Dampak Kehadiran Kapal Induk RRC di Kawasan
Penulis : Rosihan Arsyad*

 (Xinhua Photo)
Pada 10 Agustus 2011 lalu, kapal induk terbaru dan satu-satunya milik RRC, 
Varyag, diluncurkan. Kapal induk tersebut adalah kapal rongsokan eks Ukraina 
yang lalu diperbaiki total, dari kelas Admiral Kuznetsov, yang semasa Uni 
Soviet dirancang menjadi kapal induk multifungsi.

Varyag mulai dibangun pada 1985 di Nikolayev, namun dihentikan pada 1992, di 
saat badan kapal sudah selesai. Dengan pecahnya Uni Soviet, kapal jadi milik 
Ukraina dan ditelantarkan. Besi tua itu akhirnya dibeli oleh Biro Perjalanan 
Chong Lot dengan harga US$ 20 juta, dengan dalih akan dijadikan kasino terapung 
di Makau.

Reaksi cukup keras ditunjukkan, terutama oleh Amerika Serikat, yang 
mempertanyakan seputar pelayaran perdana Varyag tersebut. Bahkan, saat penulis 
menjadi pembicara di Konferensi Internasional tentang “Maritime Capacity 
Building” di Mississippi State University, AS, pada 2009, secara informal para 
peserta sudah ramai mendiskusikan Varyag.

Majalah Time terbitan 22 Agustus 2011 dalam salah satu artikelnya menyuarakan 
kekhawatiran akan dampak keberadaan kapal induk milik RRC tersebut bagi 
keamanan kawasan Asia, terutama dihubungkan dengan ketegangan di Laut China 
Selatan.

Amerika Serikat mengeluhkan China tidak transparan tentang belanja militernya. 
China memang tidak memublikasikan, bahkan melarang wartawan meliput peluncuran 
itu. AS khawatir RRC menggunakan Varyag untuk menekan para tetangganya di Asia.

Menanggapi itu, melalui sebuah artikel di harian People Liberation Army 
disebutkan RRC membangun kapal induk sesuai kebutuhannya guna mengawal hak-hak 
dan kepentingan maritimnya.

Tak ada negara yang secara tegas merespons pernyataan itu, namun negara-negara 
yang memiliki klaim tumpang tindih wilayah di Laut China Selatan dengan 
RRC—terutama Filipina dan Vietnam—tentulah mempertimbangkan perkembangan baru 
itu. Demikian pula Taiwan yang sampai kini dianggap sebagai provinsi RRC yang 
membangkang.

Arti Strategis Kapal Induk

Kapal induk sangat penting perannya untuk melancarkan invasi militer dan 
pertempuran yang jauh dari pangkalan induk (home base). Kapal induk adalah 
wahana untuk memproyeksikan kekuatan udara multifungsi, yaitu untuk keunggulan 
di udara, antikapal atas air, dan antikapal selam dengan variasi pesawat 
terbang yang dibawanya.

Kesalahan Jepang ketika menyerang Pearl Harbour adalah gagal menghancurkan tiga 
kapal induk Amerika (USS Enterprise, USS Lexington, dan USS Saratoga), yang 
memang tidak sedang di pelabuhan.

Ketika itu Jepang terlalu percaya pada doktrin AT Mahan bahwa faktor yang 
menentukan dalam perang laut adalah battle ship. Kenyataannya, kapal induk dan 
kapal selamlah yang mengalahkan Jepang melalui pemutusan jalur logistik laut 
dan menghancurkan armada perang Jepang.

Di dunia saat ini terdapat 22 unit kapal induk, milik sembilan negara. Separuh 
jumlah tersebut dimiliki AS, Italia punya dua, sedangkan Spanyol, Inggris, 
Brasil, Prancis, Rusia, India, dan Thailand masing-masing punya satu.

Masuknya RRC ke dalam “klub kapal induk” seharusnya tidak terlalu mengejutkan 
karena di Asia ada India dan Thailand yang sudah lebih dulu punya. Walaupun 
kapal induk India sudah sangat tua dan kapal induk Thailand sangat kecil.

Varyag sebagai Ancaman?

Sesungguhnya kehadiran Varyag tidaklah meningkatkan potensi ancaman, dan hanya 
menambah posisi tawar Beijing.

Bukankah RRC selama ini sudah punya lebih dari 200 bom berhulu ledak nuklir, 
lebih dari 70 kapal selam, lebih dari 70 kapal perang sekelas frigate atau yang 
lebih besar, dan hampir 2.000 pesawat tempur? RRC juga sudah memiliki teknologi 
antariksa berupa pesawat angkasa luar berawak. Jadi tidak ada lawan sepadan RRC 
di kawasan.

