Refleksi : Agaknya DPD dalam kamus kekuasaan di NKRI tidak mempunyai fungsi menentukan selain menerima dan melaksanakan perintah pusat tachta kekuasaan.
Jawa Pos [ Minggu, 04 Oktober 2009 ] Kiemas Terpilih jadi Ketua MPR tanpa Dukungan DPD JAKARTA - Taufiq Kiemas akhirnya terpilih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sidang paripurna MPR tadi malam menyepakati paket pimpinan MPR yang terdiri atas Kiemas (ketua) dan empat wakil ketua. Wakil ketua itu adalah Melani Lemeina Suharli (Demokrat), Hajrianto Y. Tohari (Golkar), Lukman Hakim Saefuddin (PPP), dan Ahmad Farhan Hamid (Dewan Perwakilan Daerah/DPD). Paket tersebut disepakati secara aklamasi setelah hampir seluruh fraksi DPR secara bulat mengajukan paket yang sama. Hanya PKS yang awalnya berniat mengajukan Hidayat Nur Wahid dan kelompok kerja DPD yang memilih tidak mengajukan paket calon. Komposisi pasti pimpinan MPR itu baru muncul pada saat-saat akhir menjelang pemilihan. Saat lobi pimpinan terakhir pada sore sebelum pemilihan, nama Melani Leimena tiba-tiba masuk. Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat itu otomatis menggusur calon dari PKB. Sejumlah anggota DPD yang memboikot, antara lain, Laode Ida (Sulawesi Tenggara), John Pierris (Maluku), dan Aksa Mahmud (Sulawesi Selatan). Aksi tersebut diikuti mayoritas anggota DPD. Di antara 132 senator, hanya 25 orang yang menghadiri sidang paripurna MPR. Bahkan, tak satu pun unsur pimpinan DPD yang tampak. Sikap mereka itu didorong kekecewaan atas komposisi pimpinan MPR yang didominasi perwakilan anggota DPR. "Padahal, DPD sudah mengambil sikap harga mati, bahwa proporsi itu seharusnya 3:2 (tiga dari wakil DPR dan dua dari wakil DPD, Red)," kata Laode. Sejak tahapan proses pemilihan MPR beberapa hari sebelumnya, DPD terus ngotot agar komposisi pimpinan memasukkan secara definitif dua anggota DPD dalam tata tertib pemilihan. Namun, usul tersebut hingga akhir pengesahan tatib tetap ditolak kalangan parpol. Mayoritas fraksi yang lebih menghendaki komposisi 4:1 lebih sepakat sistem paket yang telah disepakati bersama tanpa menyebut hal itu. Laode juga menyebut DPD sebenarnya punya paket alternatif yang memasukkan PKS dan PKB. Tokoh yang dijagokan menjadi ketua MPR adalah Hidayat Nur Wahid dari PKS. Menurut Laode, para anggota DPD sebagai suatu kekuatan politik tidak boleh di-faith accomplie oleh DPR atau parpol. ''Kami tidak ingin membangun demokrasi yang terkesan mencerminkan arogansi kekuatan mayoritas,'' ujarnya. Ketidakhadiran unsur pimpinan DPD itu sempat diinterupsi anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ana Muawanah. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Marzuki Alie menjelaskan bahwa dirinya sudah menghubungi Ketua DPD Irman Gusman. Irman, kata Marzuki, masih memimpin rapat anggota DPD. ''(Irman bilang, Red) silakan dilanjutkan. Beliau tidak bisa meninggalkan rapat di DPD,'' kata Marzuki. Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) Anas Urbaningrum mengatakan, fraksinya mendorong Melani sebagai representasi politisi perempuan. ''Beliau mampu dan kompeten,'' kata Anas. Pemilihan tersebut langsung dirangkai dengan acara pelantikan. Dilaksanakan sekitar pukul 22.45, pelantikan yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa. (dyn/pri/agm) [Non-text portions of this message have been removed]
