TNI Amankan Demo Bisa Fatal Marcellus Hernowo | Robert Adhi Ksp | Selasa, 27 Maret 2012 | 08:02 WIB KOMPAS/HENDRA SETYAWANIlustrasi: Pasukan TNI Angkatan Darat
JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan Tentara Nasional Indonesia untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi yang rencananya dilakukan besar-besaran pada hari Selasa (27/3/2013) ini bisa berakibat fatal. Pasalnya, sejak berakhirnya Orde Baru, TNI tidak dilatih dan dilengkapi sebagai pasukan anti huru hara. Mohon pemerintah memikirkannya kembali penggunaan TNI untuk hadapi unjuk rasa. Jangan gegabah menghadapkan prajurit TNI dengan rakyat yang sedang berjuang untuk kehidupannya dengan menentang kenaikan harga BBM. -- Tb Hasanuddin "Mohon pemerintah memikirkannya kembali penggunaan TNI untuk hadapi unjuk rasa. Jangan gegabah menghadapkan prajurit TNI dengan rakyat yang sedang berjuang untuk kehidupannya dengan menentang kenaikan harga BBM," pinta Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Selasa. Hasanuddin yang adalah purnawirawan Mayor Jenderal ini menuturkan, penggunaan TNI untuk mengamankan unjuk rasa tidak hanya melanggar Undang-Undang 34/2004 tentang TNI karena dilakukan tanpa ada persetujuan lebih dahulu dengan DPR. Namun, kebijakan itu juga dapat menimbulkan kesalahan teknis di lapangan. Pasalnya, selama era reformasi, TNI tidak dilatih dan dilengkapi sebagai pasukan anti huru-hara. "Jika kemudian ada prajurit TNI yang latah, bisa saja lalu timbul korban di pihak rakyat. Kalau ini terjadi maka dapat berkembang dari menolak naiknya harga BBM menjadi perlawanan dengan isu lain yang lebih fatal bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Hasanuddin. Politisi dari PDI Perjuangan ini menambahkan, potensi kesalahan teknis yang dapat berakibat fatal tersebut, harus sejak awal dicegah dengan cara tidak menurunkan TNI. Apalagi, sampai saat ini polisi masih mampu mengatasi kondisi di lapangan. [Non-text portions of this message have been removed]
