*9 Juni 2012*** *Menghadapi ancaman protes ke-5 TimSes, Bareskrim dan somasi dengan enteng KPUD menjawab Keluhan dan protes akan ditampung dalam berita acara, namun proses DPT dan proses pilkada akan berjalan terus. Nanti kalau ada yang ketahuan nyoblos 2 kali, ya gampang, tinggal kami larang aja Tapi kalau ada Cagub yang tidak mau terima DPT, ya silakan mengundurkan diri, gitu aja, tidak ada masalah Seperti halnya gubernur lama, Dulkapil DKI juga ikut mendukung DPT karya KPU DKI: e-KTP tidak bisa dijadikan sebagai DPT, khan pendataan e-KTP penduduk DKI masih belum selesai, wong hingga kini baru terdata 70% koq (Lha sekarang bilang gitu, padahal ketika bosnya terima penghargaan Mendagri, mereka ayem aja?). Sekarang lagi setelah DPS selesai dan disahkan KPUD menjadi DPT, rajinnya Dulcatpil baru akan repot-repot akan verifikasi DPT. Apa sih maunya ?*
*Penggelembungan DPT, menyita energi kita. Gubernur lama bersama KPUD Dukcapil saling dukung dalam bentuk triad yang bikin repot. Mengenal gaya triad itu, kita sudah tidak perlu ngotot bolak-balik mengurusi DPT fiktif hasil rekayasa yang menggelembung. Sesudah pengesahan DPT kita tolak, untuk apa masih tetap kita mau terima dan masih kita mau pakai? Nanti setelah pilkada usai, pemenang diumumkan dan dilantik, apa kemudian kembali kita teruskan dengan somasi dengan harapan bisa dilakukan pilkada ulang? Seandainyapun nanti dilakukan pilkada ulang, bahkan * *Beberapa hari ini saya kurang istirahat. Selain saya meminta bu An dan anak-anak menemani apoh yang dalam pemulihan, setiap hari tejadi pemadaman PLN. Bahkan Selasa dinihari, pasar dekat toko kami terbakar. Kemarin Kamis setelah sepanjang malam PLN padam, sepanjang siang terik dari jam 8:30 hingga jam 16, PLN kembali memadamkan listrik. Aneh, Jumat ini PLN masih terus menyala. Mudah2 an listrik hari ini aman * *Saya jadi ingat waktu kami berjuang melawan Soerjadi Fatimah Achmad Buttu Hutapea produk kongres Medan yang didukung pak Yogi dan pak Feisal Wah, jangan sampai terjadi lagi, karena ini urusan bisa jadi bnr-bnr-bnr-cpd :`(* **** *Tinggalkan Polemik DPT : Boikot Pilkada* Teman2, KPUD menyatakan siap menerima dan akan mencatat setiap protes, tuntutan dan somasi para Cagub Baru sebagai berita acara, namun catatan itu tidak akan mengganggu jalannya pilkada DKI. Cerita dulu nih · Tahun 2007, saat debat Cagub DKI di TV, pembawa acara menanyakan: Apa solusi bagi kemacetan dan banjir Jakarta? Cagub A menjawab: Serahkan pada ahlinya. Coblos kumisnya. Cagub B menjawab: Eh salah, potong aja kumisnya. Seperti yang dulu saya tulis di milis, Cagub B yang tidak memelihara kumis, terpancing masuk dalam gaya permainan Cagub A yang kebetulan berkumis. Karena sub-concius-mind pemirsa cenderung tidak mencerna kata potong, maka yang diingat pemirsa adalah kata ahlinya dan kumisnya. Sejak saat itu, dalam sub-concious-mind (memori-bawah-sadar) pemirsa, akan terekam anchor (short-cut/ konotasi ingatan) yang mempercayai bahwa cagub yang berkumis adalah sang akhli yang mampu dan akan mengurusi banjir serta macetnya Jakarta. *Seandainya Cagub B ingin unggul, jangan bermain dengan gaya permainan yang dikuasai lawannya: Collapse anchor Cagub A dan ganti: Masalah itu tidak bisa diatasi dengan menggunakan kumis, karena kumis tidak bisa dan tidak akan melakukan apa-apa. Untuk itu kita mulai dari sini (telapak tangan mendekap jantung, isyaratkan mata yang menyorot dan sentuh kening). Beri nilai tambah: Untuk mengurangi erosi dan hambatan aliran, saya akan perbaiki dinding dan dasar sungai dan jaga kebersihan aliran air setiap saat, setiap saat ... Jika sungai bersih dan bebas tumpukkan sampah, air sungai akan mengalir dengan lancar ke laut, insya Allah Jakarta tidak akan banjir... Saat ini jalur bis yang menyita sekitar 