Naiknya Anggaran DPR http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/02/03/1756/Naiknya-Anggaran-DPR
Sangat tak pantas Dewan Perwakilan Rakyat menikmati kenaikan anggaran kegiatan hingga hampir dua kali lipat pada tahun ini. Anggaran yang besar bisa jadi hanya akan dihambur-hamburkan, lantaran kinerja mereka selama ini begitu buruk. Target Program Legislasi Nasional jauh dari tercapai, fungsi pengawasan tak berjalan optimal, dan sudah bukan rahasia lagi bahwa para politikus Senayan ini berlumur korupsi. Anggaran kegiatan Dewan dan kesekretariatan jenderal itu naik dari Rp 1,75 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 2,9 triliun pada tahun ini. Sebagian besar dialokasikan untuk belanja barang, mencapai Rp 1,64 triliun. Lalu belanja pegawai Rp 446 miliar. Sisanya untuk belanja modal, anggaran sekretariat jenderal, dan alat kelengkapan Dewan. Dana untuk alat kelengkapan Dewan, misalnya, naik 30 persen menjadi Rp 224 miliar. Dewan semestinya tak menyalahgunakan wewenang budgeting untuk mempergemuk anggaran mereka sendiri. Apalagi politikus Senayan selama ini kurang produktif dan cenderung menghamburkan anggaran untuk jalan-jalan ke luar negeri. Sebagian di antara mereka juga terperosok dalam praktek permainan proyek. Adapun tugas utama mereka sebagai legislator terabaikan. Tahun lalu DPR hanya berhasil menyelesaikan 24 rancangan undang-undang, atau kurang dari 30 persen dari target Program Legislasi Nasional. Rancangan undang-undang yang sudah diselesaikan itu pun ternyata banyak yang bermasalah. Ini tampak dari banyaknya pasal dalam sejumlah undang-undang yang dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. DPR juga dinilai gagal mengawasi pemerintah. Bukannya mengawasi perilaku korup eksekutif, anggota Dewan justru bernegosiasi dengan aparat atau lembaga yang korup itu. Mereka bekerja sama �merampok� anggaran negara. Kasus suap Wisma Atlet di Kementerian Olahraga, serta kasus dana perumahan transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, merupakan contoh paling aktual dari kongkalikong anggota Badan Anggaran dengan aparat pemerintah. Kebobrokan yang sama terjadi dalam pelaksanaan fungsi penganggaran yang diemban DPR. Sudah berkali-kali kebocoran anggaran terjadi. DPR bahkan dikenal sebagai tempat tersubur bagi para mafia anggaran. Dengan otoritas yang dimilikinya, DPR bisa dengan mudah melakukan otak-atik anggaran. Mereka, misalnya, membuat proyek akal-akalan dalam renovasi ruang rapat Badan Anggaran sebesar Rp 20,3 miliar dan rencana pembangunan gedung baru DPR yang anggarannya luar biasa besar: Rp 1,6 triliun. Dengan sejumlah rapor buruk itu, DPR jelas tak bisa sewenang-wenang menaikkan anggarannya sendiri. Apalagi Badan Anggaran DPR tak bisa menjelaskan secara masuk akal mengapa mereka perlu menaikkan alokasi anggaran kegiatan mereka. Alasan bahwa kenaikan anggaran itu sesuai dengan kebutuhan DPR dan sudah dibahas bersama Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sekretariat jenderal jelas sama sekali tak kuat. Kenaikan itu justru lebih bisa dipahami sebagai penghamburan uang negara. Ini juga menunjukkan ketamakan mereka, lantaran banyak rakyat miskin yang membutuhkan uluran negara.
