whahaaaaha,.......... KARIKATUR YANG JITU !  BRAVO !! ( Atas Kreasi sang
Author) 
 

.......... SEMOGA SYETAN2 KORUPSI TERMASUK  KORUPTOR Q´ORAN DARI GOLKAR 
SEGERA DI BORGOL untuk selamanya .........
 
-------Original Message-------
 
From: Sunny
Date: 20.7.2012 8:52:31
To: Undisclosed-Recipient:,
Subject: [inti-net] Stop Korupsi di Bulan Ramadhan!
 
  
Ref: Sabar, sabar. Sesudah ramadhan boleh lagi panen sesukanya, dua kali,
tiga kali atau kali lipat, sikat! 

http://www.analisadaily
com/news/read/2012/07/19/63710/stop_korupsi_di_bulan_ramadhan/#.UAj_i6PDMeU

Kamis, 19 Jul 2012 00:05 WIB
Stop Korupsi di Bulan Ramadhan!

Ilustrasi
Oleh : Maulana Syamsuri. Korupsi adalah ibarat penyakit kronis yang paling
ganas dan berbahaya, seperti kanker yang sulit untuk diobati serta
penularannya pun amat cepat. Para koruptor yang sudah tertangkap tidak dapat
lagi dihitung dengan jari, baik yang sudah divonis pengadilan maupun yang
sedang menjalani proses persidangan juga yang sedang dalam penyelidikan dan
penyidikan. Korupsi dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari mantan
menteri, gubernur, walikota, kepala daerah, hingga kepala dinas di berbagai
instansi, pihak swasta selaku pemberi suap, hingga di kalangan figur yang
paling terhormat, yakni anggota DPR.
Padahal sebagian besar yang melakukan kejahatan korupsi di negeri ini adalah
kaum intelektual yang berpendidikan tinggi, tidak sedikit yang mengantongi
ijazah magister maupun S2. Dan pelakunya tidak hanya kaum lelaki, bahkan
tidak sedikit dari kaum perempuan, seperti Nunun Nurbeity, Wa Ode Nurhayati,
Mindo Rosalinda, Miranda Swaray Goeltom, Angelina Sondakh dan terakhir
adalah Neneng Sri Wahyuni.

Kota Medan juga menjadi sarang tikus,artinya banyak penyalah gunaan uang
negara di ibukota Sumatera Utara ini. Forum Indonesia untuk Transparansi
Anggaran (Fitra) mencatat,bahwa BPK telah menemukan kerugian negara di
Sumatera Utara sebesar Rp.1,1 triliun.

Birokrat dan Tikus

Mental korupsi di negeri ini sudah merata, sudah menjalar ke segala penjuru,
dari kalangan pejabat rendah hingga setingkat mantan menteri. Perampokan
uang negara oleh birokrat pemerintah adalah hal yang biasa. Mantan menteri
sosial adalah contoh birokrat tinggi yang merampok duit negara dengan cara
halus. Bachtiar Chamsyah, politisi dari Partai Persatuan Pembangunan itu
harus menginap dalam bui selama 20 bulan akibat menyelewengkan dana
pengadaan mesin jahit, sapi impor dan kain sarung sebesar Rp.35,7 milyar. 

Masih setingkat menteri yang menggarong duit rakyat adalah Mantan menteri
Kelautan dan Perikanan yang juga mantan gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad,
baru saja ditetapkan sebagai tersangka karena memperkaya diri sendiri dari
duit rakyat sebesar Rp.5,4 milyar. 

Permainan jorok alias pat gulipat juga terjadi tumpang tindih di direktorat
pajak. Banyak maling bersarang di institusi ini. Belum lagi sepi pemberitaan
tentang kasus korupsi di perpajakan yang dilakukan oleh pegawai Pajak, Gayus
Tambunan yang divonis 12 tahun, sudah muncul koruptor lainnya. Dari
tangan-tangan petugas pajak inilah uang mengalir ke kas negara, tapi
tangan-tangan ini pula yang membobol uang negara. 

Selain Gayus Tambunan terdapat lagi mantan kepala Kantor Pajak Jakarta,
Bahasyim Assafie yang melakukan pencucian uang hasil korupsi senilai Rp.64
milyar serta menerima uang suap Rp.1. milyar. Bahasyim akhirnya harus
mendekam dalam sel selama l0 tahun. Tumpang tindih, itulah kasus yang
terjadi di dirjen pajak, menyusul nama Dhana Widyatmika yang diduga
melakukan pencucian uang Rp. 60 milyar. Kejahatan pajak juga dilakukan oleh
Suhertono, petugas Pajak Pratama di Surabaya yang diduga menggelapkan uang
pajak sebesar Rp.300 milyar. Kantor Pajak Bekasi juga kebobolan uang sesar
Rp.574 juta yang dilakukan Denok Taviperiama dan Totok Hendriyatno. Kekayaan
karyawan pajak ini mencapi Rp.5,52 milyar. Tidak berhenti sampai di sini,
tangan-tangan kotor petugas pajak ini juga merambah ke Sidoarjo. KPK behasil
membekuk Tommy Hendratno, Kepala Seksi Pengawasan Pajak Sidoarjo Selatan. 