25% lebar jalan, biasanya kosong, karena hanya boleh digunakan oleh beberapa puluh bis-bus-way,. Sementara dalam kepadatan ratusan ribu kendaraan (termasuk bis-non-bus-way) hanya bisa tersisa 75% lebar kotor jalan. Namun dalam penggunaan jalan yang makin sempit itu diperparah dengan posisi bus-way, tanggul pemisah yang membahayakan, jembatan serta halte bis-bus-way di tengah jalan, sehingga lebar jalan efektif berkurang lagi sebesar 10%. Dalam kompresi (pemampatan) sekian banyak kendaraan dengan masing-masing perilaku dan kepentingan), yang dijejalkan untuk bersaing memperebutkan (ngetem, saling potong, serobot) jalur yang tersisa (65% lebar efektif), akan menimbulkan gaya gaya friksi (hambatan akibat gesekan alur), akan menghasilkan perlambatan yang setara dengan pengurangan 10% lebar efektif, sehingga kesalahan konsep lokasi jalur bis, setara dengan pengurangan 45% lebar efektif jalan. Kebalikkannya Seandainya jalur di sebelah kiri dijadikan Public Transportaion Way tanpa tanggul, dimana jalur yang secara tertib bisa dipakai oleh semua kendaraan bagi kepentingan para penumpang umum, maka ketertiban itu akan setara dengan penghematan 10% lebar jalan. Selanjutnya pada trotoir sebelah kiri kita bangun 1-Stop-Public-Trans-Shelter yaitu barisan-multi-terminal-halte yang berfungsi menurunkan dan menaikkan penumpang secara serempak (misal sekaligus 10 kendaraan berbaris dengan kesempatan ngetem untuk dropping/ lifting paling lama 180 detik, maka akan terjadi penghematan waktu yang setara dengan 10% lebar jalan. Berkat kepraktisan penggunaan Public-Trans-Way dan 1-Stop-Public-Trans-Shelter, banyak orang ke/ di/ dari Jakarta memilih menggunakan transportasi umum, yang akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menyita luas jalan, sehingga setara dengan penghematan 10% lebar efektif jalan. Jadi dengan konsep hati mata ide, kita akan menghapuskan pemborosan 45% lebar efektif dan menghemat 30% lebar efektif, sehingga secara total ditaksir akan mereduksi kemacetan hingga 45%+ 30%= 75%... Libatkan pemirsa: Mungkin diantara pemirsa ada yang memiliki gagasan pesawat pembersih air sungai atau pengering banjir ? Saya tertarik dan akan terbuka untuk itu * · Sejak keluar kuliah, saya suka main badminton. Karena tenaga fisik lemah (pengaruh psikotropika), hanya wanita yang mau mengajak saya main. Namun setelah pak Eduard Ladasi bergabung di PB, beliau selalu mengajak saya berpasangan dengannya. Bahkan dengan pak Edi, saya berani melawan pasangan pria dimana yang seorang terkenal dengan smashnya yang sangat kuat. Ayo kita habiskan Mul kata pak Edi. Mereka kami kalahkan karena tidak terpancing melawan dengan gaya smash kuat. Tanpa menguras tenaga, kami menang dengan gaya halus, main netting yang tipis-kecil. * * Dalam perspektif lebih jauh, saya kira saat ini DPT bermasalah itu bagai bola yang dikendalikan kekuasaan triad KPUD - gubernur lama - Catatan Sipil DKI. Jika kita terpancing untuk mengikuti polemik DPT tersebut, kita akan mondar-mandir mengikuti bola dalam lapangan wilayah kekuaan triad. Tenaga dan waktu kita akan terkuras karena triad itu adalah kerja sama dari 3 komponen saling terikat dan saling mendukung untuk memberikan kita hasil seperti target yang sejak semula mereka rencanakan. ~ ~ ~ Saya merasa lega karena akhirnya 5 timses menunjukkan kesiapan untuk memboikot pilkada seandainya KPU tidak memperbaiki DPT; Keputusan yang tepat. Pada pertandingan badminton internasional, seandainya lapangan basah oleh keringat, pemain akan minta ijin waktu jeda, supaya petugas bisa mengeringkan lapangan licin dan berbahaya. Karena itu, akan lebih aman, seru dan tidak membosankan pemirsa, jika para Cagub Baru untuk sementara, sambil menghemat tenaga, keluar dahulu dari lapangan yang sementara