Demokrasi, tetapi Tak Disiplin dengan Aturan Khaerudin | Agus Mulyadi Kompas/Alief Ichwan Imam Prasodjo
JAKARTA, KOMPAS.com Meskipun menjalankan sistem demokrasi, kondisi Indonesia dinilai banyak yang kontradiktif dengan sistem itu. Demokrasi di Indonesia dinilai tak berkorelasi dengan penegakan hukum. Di Indonesia juga sering terjadi konflik horizontal meskipun demokrasi pada dasarnya adalah tata aturan yang disepakati warga negara dalam berkompetisi. Menurut sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam B Prasodjo, kepada Kompas, Kamis (1/12/2011) malam, di Jakarta, demokrasi di Indonesia tak dibarengi dengan disiplin terhadap aturan yang disepakati. Imam mengatakan, demokrasi ibarat sebuah software untuk mengatur kompetisi memperebutkan sumber-sumber kehidupan. "Berbeda dengan sistem otoritarian, jelas ada yang mendominasi secara paksa. Demokrasi dalam pemahaman saya, sebagai format mendistribusi kepentingan melalui negosiasi dengan semua pemangku kepentingan. Sebagai software berkompetisi, demokrasi membutuhkan aturan yang disepakati bersama, jadi butuh disiplin," kata Imam. Kenyataannya, menurut Imam, disiplin terhadap aturan ini yang langka di Indonesia. "Sudah kalah, tetapi protes dan enggak sportif. Aturan main ini sebenarnya bisa berjalan kalau seluruh pemangku kepentingan disiplin," katanya. Dalam berbagai pemilihan kepala daerah (pilkada), misalnya, pihak yang kalah protes dan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Tak hanya itu, ekses kekalahan dalam pilkada sering kali menimbulkan konflik. Menurut Imam, selain tak disiplin, sering kali tata aturan yang dibuat juga tak tegas dan kabur sehingga menimbulkan celah untuk melanggar.
