AS VS RRT
PDI Perjuangan Belanda:
Kembali ke Politik Bebas Aktif, Tinggalkan Model SBY dan Marty Natalegawa
Rakyat Merdeka Online
Kamis, 19 Januari 2012 , 16:59:00 WIB
Laporan: A. Supardi Adiwidjaya
BURHAN AZIS/IST
RMOL. Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 5 Januari 2012 lalu telah
mengumumkan strategi baru negaranya di abad ke-21, diantaranya merampingkan
angkatan bersenjata AS sehingga dapat mengurangi anggaran belanja militer,
menitik-beratkan hubungan politik, militer dan ekonomi dengan kawasan
Asia-Pasifik yang saat ini menjadi motor penggerak ekonomi dunia. AS akan
mengubah cara mencapai tujuannya dengan apa yang disebut "smart power" yang
memadukan "soft power" dengan "hard power".
"Strategi baru ini merupakan penyesuaian terhadap strategi luar negeri AS
sebelumnya yang dikenal sebagai "Doktrin Bush" yang menekankan hak AS melakukan
penghacuran terhadap sumber bahaya yang mungkin datang mengancam rakyat dan
kepentingan Amerika," jelas Ketua Korwil PDI Perjuangan di Negeri Belanda,
Burhan Azis, saat berbincang dengan Rakyat Medeka Online di Amsterdam, Belanda
(Kamis, 19/1).
Sebagai bagian dari pelaksanaan strategi baru ini, AS mengumumkan rencana untuk
menempatkan 2.500 pasukan marinir di Darwin, Australia dan di sana akan
dibangun tempat pelatihan militer AS. Panglima Operasi Angkatan Laut AS,
Laksamana Jonathan Greenert mengatakan bahwa mereka berencana menempatkan
beberapa kapal tempur pantai (littoral combat ship-LCS) dengan difasilitas
angkatan laut Singapura. Ini semua, kata Burhan, merupakan bagian dari strategi
keseluruhan Amerika Serikat di Asia Pasifik yang baru-baru ini diumumkan oleh
presiden AS Obama.
Rencana AS memperkuat kehadiran di Asia-Pasifik dan tidak akan mengurangi
anggaran belanja militer AS di kawasan tersebut, lanjut Burhan Azis,
menimbulkan kekuatiran Republik Rayat Tiongkok (RRT).
Kantor Berita Pemerintah RRT, Xin Hua, tanggal 10 Januari 2012 memberitakan,
fokus AS yang kembali ke Asia Pasifik telah membawa pengaruh paling mendalam.
Atau dengan kata lain, AS berusaha mewujudkan keseimbangan dalam pertarungan
dengan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik, dengan titik beratnya mencegah
keseimbangan strategis kawasan semakin condong ke Tiongkok agar AS jangan
sampai tersisih dari kawasan ini.
Dalam konteks itu, kata Azis, AS terang melaksanakan strategi baru di Asia
Pasifik dengan mengutamakan smart power dan menggunakan perselisihan Tiongkok
dengan negara-negara sekitarnya. Dalam kondisi itu, negara-negara lainnya
berusaha melakukan keseimbangan diplomatik di tengah pertarungan Tiongkok dan
AS. Mereka juga khawatir menimbulkan kemarahan Tiongkok kalau memihak AS,
sehingga tidak bisa berbagi keuntungan perkembangan ekonomi Tiongkok. "Ini
menunjukkan lingkungan sekitar Tiongkok masih belum memburuk sepenuhnya."
Sementara CRI (China Radio International) tanggal 13 Januari 2012 menyiarkan
bahwa tujuan utama pengalihan titik berat strategi AS ke kawasan Asia-Pasifik
adalah untuk mengekang Tiongkok melalui "pengekangan lunak". Berkenaan dengan
itu, Tiongkok perlu melawannya dengan "pengekangan lunak" juga.
Selanjutnya mengenai strategi apa yang akan diambil RRT menghadapi strategi
baru AS tersebut, Xin Hua menulis, "Tiongkok perlu memasukkan Asia Barat dalam
lingkungan eksternal, merumuskan strategi dengan mempertimbangkan perpaduan
kondisi laut dan darat, barat dan timur, selatan dan utara, khususnya
mempertimbangkan kekuatan AS, Rusia, Jepang, India, Australia dan lain-lain
dalam tatanan yang sama."
"Tiongkok hendaknya menggunakan kekuatannya di bidang ekonomi, militer dan
diplomasi secara terpadu untuk menghadapi krisis, mendorong terbentuknya
kerangka interaksi positif antara Tiongkok, AS, dan negara-negara di sekitar
Tiongkok," lanjut tulisan Xin Hua .
Bagaimana sikap Indonesia menghadapi perubahan ini?
Burhan Azis menjelaskan pentingnya politik luar negeri bebas aktif yang kita
anut. Sistem ini telah memainkan peranan penting dalam usaha mencapai pengakuan
kemerdekaan tahun 1949, pembentukan kekuatan Non-Blok dan perjuangan pembebasan
Irian Barat awal tahun 60-an. Sayang politik luar negeri bebas aktif ini telah
diselewengkan oleh pemerintah Orde Baru Suharto.
Politik luar negeri bebas aktif terbentuk pada masa perjuangan kemerdekaan
sebagai jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan kaum kiri yang meminta kepada
pemerintah RI agar menyatakan Indonesia berdiri di blok Uni Sovyet. Dalam
menjelaskan politik pemerintah RI ketika itu, perdana menteri Hatta mengatakan
bahwa dasar politik pemerintah dapat dibulatkan sebagai berikut; pemerintah
berpendapat, pendirian yang harus kita ambil ialah supaya jangan menjadi objek
dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi
subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan
kita sendiri, yaitu Indonesia merdeka seluruhnya (Hatta dalam "Jawaban
Pemerintah Kepada BP KNIP", 16 September 1948.
Ada dua alasan yang menjadi dasar politik bebas aktif RI yakni, tujuan
perjuangan bangsa Indonesia dan memelihara kebebasan sebagai subjek, jangan
sampai menjadi objek kekuatan asing. Tujuan yang harus menjadi landasan
kebijakan dalam dan luar negeri RI telah ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945,
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.
Yang menarik adalah munculnya ide "a Million Friends, Zero Enemies" yang
menjadi visi politik luar negeri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan ada
pula yang menyebutnya sebagai pembaruan penafsiran dari prinsip "diplomasi
bebas aktif". Tidak perlu dibahas lebih jauh, cukup hanya melihat praktek
kebijakan luar negeri Presiden SBY saja.
SBY, terang Burhan Azis, telah membiarkan pencaplokan wilayah perbatasan RI
oleh Malaysia demi menciptakan "zero enemies". Karenanya kita kehilangan
wilayah tanah air yang seharusnya kita bela dengan sekuat tenaga. Membela
seluruh tumpah darah Indonesia adalah kewajiban sakral kita sebagai bangsa
berdaulat!
Terhadap rencana Amerika Serikat menempatkan 2500 marinirnya di Darwin,
Australia, demi menciptakan "zero enemies" SBY hanya mengamini saja apa yang
disampaikan oleh presiden AS Obama dan perdana menteri Australia Julia Gillard
yang mengatakan bahwa hal itu (penempatan marinir AS) dilakukan hanya untuk
keperluan pelatihan militer serta untuk menghadapi ancaman non tradisional
seperti bencana. "Bahwa tidak ada niatan apapun untuk mengganggu negara-negara
di luar Australia. Tidak ada niat untuk mengganggu siapapun," begitu jawaban
SBY di Bali (Sabtu, 19/11) tahun lalu.
Lebih jauh SBY membela kebijakan AS tersebut dengan mengatakan, baik Amerika
maupun Australia juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas kawasan.
RI punya pengalaman buruk dengan AS. Ketika pemerintah RI yang dipimpin oleh
presiden Sukarno tidak mau mengikuti komando AS, Amerika menggunakan pangkalan
militernya di Filipina guna melatih anggota-anggota militer PRRI/Permesta,
mengirimkan senjata ke Permesta di Sulawesi Utara dan PRRI di Sumatera Barat
guna menumbangkan pemerintah RI yang sah. Bukankah sejarah dapat terulang lagi
dengan adanya pangkalan AS di Darwin, bila pemerintah RI tidak bersedia
mengikuti strategi baru AS di Asia Pasifik dalam membendung pengaruh RRT?
Apakah RI bersedia menjadi objek atau pion AS di Asia Pasifik? kata Burhan,
sesuatu yang pasti akan ditentang oleh rakyat Indonesia !
Berbeda dengan visi luar negeri SBY, menteri luar negeri RI Marty Natalegawa
menafsirkan politik bebas aktif Indonesia dengan apa yang disebut "dynamic
equilibrium". "Keseimbangan dinamis" dipahami sebagai kekuatan di satu kawasan
tidak sama dengan seluruh kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Ia hanya dapat dipandang sebagai satu keinginan tentang bagaimana persaingan
berbagai kekuatan disuatu kawasan dikelola agar tidak berubah menjadi konflik
terbuka yang menjurus ke peperangan.
"Keseimbangan dinamis" dapat kita perjuangkan, tetapi apakah dapat
dipertahankan dalam jangka panjang, lebih banyak tergantung kepada perimbangan
kekuatan besar di suatu kawasan. Situasi ketidak-seimbangan baru, diingatkan
Burhan Azis, akan selalu ada dalam kenyataan. Walaupun demikian, dilihat dari
reaksi Marty terhadap penempatan pasukan AS di Darwin, ia berbeda dengan SBY.
Bila SBY menerima saja penjelasan AS, Marty menganggap hal itu dapat
menimbulkan "a vicious circle or tensions and mistrust or distrust" (lingkaran
setan berupa ketegangan dan kecurigaan atau ketidakpercayaan) di kawasan Asia
Pasifik. Marty ada keberanian menyatakan sikapnya secara terbuka terhadap
kebijakan AS.
Baik dokrin luar negeri SBY, "a million friends, zero enemies", maupun dokrin
luar negeri Marty "dynamic equilibrium" berpusat kepada penciptaan suatu
kondisi lingkungan ekternal Indonesia. Ini, kata Burhan, tidak tergambar apa
yang menjadi tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Sebaliknya dokrin politik luar
negeri "bebas aktif" seperti yang diuraikan Hatta mencakup dua isi, yaitu
tujuan perjuangan bangsa serta menjaga kebebasan kita dalam setiap usaha
mencapai tujuan tersebut.
Burhan Azis mengimbau sebaiknya untuk segera meninggalkan dokrin luar negeri "a
million friends, zero enemies" yang telah membuat Indonesia menjadi "the good
boy" yang penurut terhadap kebijakan AS! Kita dapat menggunakan kebijakan Marty
"dynamic equilibrium" sebagai salah satu usaha menciptakan lingkungan sekitar
kita, tetapi bukan menjadikannya sebagai suatu dokrin kebijakan luarnegeri kita
secara keseluruhan. Dokrin kebijakan luarnegeri RI tetap harus bebas aktif !
Menjalankan politik bebas aktif, sambung Burhan, berarti membina hubungan baik
dengan semua negara termasuk dengan negara-negara besar yang bertarung di Asia
Pasifik. Tidak terjerumus kedalam keberpihakkan pada salah satu negara besar
yang berebut pengaruh, menentang pemaksaan kehendak negara-negara besar kepada
Indonesia, pandai menjaga keseimbangan kekuatan negara-negara besar yang
bertarung di sekitarnya demi mempertahankan eksistensi, kebebasan, kedaulatan,
dan kemandirian bangsa demi kemajuan Indonesia. [dem]
[Non-text portions of this message have been removed]