dikuasai triad. Setelah polemik DPT dibersihkan, dengan tenaga dan semangat yang sudah kembali fresh, para Cagub Baru bisa kembali memasuki pertandingan terhormat yang bersih dan lebih menarik. Para Cagub baru perlu mengambil sikap itu. Mungkin pedoman ini bisa diterapkan. Para timses Cagub baru, bisa melakukan komunikasi dan perundingan informal untuk mengambil kesamaan sikap. Ini bisa dilakukan sebagai berikut: 1. Segenap Timses Cagub Baru secara resmi menyusun *Surat Pernyataan Bersama* yang berisi: *Penolakan* atas DPT yang secara *otentik* dan * signifikan* bermasalah, serta *Permintaan* agar Pilkada DKI menggunakan DPT berdasarkan data dari e-KTP versi 30 Mei 2012. Seandainya hingga *batas waktu *(saya usulkan Senin 18 Juni 2012 / 23 hari sebelum tanggal Pilkada) belum ada perbaikan, para Cagub minta *Pilkada diundur* untuk masa reses, atau para Cagub akan melakukan *pemboikotan*. Surat Pernyataan Bersama ini ditanda tangani oleh para *Cagub, Cawagub dan Ketua Timses* baru yang akan ditujukkan kepada *KPUD *disertai tembusan bagi Mendagri, Presiden, Mahkamah Konstitusi, MPR serta terbuka kepada masyarakat. 2. Para Timses Cagub *harus segera* (Senin 11 Juni juga boleh) mengajukan *gugatan resmi* yang disampaikan kepada *Mahkamah Konstitusi*. Gugatan itu menyampaikan laporan akan kasus DPT yang menunjukkan * kejanggalan-kejanggalan* yang diduga secara terencana disusun dan ditetapkan secara sepihak oleh KPU-DKI. Selanjutnya seandainya Surat Pernyataan Bersama tidak ditanggapi KPU-DKI *dalam jangka waktu yang diminta *, para kontestan yang menanda tangani Surat Pernyataan Bersama, akan melakukan *pemboikotan Pilkada* serta *melimpahkan kasus perkara* ini untuk diselesaikan melalui *keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi*. Teman2, Waktu baru pindah ke SMA Fons Vitae, saya adalah murid pemalu yang prestasinya kurang bagus. Waktu itu guru fisika kami adalah seorang guru killer yang saat ulangan hanya memberi 2 macam nilai, yaitu nilai 8 bagi yang betul 100%, dan nilai 5 bagi yang memiliki kesalahan (ini seperti sistim binary: 1 dan 0, atau artinya jika tidak nilai= 100, maka nilainya= 0). Saat itu ada 2 anak yang dapat nilai 5 (saya dan seorang teman), sedang 48 anak lainnya bernilai=8. Mungkin karena di SMP saya sering disebut guru-guru paspal sebagai si tukang bikin rumus, saya melihat ada kejanggalan dalam penggunaan rumus Fisika. Ketika saya protes, pak Sumartono (belakangan menjadi bapak baptis saya) menyadari adanya kesalahan rumus. Saat itu kertas ulangan kami dikumpulkan kembali. Nilai 5 di kertas dua murid dicoret dan diganti dengan angka 8. Lalu 48 orang teman saya cemberut karena nilai 8nya dicoret pak guru, diganti dengan angka 5. (Wah, rupanya anak baru ini ternyata pinter bikin kesel juga ya ?) Teman2, Tidak guna para Cagub Baru ikut Pilkada meperebutkan suara dari DPT hasil rekayasa. Pemboikotan akan tetap efektif walau hanya dilakukan oleh satu adau dua kubu Cagub Baru. Namun akan lebih kuat lagi jika pemboikotan dilakukan secara serempak oleh ke lima kubu yang menolak DPT fiktif. Biarlah sementara kondisi lapangannya belum aman, para pemain keluar dahulu. Kini kita beri kesempatan saja bagi gubernur lama untuk bertanding badminton sendirian, sehingga ia bisa meraih suara DPT tersebut sendirian: Sepuas-puasnya. Toh nanti hasilnya bakal dianulir MK. Walaupun menang semuanya dan meraih= 122,4 % suara, karena DPTnya memang bodong, kumispun akan gugur sendiri menjadi = NOL. walau demikian, seandainya lapangan sudah kering, tidak licin yang memungkinkan para pemain leluasa bermain secara all-out, mereka bisa kembali memasuki lapangan dengan aman, dan para penonton puas menyaksikan pertandingan bermutu yang seru. Saya senang kalau teman PB Garuda atau PBSS bilang: Ayo Mul, kita cari keringat. Menang atau kalah, yang penting hati senang. Tapi akan lebih gembira jika pak Edi mengajak: Ayo Mul, kita cari lawan yang seru. Kita akan habiskan si Gagan dan om Epek. Kalah senang, menang apalagi Ayo, teman2. Dengan rasa tanggung jawab kita bantu lancarnya Pilkada DKI. Dukung Cagub pilihan masing-masing: Kalah secara terhormat. Menang dengan bermartabat. Salam, Mulyadi Dharmadi * * *arsip-arsip lama**_______________________________________________* * * *_________________________________________________________________________**5 Juni 2012*** *** **5 Cagub Tolak DPT : What Next?* Teman2, Dengan mengabaikan protes dan kritik, 2 Juni lalu KPUD menetapkan DPS yang menggelembung dengan penambahan calon pemilih fiktif menjadi DPT. Sementara gubernur lama mendukung keputusan KPUD, 5 timses Cagub baru menyatakan penolakkan, karena indikasi penggelembungan calon pemilih fiktif dengan jumlah sangat signifikan. Sebenarnya apa dasar penetapan DPT? *1 Mei* *2012:* Di Balaikota DKI** *Mendagri Gamawan Fauzy* memberi penghargaan kepada gubernur DKI karena keberhasilan Pemprov DKI mendata 100% penduduk dalam pelaksanaan program wajib e-KTP dengan total seluruhnya adalah 5.660.660 orang. Walau jumlah ini dibawah target yang diharapkan Pemprov DKI (7.472.259 orang). Namun pada kenyataan setelah seluruh penduduk DKI memenuhi panggilan, jumlah yang terekam pada e-KTP hingga 26 April 2012 sudah terhenti pada angka 5.660.660 orang. Angka itu sudah tidak bisa bertambah lagi karena total 100% jumlah penduduk berdomisili di Jakarta yang mendapat panggilan, sudah datang melaksankan perekaman wajib e-KTP di kantor Pemprov DKI. Gubernur Fauzy Bowo, mengaku bangga atas penghargaan yang diterimanya dari Mendagri dan berterima kasih atas kesempatan pertama bagi Pemprov DKI dalam penerapan KTP Elektronik (e-KTP) berbasis NIK Nasional. *2 Juni 2012*: KPUD secara sepihak menetapkan DPS menjadi DPT Setelah simpang siur revisi dengan perhitungan yang kacau dan tidak jelas, kritik dan protes atas dugaan penggelembungan DPS, 2 Juni 2012, KPUD menetapkan DPT yang akan mengikuti Pikada menjadi 6.983.692. Dibandingkan dengan jumlah pemengang e-KTP dengan NIK resmi adalah = 6.983.692- 5.660.660= 1.323.032 atau terdapat penambahan sebesar 23,4%. Keanehan lainnya adalah, justru setelah beberapa kali revisi sebelumnya dimana KPUD mengaku sudah mencoret ratusan ribu suara fiktif jumlah DPT justru tidak banyak berubah. KPUD sendiri mengaku tidak menggunakan data e-KTP dalam menetapkan DPS dan DPT, melainkan dengan cara mengunjungi penduduk dari rumah ke rumah. KPUD mengaku telah mendapatkan informasi dengan cara menanyakan pengakukan para penduduk. Sedangkan penambahan jumlah penduduk dibanding data e-KTP versi 1 Mei 2012, karena KPUD sudah memasukkan semua penduduk yang belum ber e-KTP namun pada tanggal 11 Juli sudah berusia 17 tahun. *Mana yang lebih akurat:* e-KTP atau kunjungan KPUD dari rumah-rumah? *Data e-KTP: **100% total* penduduk DKI yang hingga *30 April* 2012 sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah Jumlah* 5,660.660 *adalah *100% akurat*untuk penduduk DKI hingga saat itu. sehingga bisa dijadikan dasar sebagai warga DKI yang berhak memilih yang pengesahannya sudah *diperkuat* oleh pernyataan* Mendagri* dan Fauzy Bowo. *Kunjungan KPUD:* Dari rumah-kerumah adalah pekerjaan yang tidak efektif, simpang siur dan sulit dicek kebenarannya. Karena tanpa kepemilikan e-KTP, NIK maupun kehadiran calon pemilih tidak diperlukan, maka Informasi yang diterima adalah sebatas pengakuan warga yang sempat ditemui. Konon kelebihan sekitar 1,3juta DPT dari data e-KTP disebabkan dimasukkannya penduduk DKI akan berusia 17 tahun antara 1 Mei hingga 11 Juli (banyak sekali?). Karena KPUD memasukkan