Hendardi: Berhentikan Saja Menteri yang Diindikasi Korupsi Penulis : Galih Prasetyo | Jumat, 20 Juli 2012 | 07:02 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua SETARA Institute, Hendardi, menilai peringatan yang dilontarkan Presiden SBY menyangkut korupsi tidak akan membawa pengaruh terhadap kemajuan pemberantasan korupsi. Seperti diberitakan, SBY saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012), mengimbau tegas supaya pejabat negara tidak melakukan penyelewengan anggaran dan korupsi. "Kalau SBY berniat menegakkan etika politik yang bersih, sebaiknya berhentikan saja para menteri yang diindikasi korupsi atau mengetahui terjadinya korupsi di kementeriannya dan membiarkannya," kata Hendardi melalui pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis malam. Tak bisa dimungkiri, dari jajaran menteri di Kabinet Indonesi Bersatu (KIB) Jilid II ini, beberapa nama kerap disebut-sebut terlibat dalam skandal korupsi. Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malarangeng, misalnya. Di internal kementeriannya sedang diterpa dugaan korupsi. Teranyar, Kamis (19/7/2012), ruang Biro Perencanaan Keuangan Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan dan gedung arsip Kemenpora di Cibubur digeledah KPK. Setidaknya, ada sederetan nama menteri ataupun kementeriannya yang dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, seperti Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Agung Laksono selaku Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Agama Suryadharma Ali, yang kementerian diduga menyelewengkan anggaran terkait pengadaan Al Quran. Apabila SBY memiliki data sahih mengenai korupsi di jajaran kabinetnya, Hendardi menuturkan, pakta integritas bisa dijadikan alasan untuk melakukan evaluasi kabinet. "Apalagi SBY mengaku memiliki data sahih soal korupsi. Pakta integritas bisa dijadikan tolok ukur untuk evaluasi kabinet," tutur Hendardi. Editor : Benny N Joewono Terkait Menteri Korupsi Peringatan Keras SBY Tak Akan Berpengaruh Penulis : R. Adhi Kusumaputra | Jumat, 20 Juli 2012 | 00:06 WIB JAKARTA, KOMPAS.com - Peringatan keras Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada para menterinya terkait korupsi di beberapa kementerian tidak akan memberikan pengaruh apapun pada pemajuan pemberantasan korupsi. "Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berniat menegakkan etika politik yang bersih, sebaiknya berhentikan saja para menteri yang diindikasi korupsi atau tahu terjadinya korupsi di kementeriannya dan membiarkannya. Apalagi SBY mengaku memiliki data sahih soal korupsi," kata Hendardi, Ketua BP Setara Institute dalam siaran persnya, Kamis. "Pakta Integritas bisa dijadikan tolok ukur untuk evaluasi kabinet," jelas Hendardi, Editor : Robert Adhi Ksp [Non-text portions of this message have been removed]
