Ditolak Daftar ke SMP, Ratusan Siswa Demo Penulis : Kontributor Kompas TV, Budy Setiawan | Kamis, 5 Juli 2012 | 14:12 WIB
MANOKWARI, KOMPAS.com - Ratusan siswa lulusan sekolah dasar di Manokwari, Papua Barat, Kamis (5/7) melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Kabupaten Manokwari. Para siswa yang didampingi orang tuanya ini menuntut agar Disdikpora dapat memfasilitas mereka untuk masuk di SMP Negeri 01. Pasalnya saat akan mendaftar, para siswa ini ditolak oleh pihak SMP Negeri 01. Alasan penolakan ini, menurut pihak sekolah disebabkan karena kuota penerimaan telah terpenuhi sebanyak 160 siswa. Rinciannya, siswa asli Papua 80 orang dan non Papua 80 orang. Semuanya menempati 4 ruang kelas yang disediakan. Sedangkan SMP Negeri 01 menolak menambah penerimaan siswa baru, karena masih kekurangan guru dan ruang kelas. Selain itu, pihak sekolah juga tidak membuka kelas sore. Dalam unjuk rasa tersebut, para siswa yang didamping oleh orang tuanya sambil membawa ijazah, berjalan kaki dari SMP Negeri 01 Manokwari ke kantor Disdikpora di Jalan Pahlawan Sanggeng. Di hadapan Sekretaris Dinas Pendidikan, Drs Simson Aronggear, para orang tua murid meminta agar pihak dinas dapat membantu para sisiwa ini untuk masuk sekolah SMP Negeri 01. Sebab sekolah lainnya telah menutup pendaftaran. Merespon tuntutan orang tua murid, Simson berjanji akan segera bertemu dengan pengurus SMP Negeri 01. Hasil pertemuan nanti akan ditempelkan. Untuk itu, Simson meminta para siswa untuk tetap bersabar menunggu keputusan yang akan diambil. Setelah dialog, para orang tua siswa mengumpulkan semua ijazah dan menyerahkannya ke pihak Disdikpora. Setelah itu, mereka pun membubarkan diri dengan tertib. Koordinator aksi, Muhamad Patiran mengatakan, unjuk rasa ini dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian terhadap para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun ditolak oleh pihak sekolah. "Kalau sekolah saja sudah tolak siswa ini, masak mereka masih usia sekolah sudah harus bekerja atau menikah. Jadi kami menginginkan dinas (Disdikpora, red) dapat mencari jalan keluar agar anak-anak ini dapat bersekolah," kata Muhamad Patiran di Manokwari. Editor : Farid Assifa [Non-text portions of this message have been removed]
