TOPIC hari ini .
Kecewa pada SBY, Mahasiswa Gantung Diri - 150 Kepala Daerah Diperiksa Karena
Dugaan Korupsi APBD
=============================================================================
=========================================
REFLEKSI :
* Kok serba salah tingkah-laku Manusia ini . Lha ....KECEWA pada SBY -
Malah dirinya yang digantung......Kenapa bukan para KORUPTOR yang
DIGANTUNG ...oleh mereka ??? Atau jika langsung karena kecewa pd SBY ..
kenapa tidak lebih baik berusaha Menggantungnya ...???
* Kan sama saja - jika kedua mahasiswa tsb Mengantung para Koruptor atau
paling Tidak si Tommy itu - jikapun mereka berdua bisa kena
hukuman tapi kan hasilnya jelas nyata : bhw mereka berhasil menggantung
Para Koruptor ........
Motto : 01) Bagaimana akan berjuang - jika belum apa2 sudah putus asa dan
memilih Mati ......( Rutuh Si TUMPUL dan Taiful saja mikir2 sekalipun
Berani
Mati" )......
02) Palu Keadilan seharusnya memberikan VONISnya kpd yg
bersalah (Koruptor) - tetapi tidak pada diri sendiri ... ( Dan percaya atau
Tidak
- Tetapi SBY tidak akan mundur hanya karena 2 mahasiswa
atas kehendaknya sendiri telah Menggantung Diri ..... )
03) Tuntut dan Bubarkan dulu DPR nya yg menjadi lembaga yg
mengatur segalanya (untuk diri merka sendiri tentunya....) tetpi tidak
peduli dan pada
kenyataannya TIDAK sama sekali " MEWAKILI RAKYAT "
------Original Message-------
From: GELORA45
Date: 11.3.2011 2:46:55
To: [email protected]
Subject: [inti-net] Kecewa pada SBY, Mahasiswa Gantung Diri - 150 Kepala
Daerah Diperiksa Karena Dugaan Korupsi APBD
Unjuk Rasa Mahasiswa
Kecewa pada SBY, Mahasiswa Gantung Diri
Penulis: Imanuel More | Editor: Nasru Alam Aziz
Rabu, 9 Maret 2011 | 19:43 WIB
Humas Front Mahasiswa USNI
Dua mahasiswa melakukan aksi gantung diri di jembatan penyeberangan di depan
Kampus USNI, Jalan Iskandar Muda, Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu
(8/3/2011). Aksi ini sebagai simbol kekecewaan terhadap kinerja Pemerintahan
SBY-Boediono.
JAKARTA, KOMPAS.com - Dua mahasiswa menggantung diri di jembatan
penyeberangan di depan kampus Universitas Satya Negara Indonesia (USNI),
Jakarta, Rabu (9/3/2011). Mereka melakukan aksi tersebut sebagai ekspresi
kekecewaan terhadap kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Aksi yang berlangsung sekitar satu jam itu merupakan bagian dari unjuk rasa
mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa USNI dan Aksi Mahasiswa
Nasional Demokrat (Amanad) Universitas Bung Karno (UBK). "Rezim SBY-Boediono
sudah gagal," kata Irwan dari Amanad UBK.
Irwan menjelaskan, rezim SBY-Boediono telah gagal menyejahterahkan
masyarakat. Harga bahan bakar minyak naik, tenaga kerja Indonesia tidak
memeroleh perlindungan, dan jumlah masyarakat miskin meningkat. "Sementara
itu, para koruptor tidak mampu ditangkap dan kasus Bank Century tidak jelas
arah penyelesaiannya," tambah Wahyudin, mahasiswa lainnya.
Selain dua mahasiswa yang menggantung diri di jembatan penyeberangan dengan
berpakaian jas dan bertopeng wajah SBY dan Boediono, tiga mahasiswa pun
bertelanjang dada dan mengecat tubuhnya dengan cat putih yang dibubuhi
tulisan, "Turunkan SBY-Boediono".
Melalui aksi tersebut, menurut Dwi yang menjabat sebagai Menteri Dalam
Negeri Presidium Mahasiswa USNI, mahasiswa mengajak masyarakat bersikap
kritis terhadap pemerintahan yang gagal menyejahterahkan masyarakat.
150 Kepala Daerah Diperiksa Karena Dugaan Korupsi APBD
Republika - Kamis, 10 Maret
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA-- Banyak kepala daerah di Indonesia menjalani
pemeriksaan menyangkut temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan
anggaran yang digunakan, kata Ketua Panitia Akuntabilitas Publik Dewan
Perwakilan Daerah Farouk Muhammad.
"Presiden sudah menandatangani persetujuan izin pemeriksaan kepala daerah
oleh aparat yang berwenang lebih dari 150 orang. Hal itu yang menjadi
ganjalan bagi kami dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah," katanya saat
melakukan kunjungan kerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Rabu.
Oleh karena itu, menurut dia, Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) ingin mencoba mengambil langkah-langkah bagaimana
agar tertib administrasi bisa betul-betul diwujudkan. "Dengan demikian, pada
waktunya kami boleh berbicara, boleh bersikap keras dan tegas untuk
memperjuangkan anggaran pemerintah pusat sebanyak mungkin diturunkan ke
daerah," katanya.
Ia mengatakan DPD ingin menempatkan diri sebagai mitra pemerintah daerah.
Namun, dalam memperjuangkan anggaran bagi daerah ada dilema yang harus
dihadapi. "Anggaran pemerintah pusat sekitar seribu triliun rupiah lebih,
tetapi hanya 30 persennya yang turun ke daerah, sehingga DPD memandang
konsep otonomi yang diperjuangkan perlu diluruskan kembali," katanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