Pajak merupakan pemasukan uang negara terbesar, mulai dari pajak usaha,
pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, PBB
 bea meterai, bea penghasilan atas tanah, pajak kenderaan bermotor, pajak
hotel/restoran, reklame dan banyak lagi. Karena banyaknya jenis pajak itu,
jangan sampai dirjen pajak jadi sarang penyamun. Restitusi pajak merupakan
lahan yang empuk untuk dijadikan lahan korupsi. Pengawasan yang ekstra ketat
perlu dilakukan untuk menyelamatkan uang negara tidak hanya di bulan
Ramadhan, tapi juga untuk selanjutnya. Semua Departemen bersih dari
perbuatan korupsi, itulah yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia yang bersih!.

Kas Harus Steril di Bulan Ramadhan

Semua kas,terutama kas APBN/APBD, Pemda maupun pemerintah kota serta di
tingkat kabupaten, selama ini adalah sangat rawan dengan kecurangan alias
penyelewengan uang negara yang jumlahnya tidak sedikit.

Di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah dan maghfirah hendaknya dana itu
harus steril dari perbuatan keji dan tercela, yakni bersih dari tangan
tangan jahil para pegawai/pejabat yang berniat nakal. Di bulan suci Ramadhan
kas milik negara harus benar-benar terjaga dari perbuatan korupsi. Jangan
ada satu rupiahpun uang negara yang digerogoti para koruptor pada bulan suci
Ramadhan ini dimana setiap kaum muslimin meningkatkan ketaqwaan dan
ibadahnya.

Untuk menjaga agar uang kas milik pemerintah itu tidak dibobol sang koruptor
 hendaknya dilakukan pengawasan yang ekstra ketat. Dalam hal ini pengawas
intern, inspektorat daerah harus bekerja ekstra istimewa mengawasi setiap
pengeluaran uang, baik berupa uang tunai maupun lewat transfer. Yang terbaik
adalah setiap instansi pemerintah kota/daerah harus melakukan penghematan
atau melakukan seleksi seketat-ketatnya setiap pengeluaran uang kas,terutama
untuk belanja daerah antara lain pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas
 biaya perawatan kesehatan dan pos-pos pengeluaran lainnya.

Korupsi yang berlatar belakang perjalanan dinas sangat dominan. BPK
menemukan penyelewengan sebesar 30-40 persen dari jumlah biaya perjalanan
dinas di berbagai instansi yang meliputi jumlah Rp.18 trilyun.

DPRD yang memiliki salah satu wewenangnya yakni pengawasan, juga diharapkan
turun tangan untuk mengawasi setiap mutasi keuangan pemkab/pemkot. Dalam
bulan suci Ramadhan para inspektorat maupun pengawas intern harus memasang
indera keenam agar korupsi dicegah sedini mungkin.

Tidak hanya pengeluaran yang diperketat dan diawasi, tapi dalam hal
penerimaan juga harus diupayakan bersih dari tangan-tangan kotor. Setoran
dari bea cukai yang berkaitan dengan barang-barang keluar seperti ekspor
kelapa sawit, maupun ekspor barang lainnya harus terhindar dari pemotongan
yang tidak resmi. Ditjen Bea Cukai mengutarakan, telah menerima uang bea
sebesar Rp.69 trilyun dan mudah-mudahan jumlah ini utuh masuk kas negara.
Masih banyak lagi penerimaan dari masyarakat maupun badan usaha yang perlu
pengawasan. Berbagai retribusi juga perlu pengawasan ekstra ketat. Jangan
berikan peluang kepada oknum yang ingin menggarong uang negara. Kran
kebocoran harus ditutup rapat-rapat pada bulan Ramadhan. Jangan ada sekecil
lubang jarumpun yang terbuka.

Berikan Kemudahan Perizinan

Pelayanan masyarakat yang butuh berbagai perizinan sebaiknya diberikan
kemudahan dalam bulan Ramadhan ini, seperti izin membangun, izin mendirikan
usaha, izin ekspor/impor, angkutan dan banyak lagi. Yang lebih penting lagi
adalah pelayanan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) harus lebih baik dan
mudah.

Setelah pimpinan BPN dipegang oleh Hendarman Supandi, mantan Jaksa Agung,
diharapkan BPN dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Semoga dibawah pimpinan mantan jaksa agung ini, BPN dapat menuntaskan
berbagai kasus lahan yang terkadang menyebabkan berbagai bentrokan dan
kerusuhan, seperti di Mesuji Sumsel/Lampung dan daerah lainnya. Bahkan di
Sumatera Utara sendiri kasus sengketa lahan banyak terjadi, terutama antara
masyarakat dengan pihak perkebunan. Mudah-mudahan BPN di tangan pimpinan
yang baru, masalah-masalah sertifikat lahan dapat segera dituntaskan.
Pengurusan sertifikat kepemilikan tanah di BPN selama ini dikeluhkan
masyarakat memakan waktu lama dan biaya besar.*** 

Penulis adalah sastrawan/novelis.

[Non-text portions of this message have been removed]



 

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke