Rabu, 28 Maret 2012 | 07:38 WIB
Kata Dahlan, Jangan Emosional Tanggapi BBM Naik
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menilai, 
kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tak mungkin dihindari lagi. 
Pemerintah juga tak bisa mundur dalam menetapkan kebijakan itu. 

Diakui Dahlan, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi memang menuai 
banyak kontroversi. Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah hingga Ibu Kota 
dinilai bentuk aspirasi masyarakat yang memang menolak kenaikan. 

Meski begitu, Dahlan menyayangkan tindakan brutal yang dilayangkan berbagai 
level masyarakat dalam merespon kenaikan itu. Karenanya, Dahlan meminta masalah 
yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun ini tak usah ditanggapi emosional. 
"Nggak usah menanggapinya dengan emosional," kata Dahlan di Jakarta, Selasa 27 
Maret 2012. 

Dahlan bahkan menyarankan pemerintah tak boleh mundur dan harus tetap kuat. 
Masyarakat diminta percaya bahwa segala keputusan pasti ada konsekuensinya. 
Kementerian BUMN, kata Dahlan, tetap membantu meringankan dampak dari rencana 
kenaikan harga BBM semaksimal mungkin.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN menyediakan anggaran di atas Rp 300 miliar 
untuk 400 pasar murah. Pasar murah perdana akan digelar Rabu 28 Maret di 
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Pasar murah 
tersebut akan digelar selama sebulan penuh. Setidaknya, pasar murah dapat 
menjual kebutuhan rumah tangga masyarakat lebih rendah 30 persen dari harga 
normal di pasar pada umumnya.

Bensin Premium dan Solar direncanakan naik menjadi Rp 6.000/liter. Rencananya 
akan dilakukan pada 1 April 2012 setelah DPR menyetujui rencana pemerintah 
melalui rapat paripurna.



WDA | ANT


 
Hasyim: Indonesia sebaiknya olah minyak sendiri
Rabu, 28 Maret 2012 01:48 WIB | 2116 Views


 
KH. Hasyim Muzadi. (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
KH Hasyim Muzadi menyatakan, sebaiknya Indonesia mulai mengolah minyak sendiri.

"Seandainya minyak mentah Indonesia diolah sendiri, kita tidak akan terombang 
ambing oleh kenaikan harga minyak," kata Hasyim Muzadi kepada wartawan di 
Jakarta, Selasa.

Menurutnya, keengganan pemerintah Indonesia mengolah minyak mentah sendiri juga 
menyebabkan Indonesia tidak memperoleh keuntungan apa-apa ketika harga minyak 
dunia naik.

"Karena minyak mentah kita dijual ke luar negeri dalam keadaan mentah, kemudian 
kita membelinya setelah jadi, maka kita jadi importir minyak kita sendiri. 
Akhirnya kita tunduk kepada harga minyak dunia," katanya.

Namun, katanya, untuk mengolah minyak mentah sendiri membutuhkan keberanian 
pemerintah Indonesia menghadapi himpitan asing. 

"Jadi perlu langkah berani dan strategis, tidak teknis kasuistis. Tapi ini 
sulit karena keberanian bukan kebiasaan pemerintah sekarang," katanya.

Disamping itu, katanya, Indonesia saat ini tentu sudah terikat kontrak jual 
beli yang didikte pihak asing. 

"Selanjutnya pedagang-pedagang minyak asing di Indonesia tentu tidak senang 
kalau minyak di Indonesia disubsidi, karena mereka tidak bisa jualan di 
Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah saat ini lebih takut kepada pihak asing 
daripada membela kepentingan rakyatnya sendiri. 

"Disinilah letaknya, mengapa pihak asing selalu mendesak pemerintah untuk 
mencabut subsidi. Tentu itu bukan untuk kepentingan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN)," katanya.

Jadi, lanjutnya, pro kontra kenaikan harga BBM adalah ekses yang akan dihadapi 
bangsa ini setiap saat, dan tentu sangat menguras energi.

"Bahkan terpaksa menghadapkan TNI/Polri dengan rakyat, padahal dapur TNI/Polri 
juga dibahayakan kenaikan BBM," kata Hasyim.

Melihat kencangnya himpitan asing ke Indonesia saat ini, kata Hasyim, diyakini 
pemerintah hampir pasti tidak akan membatalkan kenaikan harga BBM.

"Partai yang tidak punya menteri di kabinet dengan mudah bergabung dengan 
rakyat, namun partai yang punya menteri pasti berkaki dua. Selain tidak mau 
kehilangan muka di depan rakyat, mereka juga tidak mau kehilangan menteri. Hal 
ini juga terjadi di DPR," katanya. (S024/Z002)



[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke