Selasa, 17 Juli 2012 | 08:40 WIB MUI Cianjur: 1 Ramadan Tidak Serentak TEMPO.CO, Cianjur - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur memastikan jika penentuan tanggal 1 Ramadan atau hari pertama puasa tidak akan serentak. Hal ini karena adanya perbedaan penafsiran dan pandangan terhadap cara perhitungan antara hisab dan rukyat.
"Kami pastikan tidak akan serentak, karena sejak dulu memang ada dua perhitungan yang dipercaya untuk penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Namun, MUI dan Kementerian Agama telah sepakat penentuan ini berdasarkan perhitungan rukyat atau saat hilal terlihat di akhir bulan Syaban," ujar Sekretaris MUI Kabupaten Cianjur, Ahmad Yani, di Cianjur. Yani menegaskan, MUI dan Kementerian Agama tidak akan mempersoalkan dan memaksa suatu kelompok untuk sama dan sepemahaman mengenai perhitungan ini, karena semuanya berdasarkan kepercayaan masing-masing. "Tim MUI dan Kementerian Agama telah sepakat untuk penentuan 1 Ramadan berdasarkan penglihatan rukyat atau usai melihat hilal pada 29 Syaban 1433 Hijriyah tepat pukul 11.21 WIB," ujarnya. Untuk penentuan tersebut, tim MUI dan Kementerian Agama akan melihat secara langsung adanya hilal yang dilokasikan untuk wilayah Cianjur dan Sukabumi, berpusat di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Semuanya serentak akan dilakukan di 70 titik se-Indonesia. Jika hilal terlihat pada hari Kamis, dipastikan puasa Ramadan akan digelar mulai 21 Juli 2012 dan salat tarawih berlangsung 20 Juli 2012. "Jika hilal tidak terlihat pada Kamis tersebut, maka akan dipastikan puasa Ramadan akan dibulatkan usai tanggal 30 Syaban 1733 Hijriyah, katanya. Hasil dari penentuan ini, menurut Yani, nantinya akan dilaporkan pada sidang isbat semua departemen untuk menentukan dan diumumkan secara nasional. Perbedaan tersebut, lanjutnya, tidak akan mengurangi substansial Ramadan sebagai bulan penuh berkah dan ampunan. Sementara itu, melihat perbedaan mazhab perhitungan tersebut, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, Mohamad Toha, mengungkapkan persoalan ini memang tidak akan pernah selesai di Indonesia. Sebab, perbedaan penafsiran dan pandangan masing-masing kelompok sangat kuat. Namun, mekanisme negara untuk menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal sudah tepat dengan adanya sidang isbat, duduk bersama untuk menentukannya. "Meskipun akhirnya akan tetap berbeda juga, mudah-mudahan para pemimpin Ormas dapat menyamakan rumusan tentang penentuan tanggal dan tahun hijriyah, karena ini penting untuk kebersamaan umat," ujar dia. Menurut Toha, di era yang serba modern dan kecanggihan teknologi, sebenarnya tidak perlu melihat perhitungan dengan mata kepala sendiri hingga larut malam. "Ini menarik saat sidang isbat selalu dilaksanakan, namun perbedaan akan selalu terjadi," ujarnya. DEDEN ABDUL AZIZ Selasa, 17 Juli 2012 | 05:27 WIB NU Yakin Awal Puasa Hari Sabtu TEMPO.CO, Surabaya--Koordinator Tim Rukyatul Hilal (melihat hilal) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, KH Sholeh Hayat, meyakini awal puasa Ramadan 1433 H jatuh pada Sabtu, 21 Juli. "Dari hasil kajian pada 21 kitab rujukan, 16 kitab berkesimpulan puasa pada Sabtu," kata dia kepada Tempo, Senin 16 Juli 2012. Menurut dia, mayoritas rujukan memprediksi hilal di bawah 2 derajat sehingga hampir bisa dipastikan hilal pada Kamis, 19 Juli, tidak akan terlihat. Artinya, bulan Sya''ban wajib digenapkan menjadi 30 hari dan tanggal 1 Ramadan jatuh pada Sabtu, 21 Juli. Hilal atau bulan baru adalah bulan sabit yang tampak bersamaan dengan matahari terbenam. Berbeda dengan NU, Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Nadjib Hamid, memastikan awal Ramadan jatuh pada Jumat, 20 Juli mendatang. PWM Jawa Timur meyakini hilal pada 19 Juli bakal tampak di ketinggian 1 derajat lebih 44 menit hingga 2 derajat lebih 8 menit. "Artinya, hilal sudah wujud, dan kami puasa tanggal 20 Juli," kata Nadjib. Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, Ahmad Jauhari, menilai perbedaan penentuan awal puasa adalah wajar. Ia juga membantah tudingan bahwa sidang Isbat yang akan dilakukan 19 Juli mendatang tidak demokratis. “Memang tidak mungkin menunggu suara bulat karena keputusan harus diambil saat itu juga," ujarnya. FATKHURROHMAN TAUFIQ | GADI MAKITAN [Non-text portions of this message have been removed]
