Pilgub DKI Jakarta Ada Upaya Sistematis Jegal Calon Independen Kamis, 1 Maret 2012 | 21:01
[JAKARTA] Proses Pilkada DKI Jakarta kini memasuki tahap verifikasi untuk calon gubernur (cagub) independen. Namun, pada tahap ini, permainan kasar dan tidak jujur mulai muncul, dengan target menjegal calon independen yang potensial. Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti kepada pers di Jakarta, Kamis (1/3), mengatakan, salah satu isu yang dilontarkan adalah kartu tanda penduduk (KTP) palsu cagub independen. “Ini bagian dari pembunuhan kharakter cagub independen yang potensial. Dan ini juga menunjukkan parpol-parpol tidak punya jago yang mantap untuk disandingkan dengan calon independen,” katanya. Ray juga mempertanyakan sikap Panwas Pilkada DKI yang cenderung over acting dan bukannya menyelesaikan tahapan verifikasi yang tengah berjalan. “Kita heran, Panwas bisa keluarkan angka-angka seperti itu, dari mana. Sementara, prosesnya (verifikas, Redi) sedang berjalan. Jangan-jangan ini bagian daripada skenario untuk mendiskualifikasi cagub independen yang potensial,” kata Ray. Ray menyebut duet Faisal Basri-Biem Benyamin adalah cagub yang tengah diincar, karena setiap hari pendukung pasangan ini terus bertambah. ”Dari berbagai survei, dukungan terhadap duet Faisal Basri-Biem Benyamin, terus naik. Foke saja yang naik turun. Saya kira, peluang Faisal-Biem cukup menjanjikan. Tinggal apakah bisa lolos verifikasi. Di sinilah kami melihat ada upaya menjegal,” tegas dia. Saat ini, kata Ray, tingkat kepercayaan publik terhadap parpol, melorot drastis. Apalagi proses penetapan cagub dari parpol sangatlah pragmatis. “Kalau tidak ada uang, jangan harap bisa lolos sebagai calon yang dijagokan partai. Bisa dibayangkan, bagaimana nanti kalau benar-benar terpilih menjadi gubernur, kandidat itu mikirnya bagaimana membalikan modal,” ungkapnya. Pandangan senada diungkapkan pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Iberamsjah. Menurut dia, untuk mendapat restu parpol sebagai cagub, perlu modal besar. Apalagi untuk DKI yang menjadi barometer Indonesia. “Kalau enggak sediakan dana besar, enggak bisa membayar mahar politiknya. Inilah pragmatisme di parpol yang membuat publik tidak respek,’’ tuturnya. Seharusnya, tutur Iberamsjah, rekruitmen terhadap bakal calon kepala daerah, mengacu kepada aspirasi masyarakat. “Sayangnya, parpol lebih melirik isi kantong si calon, daripada mendengarkan apa maunya masyarakat,” ucapnya. [L-8] Anggap Pilkades Curang, Massa Duduki Kantor Desa M Agus Fauzul Hakim | Kistyarini | Jumat, 2 Maret 2012 | 08:08 WIB Kompas.com/M.Agus Fauzul Hakim Massa berunjukrasa sebagai buntut kecurangan Pilkades Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (1/3/2012)petang. KEDIRI, KOMPAS.com - Ratusan warga Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur menduduki kantor desa setempat, Kamis (1/3/2012) petang. Mereka menuntut diulangnya pemilihan kepala desa (pilkades) yang berlangsung pada sehari sebelumnya. Massa mengawali aksinya dengan berkonvoi lalu menutup akses jalan desa setempat. Sesampainya di kantor desa, massa membentangkan berbagai macam spanduk yang berisi hujatan kepada panitia pilkades. Bahkan, massa juga membakar ban bekas serta menurunkan bendera Merah Putih hingga setengah tiang. Koordinator aksi, Heru Saputro mengatakan, massa merasa kecewa dengan pelaksanaan pilkades yang dianggap sarat kecurangan. Terlebih adanya perbedaan antara jumlah pemilih yang memilih dan hasil perhitungan surat suara. " Indikasi kecurangannya telah ada. Dari jumlah daftar hadir ada 4.417. Namun setelah dihitung ada kelebihan 25 surat suara. Kami minta agar diulang," katanya. Dalam pemilihan dan pemungutan suara yang berlangsung Rabu (29/1/2012), ada empat calon kepala desa yang bertarung, yaitu Sapto Aji Wibowo, nomor urut 1 dengan perolehan suara 116; Tri Joko Mandala Bakti, urut 2, jumlah suara 1.661; serta Agung Sutrisno, nomor urut 3 dengan jumlah suara 1898; serta Subagio, nomor urut 4 dengan perolehan 607 suara. Sebelumnya perwakilan massa juga melayangkan nota protes berisi penolakan hasil pemilihan dan pemungutan suara kepada Panitia Pilkades, kepolisian, Bupati Kediri, Ketua DPRD Kediri. Nota protes tersebut sekaligus meminta digelarnya pemilihan ulang serta penggantian panitia. Sementara itu hingga aksi berakhir, massa harus menahan kecewa karena tidak satupun panitia Pilkades yang menemuinya. Bahkan, juga tidak nampak satupun aparat polisi yang mengamankan aksi. Massa akhirnya membubarkan diri dan mengancam melanjutkan aksinya esok hari. [Non-text portions of this message have been removed]
