Redenominasi Rp 1.000 Jadi Rp 1 Bisa Diwujudkan | Erlangga Djumena A JAKARTA, KOMPAS.com Pengamat Senior Ekonomi Mirza Adityazwara menegaskan, bisa saja Bank Indonesia (BI) mewujudkan niatnya melakukan redenominasi terhadap mata uang rupiah. "Namun, syarat redenominasi bisa dilaksanakan adalah pada saat situasi ekonomi dan politik stabil, inflasi rendah," kata Mirza kepada Tribunnews.com, Kamis (8/12/2011).
Kendati demikian, mantan Kepala Ekonom Bank Mandiri ini mengatakan, perlu persiapan serta sosialisasi yang baik dan masa transisi yang cukup panjang untuk mewujudkan redenominasi. Tahun lalu, wacana redenominasi sempat menguat ke publik. Namun, entah mengapa wacana itu kembali menyeruak belakangan ini. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengubah nilai tukar uang tersebut. Misalnya, nilai Rp 1.000 saat sekarang ini jika mengalami redenominasi penghilangan tiga angka nol akan menjadi Rp 1. Namun, nilainya tetap sama. Dengan kata lain, jika sekarang Rp 1.000 bisa untuk membeli permen maka ketika dipotong menjadi Rp 1 tetap bisa membeli permen yang sama. Beberapa pihak menilai angka nol di belakang rupiah yang terlalu banyak kadang menjadi olok-olokan oleh negara lain ketika rupiah ditransaksikan di luar negeri. (Hasanudin Aco) The Most Comprehensive Travel Blogs http://adsensetravel.blogspot.com/ http://adsensetravelreviews.blogspot.com/ http://indonesiatravelupdates.blogspot.com/ Ekspor Batu Bara Dari Kaltim Terhenti Antara Kam, 8 Des 2011 Tenggarong (ANTARA) - Ekspor batu bara terhenti akibat ambruknya Jembatan Kutai Kartanegara (Kukar) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). "Sejak ambruknya Jembatan Kukar, jalur distribusi batu bara dari hulu Sungai Mahakam ke muara terhenti," ungkap Eksternal Relatiaon PT. Jembayan Muarabara, Achmad, kepada wartawan saat mendatangi posko evakuasi korban jembatan ambruk di Tenggarong, Rabu (7/12). PT. Jembayan Muarabara kata Achmad mengekspor batu bara ke negeri Cina, Australia dan India. Namun, sejak Jembatan Kartanegara ambruk lanjut dia, pihak PT. Jembayan Muarabara yang memiliki wilayah konsesi di Desa Separi, Kabupaten Kutai Kartanegara harus menanggung kerugian hingga tujuh juta dolar AS atau sekitar Rp63,2 miliar per minggu. "Setiap hari kami mengapalkan 20 ribu ton batu bara dari dermaga kami, di Separi menuju ke laut untuk kemudian diekspor. Namun sejak ambruknya Jembatan Kartanegara, kapal ponton tidak diperbolehkan melintas di bekas reruntuhan jembatan karena adanya proses evakuasi," katanya. Hingga hari ke-12 pasca ambruknya jembatan itu, katanya, batu bara yang tertahan di dermaga saat ini mencapai 240 ribu ton, katanya. "Selain kerugian materi, terhambatnya jalur transportasi batu bara itu juga menyebabkan terjadinya gejolak konsumen batu bara di luar negeri," katanya. Namun untuk sementara, lanjut dia, konsumen tersebut bisa memahami terhambatnya pengiriman setelah ada surat dari Administrator Pelabuhan Samarinda yang menyampaikan terjadinya bencana jembatan ambruk di Sungai Mahakam. Namun, pihak perusahaan batu bara, kata dia, belum bisa memprediksi apakah proses distribusi batu bara bisa kembali normal setelah masa tanggap darurat jembatan ambruk pada 10 Desember 2011. "Kami datang kesini (posko) untuk melihat kondisi proses evakuasi dan berharap setelah masa tanggap darurat berakhir jalur lalu lintas angkutan batu bara di Sungai Mahakam bisa kembali normal," katanya. "Namun melihat kondisinya, kami pesimistis jalur lalu lintas angkutan batu bara di Sungai Mahakam bisa normal usai masa tanggap darurat itu," katanya. Untuk itu, pihaknya meminta pernyataan resmi dari pemerintah terkait kapan kapal ponton batu bara bisa melintas dan sebagai upaya menyakinkan konsumen agar bisa memahami kondisi yang tengah dihadapi perusahaan batu bara khususnya yang memiliki jalur tansportasi di bekas reruntuhan Jembatan Kartanegara. Sejak sepekan terakhir, beberapa orang dari pihak manajemen perusahaan batu bara yang beroperasi di Kutai Kartanegara termasuk manajemen PLN terlihat mendatangi Posko Jembatan Ambruk pada sisi Tepian Sungai Mahakam di Kota Tenggarong. Selain ingin melihat langsung perkembangan proses evakuasi perusahaan batu bara dan pihak PLN tersebut juga meminta kepastian dari pihak berwenang terkait kapan jalur Sungai Mahakam bisa digunakan untuk lalu lintas ponton batu bara dan BBM.
