Perusuh Papua Mencari Perhatian Dunia http://www.gatra.com/nasional-cp/1-nasional/14017-perusuh-papua-mencari-perhatian-dunia Wednesday, 13 June 2012 00:00
Unjuk Rasa Anti Kekerasan di Papua (FOTO ANTARA/Noveradika) Beberapa pekan ini, suasana di Papua bergolak lagi. Suasana panas dipicu oleh kasus penembakan warga negara asing yang tengah menyambangi provinsi di ujung Timur Indonesia itu. Selain itu, beberapa kali terjadi pengrusakan fasilitas umum, seperti saat penyerbuan ke Lembaga Pemasyarakatan dan pengrusakan fasilitas umum di Abepura, Waina, dan Sentani, yang terjadi pekan lalu. Pada Jumat pekan lalu, Polda Papua berhasil menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat, Muchtar Abuni, dan Jefrie Wandepbud, karena diduga terlibat aksi pengrusakan lembaga pemasyarakatan dan beberapa fasilitas umum lainnya. Sebelumnya, pihak Polda juga mengaku telah mengantongi nama penembak wisatawan mancanegara (wisman) asal Jerman, Dietmer Piete, yang terjadi pada akhir Mei lalu di pantai Base G, Jayapura. Penembakan oleh orang misterius itu mengakibatkan Dietmer mengalami luka parah. Pria tua itu menderita luka tembak hingga tembus ke paru-paru sebelah kiri bagian bawah. Saat ini Dietmer dirawat di sebuah rumah sakit di Singapura. Eskalasi kekerasan yang meningkat di Jayapura belakangan ini, disinyalir sebagai upaya para perusuh untuk menarik perhatian dunia. Badan Intelijen Negara (BIN) menengarai, maraknya aksi penembakan di Papua karena kelompok bersenjata yang semula beroperasi di hutan telah bergabung dengan kelompok politik di kota untuk menggangu keamanan di Papua. "Mereka sengaja membuat opini bahwa keamanan Papua tidak kondusif. Tujuannya untuk menarik perhatian dunia internasional," ujar Kepala BIN Marciano Norman kepada Iwan Setiawan dari Gatranews, Senin (11/6/2012). Di mata Norman, berbagai rangkaian aksi penembakan dan perusakan fasilitas umum di Papua sebagai salah satu upaya menarik perhatian kelompok HAM internasional. Atas dasar itu, Marciano mendorong pihak aparat kepolisian segera melakukan penindakan berdasarkan bukti yang telah ditemukan dan informasi yang sudah diterima. "Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Kejadian ini harus segera diatasi, untuk memberikan keamanan pada masyarakat di Papua," tandasnya. Norman menampik anggapan bahwa kerusuhan di Papua seolah tidak bisa terdeteksi dari awal oleh aparat. "Masalahnya bukan karena tidak terdeteksi dari awal. Tapi perkembangan yang terjadi, para perusuh yang tadinya bergerak di hutan, sekarang bergeser melakukan aksi di dalam kota," ujarnya. Atas kondisi yang mulai tidak kondusif di Papua, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mensinyalir ada campur tangan pihak asing yang sengaja memperkeruhg suasana. Dia menduga, dalam beberapa insiden penembakan di Papua yang memicu keributan hingga ke dunia internasional, kemungkinan ada tangan asing yang bermain. "Indikasinya jelas jika dilihat dari wilayah penyebaran dan waktu kejadiannya. Tampak jelas, kasus ini sepertinya terorganisir rapi, sistimatis dalam memilih sasaran, direncanakan dengan baik, dan dengan biaya yang cukup besar melalui 'operator lokal' di lapangan," ungkapnya. Tujuannya antara lain menciptakan instabilitas di Papua dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Ketika skenario itu muncul, pemerintah dan aparat daerah dalam keadaan tidak solid atau bahkan dikondisikan tak solid. Pemda tidak efektif sama sekali, disusul riuh rendahnya pilkada yang menimbulkan ketegangan-ketegangan baru. Sementara itu, aparat khususnya intelejen hampir tak berdaya mengungkap siapa dalang dari semua insiden berbagai penembakan. Bahkan, aparat terkesan saling curiga satu sama lain. Menurutnya, sesuai data tindakan kekerasan yang terjadi selama 18 bulan terakhir, korban berjatuhan hampir di semua kota wilayah Papua, antara lain; Sorong (1 orang warga sipil meninggal), Puncak Jaya (7 orang aparat meninggal dan 1 luka serta 5 orang warga sipil meninggal dan 2 luka). Lalu di Mulia (1 orang aparat meninggal), Wamena (1 orang aparat meninggal), Abepura (4 warga sipil meninggal), Jayapura (1 aparat meninggal dan 5 warga sipil meninggal), Meroke ( 2 aparat meninggal), Timika/Mimika (3 aparat meninggal dan 1 luka serta 8 warga sipil meninggal dan 3 luka), dan Paniai (1 warga sipil meninggal dan 4 luka) Maraknya berbagai tindak kekerasan, termasuk aksi penembakan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan di Papua, harus dihentikan segera. Hasanuddin merekomendasikan dua langkah untuk menangkal campur tangan. "Untuk menghadapi campur tangan asing, harus dilakukan secara simultan melalui 2 track, yakni melalui operasi intelejen terpadu dan operasi khusus diplomasi," ungkapnya. Operasi intelejen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena peran pemerintah daerah sudah tak efektif lagi. Opersi ini harus melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelejen dan penggalangan yang mampu memotong semua jaringan. Kemudian, secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong, dan meloby upaya-upaya menginternasionalisasi masalah Papua dalam dunia diplomatik. Kunci keberhasilan upaya tersebut semuanya ada pada political will presiden SBY. Selain terindikasi ada campur tangan pihak asing, harus diakui bawa secara jujur oleh semu elemen bangsa, bahwa setidaknya ada 3 penyebab utama berbagai asksi kekerasan di Papua. Pertama, kegagalan pembangunan dalam mensejahtrakan rakyat, terutama di bidang pendidikan, kesejahtraan, dan kesehatan. Kedua, terjadi marjinalisasi serta diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Ketiga, sebagian masyarakat Papua sangat trauma terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) akibat berbagai operasi militer pada masa lalu. "Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif, jangan terlambat agar tak berlarut larut," ungkap Hasanuddin. Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Eva K Sundari, menimpali, maraknya aksi penembakan, kekerasan, dan berbagai masalah lainnya di bumi Papua akan selesai jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mau berdialog langsung dengan warga Papua. "Terbukti gagalnya pendekatan keamanan sejak Orba, bahkan situasi keamanan memburuk, maka sepatutnya pemerintah legowo untuk memulai dialog Jakarta-Papua sebagaimana sudah sejak lama disarankan banyak pihak," ungkapnya di Jakarta awal Juni lalu, seperti dilaporkan wartawan gatranews, Iwan Setiawan. Dialog Jakarta-Papua hanya akan efektif setelah pasukan keamanan ditarik dari Papua sebagaimana tuntutan masyarakat Papua dan direkomendasikan Komnasham. Selain itu, untuk menunjukan prasyarat saling percaya saat dialog, maka sepatutnya pemerintah juga memberikan amnesty kepada 17 tahanan politik Papua. Menurutnya, penarikan jumlah pasukan keamanan harus dilakukan pemerintah pusat sebagaimana dibahas dalam rapat kerja Komisi III dengan Komnasham belum lama ini. Tidak proporsionalnya pengiriman jumlah personel Brimob dan TNI semakin memperburuk situasi. Ini kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan Presiden SBY, bahwa kebijakan pemerintah di Papua sudah dirubah dari pendekatan keamanan menjadi kesejahteraan. Tetapi faktanya, Aparat keamanan hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tambang, seperti Timika, Puncak Jaya, Paniai, dan lain-lain, sehingga per awal tahun tercatat 5 orang meninggal dunia, di antaranya warga negara asing. Dikatakan Eva, hambatan utama terciptanya dialog antara Jakarta-Papua justru berada di Jakarta. Pasalnya, banyak pejabat tinggi terutama pihak militer atau Polri masih meyakini pola pikir ala orde baru, yakni pendekatan keamanan walaupun terbukti gagal. Resistensi kuat juga diduga karena keterlibatan aparat di bisnis-bisnis tambang di Papua, sebagaimana dilaporkan masyarakat adat setempat dan ditegaskan oleh asosiasi LSM Papua. "Upaya pendekatan kesejahteraan yang tidak mensejahterakan rakyat melalui dana Otsus tidak meredam konflik, bahkan mengintensifkan praktik korupsi para elit Papua. Sehingga, penyelesaian politik melalui dialog merupakan satu-satunya pilihan bagi penghentian kekerasan berkepanjangan di Papua. Tidak ada pilihan lain," pungkasnya. (HP) [Non-text portions of this message have been removed]
