Potensi Ekspor Daerah Belum Dikembangkan Penulis : Eny Prihtiyani | Selasa, 17 Juli 2012 | 08:57 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kadin Indonesia menilai bahwa setiap daerah memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Di tingkat daerah, potensi demikian beragam mulai dari perkembangan pariwisata, pertanian hingga industri yang bahkan bisa berorientasi untuk ekspor. "Masing-masing daerah memiliki keunggulan. Masa depan Indonesia ada di daerah dan pemerintah daerah juga harus menyadari dan mempraktekkan pentingnya kebijakan daerah yang business friendly," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani, dalam siaran pers, Selasa (17/7/2012). Untuk itu, kata Rosan, perlu diadakan suatu program nasional guna mengembangkan potensi daerah dengan menggalakkan ekspor daerah. Aktivitas seperti itu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengusaha daerah dan mengurangi angka pengangguran. "Potensi ekspor komoditas di daerah oleh pelaku usaha daerah yang berorientasi ekspor apabila didukung pembiayaannya oleh lembaga keuangan, akan dapat meningkatkan peran pengusaha lokal di pasar nasional dan pasar internasional yang pada akhirnya mampu menambah potensi pendapatan negara," kata Rosan. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Modal Ventura & Alternatif Pembiayaan Kadin Basrizal Basri mengatakan, untuk memudahkan akses pembiayaan serta memperoleh akses pasar untuk melakukan ekspor, pengusaha kecil yang baru akan memulai ekspor dapat bekerja sama dengan eksportir lokal yang mempunyai produk sejenis. Pemerintah, kata Basrizal, saat ini harus terus merangsang agar ekspor tidak hanya tergantung pada produk alam seperti sektor migas dan pertambangan yang akan dapat habis dan tidak dapat diperbaharui, tetapi meningkatkan ekspor yang berasal dari produk olahan yang mempunyai nilai tambah, seperti produk-produk dari sektor agrobisnis, industri kreatif dan lain-lain. Basrizal menyesalkan, kondisi yang ditemui sekarang ini produk-produk dari lembaga keuangan termasuk bank komersial belum seluruhnya dapat dipergunakan secara optimal dan tidak sepenuhnya bisa diharapkan untuk menyelesaikan persoalan ini. "Memang diperlukan sumber pembiayaan lain yang bersifat penjaminan dari lembaga pembiayaan seperti dari asuransi ekspor Indonesia yang bisa menjadi salah satu pilihan," ujar Basrizal. Wakil Ketua Umum Kadin Sulawei Tengah Bid. UKM Moh. Nur DG.Rahmatu mengatakan, teknologi, SDM dan perbankan masih menjadi hambatan yang ditemui bagi para pelaku UKM. Para pelaku UKM daerah yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor dinilai masih minim pengetahuan akan informasi lembaga pembiayaan ekspor. Dukungan permodalan adalah salah satu bagian yang penting bagi para pelaku usaha. Diharapkan lembaga pembiayaan tidak hanya menjamin dari segi komoditasnya saja, tetapi juga terhadap jaminan-jaminan pembayaran dengan pihak pembeli asing. "Oleh karenanya, para pelaku UKM daerah harus lebih mengetahui lagi prosedur-prosedur pembiayaan ekspor." Kata Moh. Nur. Pemerintah Sulawesi Tengah mencanangkan di tahun 2020 bisa sejajar dengan provinsi maju di Kawasan Timur Indonesia melalui pengembangan agribisnis dan kelautan. "Sektor Pertanian khususnya sub sektor perkebunan di Sulawesi Tengah telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan beragamnya komoditi perkebunan yang diusahakan oleh petani, salah satunya komoditas kakao yang tersebar di kabupaten dan kota se-Sulawesi Tengah," kata Staf Ahli Gubernur Sulawesi Tengah Sutrisno Sembiring. Pengembangan perkebunan kakao tersebut, kata Sutrisno, telah menjadi primadona tidak hanya dalam meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga dalam meningkatkan volume perdagangan komoditi unggulan Sulawesi Tengah. Editor : Rusdi Amral Rangkul Kaum Marginal Guna Tingkatkan Perekonomian Nasional Oleh Johnson Simanjuntak | TRIBUNnews.com – 17 Juli 2012 TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guna meningkatkan perekonomian masyarakat, organisasi kemasyarakatan Gerakan Aman Adil Sejahtera untuk Indonesia (Garansi) intensif merangkul kaum marginal. Diharapkan kelompok ini menjadi pendorong peningkatan perekonomian nasional. Kelompok masyarakat strategis yang dimaksud adalah kelompok tani, pemulung, nelayan, mahasiswa, pemuda/i, ibu rumah tangga, pedagang pasar, dan kelompok pedagang kaki lima. Demikian disampaikan Ketua Umum Garansi, Gondo Raditiyo Gambiro pada puncak peringatan HUT ke-8 Garansi di Istora Senayan, Jakarta, kemarin. Acara yang dihadiri sekitar 15 ribu kader Garansi itu juga dihadiri Menteri Koperasi UKM, Syarif Hasan dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Gambiro mengatakan, kelompok ini menjadi bagian dari program Gerakan Kewirausahaan Kelompok Strategis (GK2S) yang baru saja dideklarasikan Garansi. "Sejak berdiri delapan tahun lalu, kelompok ini yang menjadi tulang punggung Garansi. Dan kelompok ini ikut aktif menyukseskan program pemerintah," katanya. Realisasi kerja Garansi merangkul kaum marginal melalui pembentukan 1.000 unit koperasi dan Kios Garansi koperasi yang tersebar di 23 provinsi. Unit koperasi dan Kios Garansi akan bernaung di bawah Induk Koperasi Garansi (IKG). Menkop UKM Syarif Hasan mengatakan Pemerintah sendiri mendukung aksi Garansi untuk mengembangkan kewirausahaan masyarakat. Menurut Syarif, gerakan kewirausahaan ini secara kumulatif akan meningkatkan rasio kewirausahawan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. "Kemarin kita sudah dua tahun mencatat (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka sampai 1,6 persen per tahun. Dan saya harapkan tahun ini dengan gerakan kewirausahawan seperti yang dilakukan oleh Garansi dan Partai Demokrat pada tahun ini akan kita capai 2 persen," ujar Syarif. Sedangkan Anas Urbaningrum mengatakan dalam dua tahun terakhir pertumbuhan kewirausahaan Indonesia terus meningkat tajam. Betapa tidak, dari sebelumnya hanya 0,2 persen jumlah penduduk Indonesia, kini wirausahawan Indonesia mencapai 1,56 persen. "Jika trend pertumbuhan itu terus terjaga maka dalam dua tahun ke depan angka wirausahawan di Indonesia akan mencapai 2,5 persen," katanya. [Non-text portions of this message have been removed]
