Renovasi Banggar Akhirnya, Kursi Banggar Rp 24 Juta Itu Ditukar Sandro Gatra | Latief
KOMPAS/RIZA FATHONI Wartawan melihat Ruang Banggar yang baru di kompleks Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2012). Ruang di Gedung Nusantara II DPR tersebut menghabiskan anggaran lebih dari Rp 20 miliar. Upaya renovasi itu untuk mengoptimalkan kapasitas ruang, memperbarui sistem penerangan, pendingin, sound system, akustik, lantai, dan plafon. JAKARTA, KOMPAS.com Pergantian beberapa barang impor di ruang kerja Badan Anggaran (Banggar) di lantai 2 Gedung Nusantara II DPR akhirnya dilakukan pada Kamis (2/2/2012) menjelang dini hari. Tahap pertama, puluhan petugas dari pihak kontraktor mengeluarkan satu per satu kursi yang diklaim seharga Rp 24 juta. Kursi buatan Jerman tersebut dibawa menuruni tangga melalui pintu samping gedung. Belasan petugas pamdal ikut mengawal pergantian kursi itu. Kursi-kursi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam lima mobil boks di parkiran DPR. Total kursi yang ditukar sebanyak 178 kursi, dengan rincian empat kursi untuk pimpinan, 85 kursi untuk anggota, dan sisanya untuk tamu yang terlibat pembahasan anggaran. Harga total kursi itu disebut mencapai Rp 4 miliar. Menurut pihak Sekretariat Jenderal DPR (Setjen DPR), barang lain yang akan ditukar adalah lampu impor dari Belanda seharga Rp 1,9 miliar dan sound system nirkabel. Rencananya, kursi itu akan ditukar dengan kursi buatan lokal berharga antara Rp 1,5 juta dan Rp 2 juta, begitu pula lampu lokal dan perangkat suara dengan kabel. Pihak Setjen DPR menyebutkan, penukaran barang itu dapat menghemat sekitar Rp 5 miliar. Seperti diberitakan, penukaran barang-barang di ruangan Banggar itu dilakukan pascakritikan dari berbagai pihak. Biaya renovasi yang menelan dana hingga Rp 20,3 miliar terhadap ruangan tersebut dinilai tak masuk akal. Pihak Setjen menyebut besarnya biaya itu lantaran mahalnya interior yang mencapai Rp 14 miliar. Saat ini, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) tengah mengusut proyek itu atas permintaan pimpinan DPR. Belum diketahui ada atau tidaknya korupsi dalam proyek renovasi tersebut.