Karena sumber informasi tidak jelas serta prosedur pelaksanaan yang tumpang tindih, resiko penyimpangan sangat tinggi. Itulah sebabnya para Timses banyak menemukan kejanggalan yang kasat mata seperti DPS ganda. NIK yang kembar/ tidak standar/ luar Jakarta/ fiktif/ kosong dll. Karena tidak ada patokan yang standar itulah, KPUD menyatakan bahwa jumlah DPS tidak pasti dan setiap saat selalu berubah. Lagi pula, seseorang yang akan berusia 17 tahun tanggal 11 Juli, belum memiliki e-KTP dan berdomisili di luar Jakarta dan belum pernah ditemui petugas, bagaimana pula sudah dimasukkan sebagai calon pemilih resmi yang sudah masuk ke dalam DPT tanggal 2 Juni? Artinya metode yang digunakan oleh KPUD tanpa standar yang pasti, makal DPT yang dihasilkan adalah *TIDAK AKURAT*. * * * * *3 Juni 2012:* Dari pihak para Cagub terdapat 2 kubu yang berbeda. 1. Satu Timses (gubernur lama) menyatakan dukungan terhadap keputusan KPUD yang menetapkan DPT tersebut. Banyak orang menduga, sebelum pilkada dimulai, kubu gubernur lama akan sudah mengantungi 1,323.032 suara fiktif. 2. Lima Timses (Cagub Baru) menolak DPT tersebut, karena beberapa indikasi sangat jelas yang menunjukkan terjadinya rekayasa penggelembungan dengan jumlah signifikan. Penambahan suara fiktif itu bisa diketahui dengan bukti-bukti otentik sangat jelas. Saya agak heran jika dalam melaksanakan program e-KTP, Desemver 2011 pemprov DKI MENETAPKAN TARGET = 7.472.259 ORANG (bukan PRAKIRAAN JUMLAH ORANG ataupun PERSENTASE PELAKSANAAN (misalnya 100% TERLAKSANA). Istilah target sebenarnya berarti sasaran diingini yang akan diperjuangkan. Mengingat angka target e-KTP Desember 2011 sangat dekat dengan jumlah DPS versi pertama KPUD , saya menduga bahwa sebenarnya sudah lama gubernur lama merencanakan penggelembungan DPT. Sikap 5 kontestan Cagub baru yang menolak DPT yang menggelembung adalah keputusan yang benar. Demi menjaga netralitas, saya berusaha menjaga jarak sama dengan ke5 Cagub baru yang menolak DPT fiktif. Karena itu saya tidak akan memberikan informasi konsep solusi teknis (banjir dan macet) secara personal kepada salah satu kandidat, selain apa yang akan saya sampaikan secara umum kepada publik. Seandainya kelak ada satu diantara ke 5 Cagub baru (semoga demkian) berhasil memenangkan jabatan Gubernur dalam Pilkada DKI ini serta tertarik untuk membeli konsep, saya akan membantunya secara baik dan bertanggung jawab. *What Next?* Penolakan 5 kandidat Gubernur Baru adalah kekuatan dasar yang mampu menggagalkan rekayasa DPT. Namun dasar itu harus diteruskan dengan tindakan yang konstruktif: 1. Masing-masing Timses Kandidat Baru membuat pernyataan tertulis yang berisi penolakkan terhadap DPT yang tidak sama yang ditujukan kepada KPUD-DKI dan Panwaslu. Penolakkan itu tidak bisa diartikan sebagai pengunduran diri, tetapi sebagai pernyataan tidak yakin akan akurasi data yang dalam DPT adalah sepenuhnya benar dan legal. 2. Ke 5 Timses Cagub Baru menyusun *Surat Pernyataan Bersama* dalam bentuk *Pengaduan** *serta *Keberatan** *penetapan DPT berdasarkan metode yang digunakan oleh KPUD, serta *Memohon *agar penetapan DPT bisa ditetapkan sesuai dengan data e-KTP per 20 April 2012. Surat Pernyataan Bersama akan *Ditandatangani Bersama* oleh ke 5 Tim (Cagub, Cawagub dan Ketua Timses DKI) sebagai pihak yang mengajukan. 3. Surat Pernyataan Bersama akan disampaikan kepada *Mendagri Gamawan Fauzy*, yang akan juga disampaikan sebagai tembusan bagi *Presiden RI*, *Mahkamah Konstitusi*/up Ketua MK dan kepada *MPR*/ up Ketua MPR serta terbuka untuk disosialisasikan kepada pers dan masyarakat. 4. Seandainya KPUD tidak melakukan koreksi atas DPT itu hingga Senin 11 Juni, ke 5 Timses Cagub Baru sudah harus mengajukan *GUGATAN RESMI* atas DPT yang dibuat KPUD yang ditujukan kepada *MAHKAMAH KONSTITUSI*. 