin Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, ketiga Menteri Perekonomian masuk di dalamnya. Dalam pelaksanaannya akan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi. Mereka bertugas mengevaluasi kinerja setiap departemen dan lembaga negara. Jubir Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengatakan hal ini, usai Sidang Paipurna Kabinet, di Kantor Presiden, Rabu (12/5) sore.
Dalam sidang yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Wapres Boediono, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, dan beberapa menteri terkait memberikan masukan terkait dengan grand design roadmap reformasi birokrasi 2010-2025. “Yang menjadi subjek adalah dibentuknya Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dimana komite ini diketuai oleh Wapres dan beranggotakan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Menkue, Mendagri, Kepala UKP4, termasuk Ryas Rasid," ujar Julian. Komite ini, lanjut Julian, akan menugaskan Tim Reformasi Birokrasi yang diketuai EE Mangindaan. Selain itu, dibentuk pula Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam pelaksanaannya nanti, akan ada pula tim independen dan quality insurance. "Tugasnya menilai dan mengevaluasi kinerja masing-masing kementerian dan lembaga," Julian menjelaskan. Sidang tadi, ujar Julian, menetapkan acuan nasional tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai landasan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Kedua, menetapkan kebijakan strategi dan standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi dan kinerja nasional, mengambil langkah langkah yang dibutuhkan untuk menegakan kepatuhan atau standar-standar pelaksanaan dan kinerja. Ketiga, Menetapkan program-program unggulan dalam pelaksanaan reformasi birokrasii.Keempat, membentuk dan menetapkan tim independen dan penjamin kualitas. Kemudian, menyampaikan laporan secara berkala dan bila dibutuhkan oleh presiden. Presiden SBY memberi arahan, dalam out put dari tim ini nanti perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari reformasi birokrasi, mulai dari tingkat kabupaten dan kota. “Jadi reformasi birokrasi diharapkan bisa segara dimulai pada tigkat kabupaten/kota," ujar Julian. Ukuran keberhasilannya adalah tidak ada korupsi, tidak ada pelanggaranan hukum, APBD-nya bagus, semua program berjalan dengan baik, semua perizinan cepat atau tidak ada over lap di dalam birokrasi itu sendiri. Kemudian, komunikasi dengan publik berjalan baik, penggunaan waktu yang efektif dan prouduktif, ada reward and punishment. Lalu, hasil dari pembangunan harus nyata dan konkret. "Termasuk ada growth, jobs, property, food, juga ada education di dalamnya," kata Julian. (dit) http://icaexpo.coop
