http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/11044-sby-bukan-ragu-tapi-santun SBY Bukan Ragu, Tapi Santun Sunday, 08 April 2012 13:43 Jakarta - Partai Demokrat membantah Ketua Dewan Pembina partai itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bersikap ragu-ragu dalam mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab), akibat sikapnya yang tidak sejalan dengan partai koalisi berkaitan dengan rencana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di parlemen.
"Presiden SBY bukan peragu, tapi beliau lebih mempertimbangkan kesantunan politik dan menghormati partai koalisi, sehingga berhati-hati untuk mengeluarkan pernyataan," kilah Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Divisi Komunikasi Partai Demokrat (PD), Hinca Panjaitan, dalam diskusi "Koalisi Rasa Oposisi", di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/4). Menurutnya, belum diputuskannya nasib PKS di Koalisi Setgab karena SBY tengah melakukan pemetaan politik, guna memutuskan PKS tetap dalam koalisi atau oposisi. Selain itu, Partai Demokrat sangat hati-hati dalam membaca peta politik, sehingga pembacaan itu harus benar yang nantinya akan diputuskan presiden karena dia yang mempunyai wewenang. "Soal panggung ada di tangan presiden, tentu dia bercakap-cakap dengan anggota koalisi. PKS tidak pernah didzalimi, dia mengambil jalan sendiri, yang kemudian berdasarkan kontrak politiknya tidak dilakukan," tegasnya. Dijelaskan, selain melakukan pemetaan politik untuk memutuskan nasib PKS, Presiden SBY juga tengah melakukan kajian komprehensip. Jika dari hasil pemetaan politik dan kajian komprehensif mengharuskan PKS dikeluarkan dari koalisi, Partai Demokrat tidak akan meminta Presiden SBY mereshuffle menteri dari PKS di Kabinet Indonesia Jilid II. "Bila PKS keluar dari koalisi, PD tidak akan meminta jatah menteri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden SBY," ujarnya. Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Ary Dwipayana mengutarakan, perilaku politik Partai Golkar dan PKS sama saja. "Jadi tidak ada jaminan bahwa Partai Golkar tidak akan membelot dari kebijakan pemerintah," imbuhnya. Menurutnya, selama 2,5 tahun pemerintahan SBY, tidak ada jaminan bahwa Partai Golkar akan tetap mendukung kebijakan pemerintah. "Presiden SBY akan tetap mempertahankan PKS untuk menjaga keseimbangan partai koalisi," ujar Ary memprediksi. [IS] Senin, 09 April 2012 | 08:31 WIB Pesan Pendek SBY Sebelum Mendepak PKS TEMPO.CO, Jakarta - Diam-diam, sebelum mendepak Partai Keadilan Sejahtera dari Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirim pesan pendek kepada Hilmy Aminuddin. "Ustad, saya mau salat istikharah dulu," demikian isi pesan Presiden kepada Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera itu. Sabtu dinihari dua pekan lalu itu, Fraksi PKS ikut menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Sikap itu berseberangan dengan koalisi pemerintah, tempat PKS juga bergabung. Pada kabinet Yudhoyono, partai itu memperoleh jatah tiga kursi menteri. Laporan majalah Tempo pekan ini mengungkapkan seorang politikus PKS menceritakan hilir-mudik pesan pendek antara Hilmy dan Yudhoyono pada Sabtu malam setelah rapat paripurna. Menurut dia, Hilmy paham Yudhoyono sedang membicarakan nasib koalisi. Dengan salat istikharah--salat memohon petunjuk untuk menentukan pilihan yang sulit--Yudhoyono ingin memantapkan hatinya untuk mendepak atau tidak PKS dari koalisi. Hilmy membalas pesan Ketua Dewan Pembina Demokrat itu, "Silakan." Keesokan harinya, Yudhoyono menemui pengurus Partai Demokrat di Kramat Raya--markas partai. Menurut Syariefuddin Hasan, anggota Dewan Pembina Demokrat yang juga Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Yudhoyono meminta tanggapan kader soal sikap PKS yang menyeleweng dari koalisi. "Semua ingin PKS keluar," kata Syarief. Mendengarkan kadernya berkeluh-kesah, Ketua Dewan Pembina Demokrat itu manggut-manggut. Niat mendepak PKS dari koalisi itu makin tebal pada Selasa pekan lalu, atau tiga hari setelah pertemuan di Kramat Raya. Minus PKS, Yudhoyono mengumpulkan semua ketua umum partai koalisi, yakni Anas Urbaningrum dari Demokrat, Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan), Aburizal Bakrie (Partai Golkar), Muhaimin Iskandar (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Hatta Rajasa (Partai Amanat Nasional), di rumahnya di Puri Cikeas, Bogor. Selain mereka, ada Syarief Hasan serta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto. Menurut Syarief, dalam pertemuan itu, Yudhoyono membagikan selembar kertas berisi kontrak politik yang diteken pada 23 Mei 2011--setelah pembelotan PKS dan Golkar dalam sidang paripurna angket mafia pajak. Kecuali Djoko Suyanto, setelah membaca dengan cermat delapan poin kesepakatan yang tertera di atas kertas itu, semua orang yang ada di ruangan bergantian bicara. "Kesimpulannya, PKS melanggar kontrak koalisi," ujar Syarief, yang juga Sekretaris Sekretariat Gabungan Partai Koalisi. Sesuai dengan poin kelima kontrak, kata Syarief, PKS wajib mundur dari koalisi. Bila tak mundur, keberadaannya di Sekretariat Gabungan pun dianggap tamat. Seorang sumber berkata, di Cikeas malam itu, Yudhoyono geram terhadap sikap PKS. Termasuk pada saat pengambilan keputusan mengenai perkara Bank Century, sudah tiga kali PKS berseberangan dengan pemerintah. Pengurangan jatah menteri PKS dari empat menjadi tiga kursi pada perombakan kabinet Oktober tahun lalu merupakan hukuman Yudhoyono. Sebelum partai ini melunak, ketika itu Yudhoyono bahkan berniat mengeluarkan PKS dari koalisi. (Selengkapnya baca majalah Tempo: Talak Tiga Setelah Minyak) ANTON SEPTIAN [Non-text portions of this message have been removed]
