KPK diimbau tak ragu proses kader Demokrat Kamis, 5 Juli 2012 21:46 WIB | 993 Views
ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari) () Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Majelis Dzikir Susilo Bambang Yudhoyono, KH Harris Thahir, mengimbau agar KPK tidak ragu-ragu dalam memproses kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. "Kami berada di belakang KPK dan siap membela jika pihak-pihak yang berusaha melakukan intervensi terhadap KPK yang saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang," kata Harris Thahir, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, KPK saat ini sedang memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang telah dua kali meminta keterangan Ketua Umum Partai Demokrat sebagai saksi serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai saksi. Sikap Majelis Dzikir SBY, menurut dia, bukan berarti ingin menekan KPK tapi hanya ingin menjaga KPK agar dapat bekerja baik dalam menegakkan hukum secara obyektif. "Kami ingin KPK menindak siapapun yang terbukti melakukan korupsi," katanya. Untuk mempercepat proses penyelesaian kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, menurut dia, Majelis Dzikir SBY mengusulkan agar KPK menggunakan pembuktian terbalik yang didasarkan pada UU No 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pintu masuk. Menurut dia, sebenarnya cukup mudah bagi KPK untuk melakukan pembuktian terbalik yakni dengan menanyakan penghasilan dan harta kekayaan yang dimiliki kepada orang-orang yang diduga terlibat. "KPK perlu gunakan UU TPPU untuk menerapkan pembuktian terbalik," jelasnya. Namun, Harris bisa memahami langkah yang KPK selama ini dalam memproses kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Menurut dia, KPK memang tidak akan gegabah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi dengan mengumpulkan bukti-bukti kuat keterlibatannya. "KPK harus menemukan bukti-bukti kuat dulu sebelum menetapkan seseorang menjadi tersangka," katanya. Pada kesempatan tersebut, Harris Thahir meminta agar KPK tidak hanya memfokuskan pada satu orangnya saja, tapi semua kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Menurut dia, ada sejumlah nama kader Partai Demokrat yang diduga terlibat pada dugaan kasus korupsi Hambalang. "Saya harapkan KPK bisa membuka semua kasus korupsi yang melibatkan kader Partai Demokrat. Semua memiliki harapan besar pada KPK saat ini," katanya. (R024/R010) KPK Harus Tetap Ada Penulis : Icha Rastika | Kamis, 5 Juli 2012 | 19:47 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus tetap ada dan menjadi alat pertahanan negara paling depan dalam melawan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, anggaran belanja negara yang dialokasikan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi pun harus selalu ada. Hal tersebut diungkapkan mantan komisioner di Independent Commission Against Corruption (ICAC) atau lembaga semacam KPK di Hongkong, Bertrand Despeville, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (5/7/2012). Bertrand hadir di KPK dalam rangka lawatannya ke Indonesia untuk bertemu dengan lembaga penegak hukum dan pegiat antikorupsi. Hadir pula dalam jumpa pers tersebut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan Zulkarnain. Menurut Bertrand, pemberantasan korupsi dalam suatu negara membutuhkan waktu lama. Di Hongkong, katanya, paling tidak dibutuhkan 20-25 tahun untuk menciptakan masyarakat yang tidak toleran terhadap korupsi. "Tidak lagi pasrah, tidak bisa menoleransi adanya korupsi dalam kehidupan kita," ujar Betrand. Bahkan, lanjutnya, meskipun sudah sampai pada tahap demikian, pemberantasan korupsi tidak boleh mengendur. Hal itu dikarenakan masalah korupsi masih mungkin datang kembali. Selama ini Betrand tidak pernah mendengar ada negara yang membubarkan lembaga antikorupsinya meskipun masyarakat negara tersebut sudah intoleran terhadap korupsi. Hal sebaliknya, seolah terjadi di Indonesia. Betrand mendengar kalau KPK disebut sebagai lembaga ad hoc atau temporer. "Harus disadari lembaga seperti KPK ini harus tetap hadir karena merupakan pertahanan paling depan dalam melawan korupsi," ujarnya. Betrand juga sempat menyinggung hubungan KPK dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang seolah tidak baik. Menurutnya, suatu hal yang wajar jika DPR seolah balas dendam terhadap KPK sebab KPK melakukan penindakan terhadap para anggota dewan yang terlibat korupsi. "Sayangnya saat ini KPK sedang mengalami masalah dari parlemen, tidak mengherankan karena KPK terpaksa melakukan penindakan anggota parlemen sehingga tidak mengherankan jika lembaga ini melakukan balas dendam ke KPK," tutur Betrand yang pernah datang ke Indonesia pada 2000-2001 untuk membantu penyusunan undang-undang yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran KPK. Terkait dengan pembangunan gedung baru KPK yang tidak disetujui DPR sejak 2008, Betrand mengatakan gedung yang ditempati KPK saat ini jelas tidak memadai. Karenanya, ucap Bertrand, KPK membutuhkan gedung yang lebih representatif. "Bagi saya bukan masalah apakah itu gedung baru atau sewa, tapi gedung yang saat ini ada tidak memadai bagi 750 pegawai," ucapnya. Editor : Laksono Hari W [Non-text portions of this message have been removed]
