Pemerintah Ngotot Naikkan Tarif Listrik TEMPO.CO TEMPO.CO , Jakarta:Menteri Keuangan Agus Martowardojo berkukuh tarif dasar listrik dinaikkan untuk mengantisipasi membengkaknya anggaran. "Bila tidak dilakukan, subsidi listrik akan membesar," katanya seusai rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 2 Februari 2012.
Penghematan subsidi, menurut Agus, akan dialokasikan untuk pos kesejahteraan rakyat. Lantaran itu, pemerintah berencana menaikkan tarif dasar listrik sekitar 10 persen. "Jika kenaikan tidak berjalan, pemerintah dan DPR harus mengkaji usulan APBN Perubahan," ujarnya. Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung menyatakan pemerintah tidak perlu meminta persetujuan Dewan jika ingin menambah subsidi listrik. Sebab, dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, pemerintah sudah diberi kesempatan menambah subsidi paling tinggi Rp 10 triliun. Dana itu diambil dari sisa anggaran lebih. Kenaikan tarif listrik diperlukan, menurut Tamsil, setelah subsidi diturunkan menjadi Rp 45 triliun tahun ini. Dengan tarif listrik yang sekarang berlaku, kata dia, PLN membutuhkan subsidi Rp 65,6 triliun. Anggota Dewan Energi Nasional, Tumiran, mengatakan dampak kenaikan tarif tidak akan memberatkan masyarakat. Kontribusi terhadap inflasi juga diperkirakan bakal di bawah 1 persen karena tak terlampau membebani industri. Menurut dia, listrik hanya menyumbang 10-15 persen dari biaya produksi. Kenaikan harga barang juga bisa dihindari apabila industri dapat mengatur margin laba dan efisiensi. "Bila listrik naik 10 persen, hanya menambah biaya produksi 1 persen," kata Tumiran. Saat ini, rata-rata tarif dasar listrik Rp 729 per kWh. Bila tarif dinaikkan 10 persen, akan berubah menjadi Rp 796 per kWh. Hitungan tarif tersebut sudah diajukan pemerintah sejak tahun lalu dengan mempertimbangkan beberapa asumsi, di antaranya harga minyak mentah Indonesia pada kisaran US$ 90 per barel, nilai tukar Rp 8.800 per dolar AS, penjualan listrik 173,8 terawatt dan losses 8,5 persen. Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR Harry Azhar Azis meminta pemerintah berhemat untuk menambal subsidi listrik. Tahun lalu, kata dia, penghematan anggaran mencapai Rp 10 triliun. "Karena itu, setiap kementerian dan lembaga harus mengajukan program yang akan dipilih untuk dihemat," ucapnya. Pengamat energi, Kurtubi, meminta pemerintah mengkaji penghematan PLN dari konversi bahan bakar minyak ke gas. Ini terkait dengan dua pembangkit PLN di Muara Karang dan Muara Tawang, yang direncanakan menggunakan bahan bakar gas. ANGGRITA DESYANI | GUSTIDHA BUDIARTIE | AYU PRIMA SANDI | DEWI RINA [Non-text portions of this message have been removed]