Ditinjau dari sisi operasional dan logistik, Varyag masih perlu waktu cukup 
lama untuk menjadi senjata yang efektif. Kapal Induk hanya berguna apabila 
mampu mengoptimalkan operasional pesawat terbang yang dibawanya.

Apalagi, kapal induk sangat rawan terhadap serangan kapal selam, kapal atas 
air, bahkan serangan udara. Kapal induk harus dikawal oleh kapal piket, kapal 
tabir antikapal selam, dan antikapal atas air, serta pesawat udara peringatan 
dini (Airborne Early Warning) maupun patroli pesawat tempur (Combat Air Patrol) 
yang banyak jumlahnya. Itu semua sangat mahal biaya operasionalnya.

Dukungan logistik bagi sebuah kapal induk sangat mahal, dan itu menyangkut 
pemeliharaan, latihan personel, latihan operasional, logistik, dan risiko 
operasional seperti kecelakaan, misalnya.

Contoh kecil, saat TNI AL mengoperasikan kapal kelas penjelajah KRI Irian, 
konon setiap akan berlayar memborong habis bahan makanan di pasar-pasar di 
Surabaya. Masih lama RRC dapat menyamai kemampuan US Navy yang mendaratkan 
pesawat setiap 45 detik dan tinggal landas setiap menit sebagai standar operasi 
kapal induknya. Jadi, RRC masih perlu waktu untuk membangun tradisi kapal 
induknya.

Laut China Selatan

Mengenai klaim tumpang tindih di Laut China Selatan, negara-negara kawasan, 
terutama yang menuntut kepemilikan di Laut China Selatan, perlu terus mendorong 
RRC untuk menyelesaikannya dengan semangat kebersamaan, dengan juga mematuhi 
isi dan semangat Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea 
(DOC).

Salah satu kesalahpahaman yang terbesar dalam upaya penyelesaian persengketaan 
di Laut China Selatan adalah dengan menjadikan penyelesaian masalah yurisdiksi 
sebagai persyaratan utama.

Sudah makin disadari bahwa penyelesaian batas negara mungkin menjawab beberapa 
permasalahan, namun tidak cukup komprehensif menuntaskan berbagai persoalan 
kelautan seperti migrasi ikan atau polusi yang tak mengenal batas negara. 
Manajemen kelautan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri dalam batas negara 
tak akan mampu mengatur sumber daya lintas batas negara.

Oleh karena itu, sungguh penting bagi negara-negara yang menandatangani DOC 
untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang dapat membuat komplikasi atau 
menyulut pertikaian. Sikap gegabah dapat memengaruhi stabilitas dan keamanan, 
terutama untuk menangani perbedaan secara konstruktif.

Sayangnya, selama ini hal itulah yang terjadi, padahal ASEAN dan RRC telah 
sepakat bahwa sebelum penyelesaian secara tuntas masing-masing negara akan 
berkonsentrasi pada kegiatan bersama, seperti pelestarian lingkungan laut, 
penelitian ilmiah, keselamatan navigasi dan perhubungan di laut, SAR, dan 
memerangi kejahatan transnasional.

Tampaknya, peningkatan ketegangan terakhir pada 8 Maret 2011 antara RRC dengan 
Filipina, dipicu oleh persepsi RRC bahwa Filipina melakukan kegiatan eksplorasi 
laut secara sepihak yang tidak sesuai dengan semangat DOC.

Saat ini dunia sudah saling membutuhkan dan tergantung dalam upaya meningkatkan 
kemakmuran masyarakat. Globalisasi menyebabkan upaya bersama untuk melindungi 
perdagangan dunia lewat laut menjadi tugas utama angkatan laut di dunia, dan 
sesungguhnya itulah tugas hakiki angkatan laut saat awal lahirnya.

Contoh terbaik adalah kerja sama angkatan laut multinasional melindungi 
pelayaran niaga di lepas pantai Somalia. Jadi, dunia memerlukan kerja sama 
untuk meningkatkan kapasitas maritim setiap negara, termasuk mendorong RRC 
melanjutkan modernisasi angkatan lautnya.

*Penulis adalah Pemimpin Umum Sinar Harapan; Purnawirawan Laksamana Muda TNI.

http://www.sinarharapan.co.id/content/read/dampak-kehadiran-kapal-induk-rrc-di-kawasan/

16.09.2011 13:10

Kirim email ke