Unjuk Rasa Mahasiswa Kecewa pada SBY, Mahasiswa Gantung Diri Penulis: Imanuel More | Editor: Nasru Alam Aziz Rabu, 9 Maret 2011 | 19:43 WIB Humas Front Mahasiswa USNI Dua mahasiswa melakukan aksi gantung diri di jembatan penyeberangan di depan Kampus USNI, Jalan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (8/3/2011). Aksi ini sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja Pemerintahan SBY-Boediono.
JAKARTA, KOMPAS.com - Dua mahasiswa menggantung diri di jembatan penyeberangan di depan kampus Universitas Satya Negara Indonesia (USNI), Jakarta, Rabu (9/3/2011). Mereka melakukan aksi tersebut sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu merupakan bagian dari unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa USNI dan Aksi Mahasiswa Nasional Demokrat (Amanad) Universitas Bung Karno (UBK). "Rezim SBY-Boediono sudah gagal," kata Irwan dari Amanad UBK. Irwan menjelaskan, rezim SBY-Boediono telah gagal menyejahterahkan masyarakat. Harga bahan bakar minyak naik, tenaga kerja Indonesia tidak memeroleh perlindungan, dan jumlah masyarakat miskin meningkat. "Sementara itu, para koruptor tidak mampu ditangkap dan kasus Bank Century tidak jelas arah penyelesaiannya," tambah Wahyudin, mahasiswa lainnya. Selain dua mahasiswa yang menggantung diri di jembatan penyeberangan dengan berpakaian jas dan bertopeng wajah SBY dan Boediono, tiga mahasiswa pun bertelanjang dada dan mengecat tubuhnya dengan cat putih yang dibubuhi tulisan, "Turunkan SBY-Boediono". Melalui aksi tersebut, menurut Dwi yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Presidium Mahasiswa USNI, mahasiswa mengajak masyarakat bersikap kritis terhadap pemerintahan yang gagal menyejahterahkan masyarakat. 150 Kepala Daerah Diperiksa Karena Dugaan Korupsi APBD Republika - Kamis, 10 Maret REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Banyak kepala daerah di Indonesia menjalani pemeriksaan menyangkut temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan anggaran yang digunakan, kata Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Farouk Muhammad. "Presiden sudah menandatangani persetujuan izin pemeriksaan kepala daerah oleh aparat yang berwenang lebih dari 150 orang. Hal itu yang menjadi ganjalan bagi kami dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Rabu. Oleh karena itu, menurut dia, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ingin mencoba mengambil langkah-langkah bagaimana agar tertib administrasi bisa betul-betul diwujudkan. "Dengan demikian, pada waktunya kami boleh berbicara, boleh bersikap keras dan tegas untuk memperjuangkan anggaran pemerintah pusat sebanyak mungkin diturunkan ke daerah," katanya. Ia mengatakan DPD ingin menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah. Namun, dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah ada dilema yang harus dihadapi. "Anggaran pemerintah pusat sekitar seribu triliun rupiah lebih, tetapi hanya 30 persennya yang turun ke daerah, sehingga DPD memandang konsep otonomi yang diperjuangkan perlu diluruskan kembali," katanya.
