Jum'at, 20 April 2012 | 07:34 WIB Nasib Harta Nazaruddin Selanjutnya TEMPO.CO, Jakarta -Peneliti Divisi Investigasi Publik Indonesia Corruption Watch Tama S. Lankun menyatakan harta hasil korupsi terdakwa kasus korupsi wisma atlet Muhammad Nazaruddin dapat disita negara. “Asalkan telah berkekuatan hukum tetap dan terbukti di pengadilan bahwa itu harta hasil korupsi, maka hartanya dapat disita oleh negara,” kata dia saat dihubungi Kamis, 19 April 2012.
Jaksa penuntut umum sebagai eksekutor negara memiliki wewenang menyita harta koruptor seperti tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Namun harta tersebut haruslah telah terbukti dengan putusan hakim yang telah bersifat inkrah. “Dengan demikian masih jauh sebelum negara ingin menyita harta Nazar,” kata dia. Sebab, jika Nazar mengajukan upaya hukum kembali, semisal banding, jaksa harus menunggu hingga proses persidangannya selesai dan hakim menetapkan untuk disita. Itu pun, kata dia, hanya terbatas pada harta-harta yang terbukti sebagai hasil korupsi. Berbeda jika Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan Undang-Undang Pencucian Uang. Ia mengatakan sistem pembuktiannya akan digunakan dengan sistem pembuktian terbalik. “Jadi terdakwa harus membuktikan bahwa uang milikinya benar didapatkan dengan cara halal,” kata dia. Jika terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka negara dapat menyita hartanya. Namun, penyitaannya tetap membutuhkan putusan hukum tetap. Selama putusan hakim belum inkrah, maka negara belum dapat menyita harta terpidana. Nazar akan divonis Jumat esok, 20 April 2012. Ia dituntut tujuh tahun penjara atas dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA GAMES 2011. Jaksa menilai Nazaruddin terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai Rp4,6 Miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah selaku pelaksana proyek Wisma Atlet.Nazaruddin juga dituntut membayar denda senilai Rp300 Juta yang dapat diganti enam bulan kurungan. RAFIKA AULIA Nazaruddin Harus Dihukum Berat Icha Rastika | Kistyarini | Jumat, 20 April 2012 | 08:02 WIB KOMPAS/ALIF ICHWANMuhammad Nazaruddin JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan suap Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin seharusnya dihukum berat. Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta semestinya menjatuhkan hukuman maksimal, 20 tahun penjara kepada Nazaruddin. "Kalau ingin efek jera ya seharusnya hakim tidak memutus ringan Nazaruddin. Tetap terberatnya 20 tahun, hukuman maksimal dalam undang-undang," kata Emerson saat dihubungi Kompas.com, Kamis (19/2/2012). Menurutnya, hakim tidak perlu terikat tuntutan jaksa yang meminta Nazaruddin dihukum tujuh tahun penjara. Emerson mengatakan, hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih dari tuntutan jaksa. Selama ini, katanya, ada sejumlah kasus yang hakimnya memutus lebih berat daripada tuntutan jaksa. Misalnya, kasus penerimaan suap oleh jaksa Urip Tri Gunawan. Dalam kasus itu, Urip dituntut 15 tahun penjara namun majelis hakim menghukumnya dengan 20 tahun penjara. Emerson mengatakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor yang menangani perkara Nazaruddin harus mempertimbangkan beberapa faktor yang menjadi pemberat hukuman. "Seperti tidak berkelakuan baik selama dan sebelum persidangan. Apalagi sebelum persidangan, dia (Nazaruddin) pernah buron ke luar negeri ya," ujar Emerson. Nazaruddin pernah menjadi buron sebelum tertangkap di Cartagena, Kolombia, Agustus 2011 lalu. Selain itu, kata Emerson, selama proses persidangan, Nazaruddin dan tim kuasa hukumnya sering kali tidak tertib. Misalnya, saat dua kuasa hukum Nazaruddin walk out atau meninggalkan persidangan lantaran tidak puas dengan majelis hakim. "Itu harus jadi pertimbangan pemberat di luar pasal berlapis yang didakwakan," katanya. Adapun Nazaruddin dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta yang dapat diganti hukuman enam bulan kurungan. Selaku anggota DPR, Nazaruddin dianggap jaksa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap berupa cek senilai Rp 4,6 miliar terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek wisma atlet SEA Games. Tim jaksa penuntut umum KPK menilai, Nazaruddin terbukti melanggar dakwaan pertama, Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ancaman hukuman maksimal 20 tahun. [Non-text portions of this message have been removed]
