Papua Jadi Surga Pencurian Ikan http://www.shnews.co/detile-1606-papua-jadi-surga-pencurian-ikan.html
(dok/antara)Pencurian ikan di Papua kerap terjadi di perairan selatan Papua. JAKARTA - Perairan timur Indonesia, terutama Papua, menjadi surga pencurian ikan. Para pelaku illegal fishing, baik yang berbendera asing maupun Indonesia, menjual hasil tangkapannya ke kapal berbendera asing dan bebas melakukan penangkapan ikan di area ini. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 2 triliun, khusus untuk perairan Papua. Sementara itu, untuk total kerugian dari seluruh perairan Indonesia mencapai Rp 80 triliun pada 2011. Pieter Wamea dari Partnership Conservation International Indonesia Program Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) mengatakan hal ini kepada SH, Senin (7/5) lalu. Besarnya kerugian ini tak lepas dari lemah dan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan di perairan Indonesia, terutama Papua. "Selama ini Papua masih menjadi surga para pelaku illegal fishing. Ini terjadi karena pengawasan kita lemah. Pemerintah harusnya dapat bertindak cepat jika tidak, angka Rp 80 triliun bisa saja membengkak jadi dua kali lipat," ungkap Pieter yang tengah mendata kawasan perairan Papua. Pieter mengatakan, pencurian ikan maupun udang di perairan Papua banyak terjadi di perairan pantai selatan Papua, seperti Sorong, Fakfak, Kaimana, dan kawasan Merauke. Selama kuartal pertama tahun ini saja diperkirakan sudah mencapai angka Rp 2 triliun. "Bisa juga lebih dari Rp 2 triliun karena pendataan baru dilakukan di beberapa wilayah saja. Angka pastinya masih belum tahu, saat ini kami masih melakukan penelitian di wilayah-wilayah itu," ungkapnya. Anggaran Minim Selama ini, anggaran pengawasan kelautan Indonesia setiap tahunnya yang mencapai Rp 100 miliar hanya cukup untuk membiayai operasional pengawasan selama 180 hari dari 365 hari dalam setahun. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syahrin Abdurahman mengatakan, dengan anggaran yang hanya mencapai Rp 100 miliar per tahun, pihaknya tak cukup untuk melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia. "Anggaran idealnya bisa Anda perkirakan sendiri. Jika anggaran saat ini hanya Rp 100 miliar hanya cukup untuk 180 hari saja," katanya. Syahrin mengakui anggaran tersebut sudah terhitung mulai dari bahan bakar, baik pesawat maupun kapal laut, perawatan, hingga suku cadang. Ini masih ditambah dengan kondisi kapal terbang dan kapal laut yang kondisinya sudah tua sehingga daya jelajahnya juga kurang maksimal. "Meskipun saat ini kita sudah melakukan MoU dengan banyak pihak seperti Polair, TNI dan pihak lainnya untuk melaksanakan pengawasan, tentunya dengan anggaran itu tidak akan mencukupi,” kata dia. Di kesempatan terpisah, anggota Komisi IV DPR, Rofi Munawar menegaskan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan investigasi dan bertindak segera terkait ditemukannya pencurian ikan di Papua. Rofi menambahkan, dalam menindak KKP diharapkan berkoordinasi secara intensif dengan aparat keamanan. Dengan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki, KKP harus mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk mencegah terjadinya tindakan pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing di perairan Papua. “KKP telah berhasil mencegah pencurian yang dilakukan sembilan kapal Vietnam di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Perairan Natuna akhir pekan ini. Jika dilanjutkan dengan usaha penindakan pencurian ikan di perairan Papua maka akan menunjukkan usaha dan prestasi yang luar biasa,” kata Rofi. Selama ini, kegiatan pemberantasan illegal fishing dan destructive fishing yang dilaksanakan KKP sampai 2012 telah memeriksa 1.150 kapal, dan menangkap 39 kapal, yang terdiri dari 11 kapal berbendera Indonesia dan 28 kapal berbendera asing. (Sinar Harapan)