5. Ke 5 Timses Cagub Baru harus *berembuk* untuk mencari kesepakatan sikap menyambut Pilkada 11 Juli. Salah *satu pilihan* yang paling efektif berdasarkan *Kesepakatan 5 Cagub Baru* untuk *memboikot Pilkada* dan membiarkan Foke sendirian meraih 100,00% suara yang pasti akan dianulir oleh MK. Tanpa harus dilawan, Foke akan gugur dengan sendirinya. Teman2, Kita harapkan atas perhatian bapak Presiden SBY, bapak Mendagri Gamawan Fauzy bisa membantu menengahi karuk-maruk DPT DKI sesegera mungkin. DPT yang baku dan benar agar Pilkada bisa dilangsungkan secara tepat waktu. Seandainya perbedaan ini bisa diselesikan sebelum pilkada, kita bisa menghindari kemungkinan adanya diskualifikasi, pembatalan ataupun pilkada ulang yang akan memboroskan energi dan biaya serta bisa mendatangkan ketidak pastian ibu kota yang akan berdampak secara nasional. Salam, Mulyadi Dharmadi ________________________________________________________________________*4 Juni 2012* *** Tanggung jawab KPU : Pastikan DPT= DCS= eKTP= 5.660.660* * * Teman2, 2 hari yang lalu tanggal KPU DKI mengumumkan Daftar Calon Pemilih Sementara (DCS) versi 30 Mei, sebagai revisi jumlah DCS versi 20 Mei dengan menghapus 800ribu DCS fiktif. Namun menurut laporan pengecekan pihak kontestan, DCS fiktif yang tersisa sangat banyak, yaitu masih sebanyak 1.269.577 (=22,7%) lebih banyak dari pemegang e-KTP yang adalah sebesar 5.660.660 orang. Menurut rencana, 1 Juni hari ini KPU akan mengumumkan DCS versi terbaru untuk esok hari 2 Juni disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pekerjan KPU sebenarnya tidaklah rumit. Cukup mengkopi data pemilik e-KTP untuk dijadikan sebagai DCS bagi DPT. Cukup itu saja, tidak perlu diperbanyak lagi. Mudah dan sederhana. Sebagai mana data yang tertera pada e-KTP DKI yang berjumlah 5.660.660 orang, itulah DCS yang layak disahkan sebagai DPT. Seandainya DCS yang akan diumumkan hari ini berjumlah cukup 5.660.660, yaitu bagi semua pemilik e-KTP DKI yang sah, saya kira tidak ada masalah seandainya KPU menetapkan DPC itu menjadi DPT. Namun seandainya belum sama, agar tidak menimbulkan kekacauan, KPU harus menunda penetapan seraya memperbaiki serta memberikan klarifikasi yang diperlukan. Di lain pihak, saya sangat mengharapkan kerja cepat segenap tim sukses dan pihak independen untuk membagi tugas dalam meneliti DCS yang akan diumumkan pagi ini. Saya harap dalam kerja cepat sistimatis bersama dengan pembagian tugas 20 orang dalam 1 tim, pemeriksaan 5,7juta data DCS akan bisa selesai dalam waktu 180 menit. Agar mudah, bisa dibandingkan dengan info data DCS yang dianggap sah versi 30 Mei. Seandainya DCS versi 1 Juni diumumkan jam 9 pagi, dengan kerja cepat tim jam 12 siang sudah teridentifkasi seandainya ada kejanggalan. Setelah itu jam 13 sudah hasil pengecekkan bisa dikonfirmasikan/dipertanyakan kepada KPU. Selanjutnya KPU memiliki waktu beberapa jam untuk memberikan klarifikasi seandainya ada keraguan. Namun akan lebih baik lagi setelah pengumuman DCS versi hari ini, KPU memberi waktu jeda beberapa hari untuk menunggu seandainya ada pertanyaan, konfirmasi sambil memberikan klarifikasi hal2 yang diperlukan.Seandainya sudah tidak ada masalah yang signifikan, tentu DCS itu sudah benar dan siap disahkan menjadi DPT. Teman2, Di era digital kini, pekerjaan copying& pasting dan sorting& counting adalah mudah dan cukup cepat. Let us keep those easy things simple. Salam, Mulyadi Dharmadi * * * * ______________________________________________________ *1 Juni 2012* *** Pilkada Sukses = Ibu Kota Lancar = Indonesia Jaya * Teman2, Menjelang putaran awal Pilkada DKI, saya membaca beberapa kejanggalan kasat mata yang bisa mempengaruhi hasil bahkan keabsahan pikada DKI. Keluhan-keluhan itu antara lain 1. Selama masa tenang, semua poster para kandidat kecuali pak Fauzy, harus diturunkan dari tempat umum. Saya berpendapat, agar peraturan itu bersifat netral, selama masa tenang, semua poster kandidat gubernur DKI harus sudah diturunkan dari tempat publik TANPA KECUALI. Sudah 5 tahun ini pak Fauzy memasang posternya di tempat2 umum. Jadi walau tanpa poster di masa tenang menjelang pilkada , para pemilih pasti sudah kenal pak Fauzy. 2. Sejumlah laporan menyebutkan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) jauh lebih banyak dibanding para pemegang e-KTP. 30 Mei kemarin KPU DKI melakukan koreksi dengan menyatakan sudah mengurangi 800ribu suara fiktif. Namun, sebuah laporan hari ini menyatakan jumlah DPS masih 1.269.577 jiwa (setara 22,7%) lebih banyak dibanding pemegang e-KTP DKI. Kelebihan jumlah DPS dari pemilik KTP DKI adalah pemilih fiktif dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, tanpa NIK , NIK non DKI, NIK tidak standar dan NIK palsu. Selisih ini adalah suara fiktif yang merupakan indikasi akan terjadi penggelembungan suara. Sementara protes masih berlangusung, KPU menyatakan 1 Juni besok akan diumumkan rencana daftar DPT sebelum secara resmi ditetapkan lusa tanggal 2 Juni 2012. Saya berpendapat penertapan itu hanya boleh dilaksanakan setelah KPU membetulkan jumlah DPS (draft DPT) sehingga jumlahnya persis sama dengan 5.660.660 orang (pemegang e-KTP DKI). Seandainya jumlahnya belum sama, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, KPU harus melakukan klarifikasi dengan penjelasan logis, otentik serta transparan atas terjadinya kesalahan signifikan yang sangat kasat mata ini. Seandainya KPU tidak bisa menjelaskan alasan secara bertanggung jawab, KPU belum layak menyatakan DCS itu sudah ditetapkan menjadi DPT yang sudah tidak boleh dikoreksi lagi. Apalagi selsisih sebesar 22,7% adalah nilai besar yang sangat signifikan. Antisipasi kecurangan sebelum terlanjur kekacauan terjadi. 3. Dikhawatirkan bisa terjadi politik uang. Setiap kontestan yang terbukti melakukan money politik harus digugurkan. Namun sebelum hal itu terjadi, akan lebih produktif jika semua tim sukses, segenap peserta, pengawas dan penyelenggara pilkada mawas diri dan senantiasa waspada. Antisipasi lebih baik daripada mengobati. Sementarra KPU DKI masih belum menyatakan koreksi terbaru DPS (mudah2 an esok jumlahnya sudah cukup 5.660.660 orang, 100% persis), kita bersyukur Cagub-gubernur Fauzy Bowo akhirnya menyatakan siap mengikuti diskusi dengan para calon gubernur DKI yang lainnya. Pada era modern, pemilih cerdas perlu mengetahui kwalitas pemimpin dengan mempelajari visi dan wawasannya, karena dari situ kita bisa memprakirakan kwalitas kinerja, kejujuran, program yang kemudian akan menentukan keberhasilan dalam pelayanan serta pengelolaan segenap potensi Ibu Kota negara kita. Diskusi depan publik, sebenarnya ajang kompetensi untuk menunjukkan kwalitas kemampuan calon pemimpin Ibu Kota yang akan datang. Gubernur 2007-2012 gagal membuktikan janji saat kempanye pilkada 2007. Kegagalan pak Fauzy selama 5 tahun, adalah guru yang dibayar dengan SANGAT MAHAL, dengan mengorbankan waktu, BBM, ketentraman yang merupakan sebenarnya adalah hak jutaan masyarakat DKI dan Indonesia. Kita harus belajar atas kesalahan tahun 2007, agar warga DKI jangan sampai memilih gubernur karena janji kosong dan karena kumis. Menyambut rencana diskusi para Cagub yang akan diikuti Cagub-gubernur Fauzy, topik diskusi tidak usah terlalu teoritis, rumit dan melebar. Sebaiknya tetap berfokus pada 2 materi PR standar yang belum dikerjakan pak Fauzy: Solusi Macet & Solusi Banjir. Selama 15 tahun pak Foke berkuasa, banyak kehilangan kesempatan bahkan kerugian dialami masyarakat akibat kemacetan lalu lintas dan banjir tahunan di Jakarta. Seandainya para kontestan menunjukkan kemampuan mengerjakan dua PRnya pak Fauzy secara baik, maka pasangan bisa dianggap berkwalitas karena mereka juga akan kompeten pada tugas dan tanggung jawab lainnya. Menjelang diskusi ini saya akan bersikap netral, karena saya belum memberitahu secara khusus kepada kontestan manapun jawaban quiz itu, selain apa yang sering saya sampaikan kepada publik. Selain itu, konsep solusi banjir dan macet yang pernah saya tawarkan kepada pak Fauzy dan pak Mangindaan, tetap terbuka kepada siapapun yang menjadi gubernur DKI. A. Materi Solusi Kemacetan Sejak lama saya menyaksikan penempatan Bus Way (Jalur Bis) dan Halte Bis berada ditengah-tengah jalan dan disebelah kanan jalan, adalah kesalahan konsep yang menimbulkan banyak masalah. Yang menjadi masalah adalah sebagian pintu penumpang bis di kota Jakarta yang berada di kiri ditutup las karena dipindahkan ke sebelah kanan. Pertanyaan: 1. Apa solusi para calon gubernur agar dalam keterbatasan lahan jalan, masyarakat-kota dan masyarakat-antar-kota lebih menikmati kepraktisan transportasi umum kota Jakarta. 2. Pekerjaan apa yang harus dilakukan, berapa lama pelaksaannya dan hasil apa yang bisa dijanjikan. B. Materi Solusi Banjir. Menurut mekanika fluida, cairan akan mengalir lebih cepat seandainya cairan itu diusahakan seencer mungkin, serta hambatan (gaya gesek dan gaya tumbuk dengan kelokan berliku/ tumpukan sampah tersangkut) diminimalkan hingga mendekati nol.. Hambatan akan semakin kecil seandainya aliran sungai cenderung lurus serta memliki dinding/ dasar yang teratur licin, bebas sangkutan serta bebas erosi. Pertanyaan: 1. Seandainya Cagub menerima dana sebesar Rp. 3,45 Trilyun, bagaimana cara para Cagub mengalokasikan dana itu untuk membebaskan Jakarta dari banjir? Apakah dana Rp3,45 Trilyun cukup? Seandainya kurang, berapa lagi perlu tambahan biaya? Seandainya berlebih, kemana akan dialokasikan sisa dana anggaran proyek? 2. Apa yang akan dikerjakan, berapa lama pelaksaan dan hasil apa yang dijanjikan? Survey Metro TV menunjukkan bahwa perolehan suara pak Fauzy jauh di bawah 50%. Ini bisa ditafsirkan bahwa sebagian besar masyarakat Jakarta yang mengharapkan progress, sudah tidak tertarik akan janji-janji Foke, pak Kumis. Walau demikian karena terdeteksi ada beberapa kasus yang bisa menjurus kepada kecurangan, saya harap itu bisa segera diantisipasi. Kita harapkan segenap tim sukses serta parpol pendukung dan kita semua melakukan segala hal yang diperlukan agar pilkada DKI berhasil dengan bersih, transparan dan bebas kecurangan. Teman2, Kita dukung Pilkada DKI. Jangan ada kecurangan dan golput. Setiap satu suara adalah penting & berharga Pilkada Sukses = Ibu Kota Lancar = Indonesia Jaya ! Salam hangat dari pMul ------------------------------------ Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : [email protected] Kunjungi situs INTI-net http://groups.yahoo.com/group/inti-net Kunjungi Blog INTI-net http://tionghoanet.blogspot.com/ http://tionghoanets.blogspot.com/ Tulisan ini direlay di beberapa Blog : http://jakartametronews.blogspot.com/ http://jakartapost.blogspot.com http://indonesiaupdates.blogspot.com *Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan* CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE ! http://adv.justbeenpaid.com/?r=kQSQqbUGUh&p=jsstripler5Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/inti-net/ <*> Your email settings: Individual Email | Traditional <*> To change settings online go to: http://groups.yahoo.com/group/inti-net/join (Yahoo! ID required) <*> To change settings via email: [email protected] [email protected] <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [email protected] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
