http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/saweran-untuk-gedung-baru-kpk-ditutup/25772
Saweran Untuk Gedung Baru KPK Ditutup Jumat, 12 Oktober 2012 | 14:39 Sejumlah anak memasukan uang ke celengan untuk membantu membangun gedung baru KPK. [Antara] [JAKARTA] Bersamaan dengan disetujuinya pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Komisi III DPR RI, saweran masyarakat untuk pembangunan gedung baru KPK akhirnya resmi ditutup. "Dengan disetujuinya gedung KPK atas dicabutnya tanda bintang, penerimaan saweran KPK kami tutup," kata Koordinator Aksi Saweran untuk KPK, Illian Deta Sari di Jakarta, Jumat (12/10). Total hasil saweran per Kamis (11/10), sebesar Rp 386.561.396. Tapi masih ada teman yang konfirmasi mau menyerahkan dari penjualan kaos di Gusdurians sekitar Rp 7,5 juta dan saweran di kotak kaca di KPK yang pada Jumat masih dihitung. Illian, yang juga aktivis ICW ini menerangkan, pihaknya masih menunggu penyerahan dana dari sejumlah aktivis pro pemberantasan korupsi. "Sesudahnya segera kami serahkan ke KPK melalui mekanisme UU Perbendaharaan Negara, dan aturan turunannya yaitu diserahkan ke Kemenkeu," ujar Illian. [L-8] +++++ http://www.suarapembaruan.com/politikdanhukum/dpr-akhirnya-setuju-gedung-baru-kpk/25771 DPR Akhirnya Setuju Gedung Baru KPK Jumat, 12 Oktober 2012 | 14:37 Gedung KPK. [google] [JAKARTA] Komisi III DPR RI akhirnya menyetujui pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan tersebut disepakati setelah tidak ada saran dari Komisi III DPR RI sebagai prasyarat yang bisa dijalankan oleh KPK. Padahal, sebelumnya usulan pembangunan gedung baru KPK itu ditolak dengan memberinya tanda bintang. Masyarakat pun protes dengan menggalang dana bertema ‘Saweran Gedung Baru KPK’ yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 400 juta. "Komisi III DPR RI menyetujui gedung baru KPK, setelah KPK menyampaikan rincian tahapan pembangunan gedung baru tersebut. Kami lihat rincian ini cukup bagus. Selain itu, KPK telah mengkaji dan mencoba mengikuti semua saran dari Komisi III DPR RI,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika di Jakarta, Jumat (12/10). Ditolak Selain meminta persetujuan pembangunan gedung baru, lanjut politisi Partai Demokrat itu, KPK juga mengajukan anggaran pembentukan komunitas antikorupsi dan publikasi ke Komisi III DPR RI. Namun, anggaran ini ditolak dan dialihkan ke pos pencegahan dan pengawasan. "Ada juga yang kami tolak di antaranya anggaran pembentukan komunitas antikorupsi dan publikasi," kata Pasek. Menurut Pasek, anggaran yang diminta KPK untuk pembentukan komunitas itu sebesar Rp 10 miliar. Dan alasan DPR menolak, karena KPK belum bisa menjelaskan dengan rinci mengenai teknis pembentukan dan pengawasan komunitas yang dibentuk. Karena itu, Komisi III DPR RI merasa lebih baik jika anggaran tersebut dialihkan pada program yang lain. "Komunitas itu ditolak karena sampai Kamis (11/10) kemarin, KPK tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana membentuknya, siapa-siapa saja di dalamnya itu belum jelas. Kami tidak ingin ada nomenklatur anggaran mereka membentuk lembaga, di mana program adalah lebih penting," ujar Pasek lagi. Sementara itu, mengenai anggaran publikasi, Komisi III DPR RI mengalihkannya ke pos pencegahan dan pengawasan tindak pidana korupsi. Publikasi masih dianggarkan dengan agenda pencegahan dan pengawasan dari KPK. "Anggaran publikasi dialihkan ke pencegahan dan monitoring," tambah Pasek. Anggota Komisi III FPPP DPR RI dari FPPP, Dimyati Natakusumah mendukung pembangunan Gedung KPK baru tersebut. Hanya saja PPP berpesan KPK mewaspadai praktik KKN dalam proyek pembangunan gedung baru itu. "PPP mendukung, setuju dalam hal pengadaan gedung baru KPK, lama memang tapi dari awal PPP setuju asalkan tidak menodai lembaga KPK," tegasnya. Dikatakan, KPK harus berhati-hati dalam proyek pembangunan gedung baru, karena proyek itu meski dilakukan oleh KPK, tetapi tetap rentan KKN. "Saya berharap KPK hati-hati dalam pembangunan ini, ada proses pelaksanaan, proses tender, yang otomatis ada pengusahanya. Nanti jangan sampai diindikasikan KKN, karena pengusaha yang mencari keuntungan. Sebagai lembaga yang diidolakan publik, sebaiknya tidak ikut dalam permainan proyek karena bisa merusak citra KPK," ungkapnya. [L-8] [Non-text portions of this message have been removed]
