Golkar bicara. Selamat mendengarkan. Salam, CA
On Tuesday, June 8, 2010, Cardiyan HIS <[email protected]> wrote: > majalah GATRA.(MBM GATRA No. 29 TAHUN XVI, 27 Mei – 2 Juni 2010) > > Surat Terbuka Untuk Menkeu Baru > Revrisond Baswir > Deklarator Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) > Tantangan utama seorang menteri keuangan di Indonesia berpangkal pada > persoalan utang luar negeri. Sebagaimana dikemukakan Sritua Arief > (almarhum), sejak terjadinya selisih transfer negatif dalam transaksi utang > luar negeri pemerintah pada 1984, perekonomian Indonesia praktis terjerumus > ke dalam perangkap paradoks Fisher. Dalam situasi seperti itu, semakin besar > cicilan pokok dan bunga utang yang dibayar pemerintah, semakin besar jumlah > utang luar negeri yang dipikulnya. > Implikasinya, krisis fiskal cenderung menjadi persoalan akut bagi > perekonomian Indonesia. Bahkan, karena penarikan utang luar negeri lebih > banyak didorong oleh kebutuhan untuk membayar cicilan pokok dan bunga yang > jatuh tempo, maka sesuai permintaan IMF dan Bank Dunia, seorang menteri > keuangan cenderung menjadi agen dalam pelaksanaan agenda-agenda ekonomi > neoliberal di Indonesia. > Simak misalnya transaksi utang luar negeri pemerintah pada 2009 berikut. > Jumlah utang luar negeri pemerintah pada awal 2009 mencapai 86,60 milyar > dollar AS. Pada 2009 pemerintah menarik utang luar negeri 4,92 milyar dollar > AS serta membayar cicilan pokok dan bunga 5,81 milyar dollar AS, atau > mengalami selisih transfer negatif sebesar 0,89 milyar dollar AS. Meskipun > demikian, jumlah kumulatif utang luar negeri pemerintah pada akhir 2009 > justru membengkak menjadi 99,27 milyar dollar AS atau setara dengan Rp936 > trilyun. Padahal, pada saat yang sama pemerintah juga memikul utang dalam > negeri sebesar Rp979 trilyun. > Dengan beban utang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.915 trilyun tersebut, > dapat dibayangkan betapa sangat beratnya tugas seorang menteri keuangan di > Indonesia. Dengan mengatakan itu,tentu tidak berarti tidak ada jalan keluar. > Alih-alih melanjutkan kebiasaan berutang, atau menggeser beban tersebut > kepada rakyat banyak, beberapa tindakan berikut patut dipertimbangkan. > Pertama, terkait jumlah utang, sudah lama disuarakan agar pemerintah berusaha > mengurangi utang dengan melakukan beberapa tindakan berikut: (a) > memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri yang terindikasi > sebagai utang najis atau utang kriminal; (b) mengupayakan pengurangan utang > melalui mekanisme debt swap; dan (c) mengupayakan moratorium pembayaran > cicilan pokok dan bunga utang tanpa dibebani bunga. > Kedua, terkait manajemen anggaran, beberapa tindakan yang dapat dilakukan > pemerintah pada sisi pendapatan adalah: (a) mengefektifkan penerimaan pajak; > (b) merenegosiasikan kontrak-kontrak pertambangan yang merugikan Indonesia; > dan (c) menggenjot kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pada > sisi belanja adalah: (a) mengurangi pemborosan dengan cara merampingkan > birokrasi dan memangkas berbagai kegiatan yang tidak relevan; (b) memerangi > penyelewengan belanja negara secara radikal; dan (c) merestrukturisasi > belanja negara untuk mewujudkan anggaran berimbang, meningkatkan belanja > modal, dan menanggulangi kemiskinan. > Daftar tindakan yang dapat dilakukan untuk membebaskan Indonesia dari > perangkap paradoks Fisher masih bisa ditambah. Namun sebagaimana berlangsung > selama ini, memperjuangkan terlaksananya daftar panjang tersebut sama > sulitnya dengan memperjuangkan terpilihnya seorang menteri keuangan yang > tepat untuk mengemban tugas itu. Artinya, secara keseluruhan, agenda > pembebasan Indonesia dari perangkap paradoks Fisher tidak hanya sangat > komplek dan membutuhkan keberanian. Pelaksanaan sebagian besar agenda > tersebut sangat tergantung pada komitmen dan dukungan Kepala Negara. > Sebab itu, jika disimak berdasarkan latar belakang Agus Martowardoyo sebagai > mantan direktur utama Bank Mandiri, satu-satunya nilai plus yang dimilikinya > terletak pada peluang untuk turut mendorong peningkatan kinerja BUMN. Terkait > efektifitas pemungutan pajak, kendala utama terletak pada sangat kuatnya > oligarki politik di Indonesia. Wajib pajak yang perlu dikejar seringkali > merupakan para pihak yang berada dalam lingkar kekuasaan. Sehingga, > peningkatan efektifitas pemungutan pajak seringkali berakhir di kotak suara > atau di bawah meja. > Peluang Agus untuk turut mendorong peningkatan kinerja BUMN pun bukan tanpa > masalah. Sebagai mantan bankir, ia bisa saja lebih condong pada pelaksanaan > privatisasi. Desakan Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan kepemilikan > tunggal, misalnya, membuka peluang itu bagi Agus. Sebaliknya, sebagai mantan > direktur utama Bank Mandiri, walaupun kinerjanya selama ini dinilai cukup > bagus, tentu tidak mudah bagi Agus untuk keluar dari pakem yang telah > dilembagakannya. Padahal, jika ingin melakukan terobosan, tindakan bunuh diri > sejarah itu tidak mungkin dielakkan. Wallahua’lam bissawab. > -- Berlombalah dalam karya, bersinergi, terapkan kaidah ilmu/teknologi serta kasih sayang dan manfaat untuk seisi alam, demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Info pengelolaan milis Indonesia next better : http://pub.nextbetter.net/files/milist-indonesia-info.txt
