Ref: Kurang lebih jumlah penduduk NKRI 241.000.000. dan jumlah dokter tercatat menurut artikel dibawah ini adalah 70.000 orang. Jadi rata-rata 1 dokter untuk 3443 orang. Banyak atau sedikit jumlah ini dalam 67 merdeka-merdeka menurut tanggapan Anda dan apakah mungkin dicapai 1 dokter untuk misalnya 200 orang.
http://aceh.tribunnews.com/2012/11/01/peran-dokter-mulai-bergeser Peran Dokter Mulai Bergeser? Kamis, 1 November 2012 08:15 WIBOleh Mohd. Andalas DALAM 10 tahun terakhir, minat siswa lulusan SMA mengikuti seleksi Fakultas Kedokteran meningkat tajam. Lama masa kuliah serta biaya yang mahal, bukan halangan jika sudah menjadi cita-cita dan komitmen. Menjadi dokter adalah sebuah prestise tersendiri. Para orang tua bangga jika anaknya menjadi dokter, beristri/bersuami dokter, atau memiliki menantu seorang dokter. Pada waktu bersamaan, terjadi pertumbuhan institusi pendidikan dokter, yang bisa saja menjadi bisnis investasi yang menjanjikan. Sesuai dengan perubahan zaman, kita pun sudah jarang mendengar sukaduka dokter yang bergelut di pelosok atau daerah terpencil. Mereka, terutama para dokter muda lebih memilih bekerja di daerah yang memiliki fasilitas cukup, di tempat yang menjanjikan bagi peningkatan karir dan masa depan mereka. Hal ini kemudian menjadi satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Lalu, apakah ini satu pertanda bahwa peran dokter mulai bergeser? Merujuk pada data yang dikeluarkan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, kini jumlah dokter umum tercatat sebanyak 70.000 orang. Jumlah ini akan terus meningkat mengingat 70 institusi pendidikan kedokteran yang ada di tanah air menghasilkan 5.000 lulusan setiap tahunnya. Namun, di sisi lain, yang memprihatinkan, dari 8.913 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), sepertiganya tidak memiliki dokter umum. Pada umumnya kasus ini terjadi di Indonesia Timur dan lintas perbatasan negara. Kebijakan berubah Mengapa Puskesmas-puskesmas kosong dari kehadiran dokter? Padahal Indonesia telah merdeka lebih dari 67 tahun. Apakah ada kelemahan dalam kebijakan penempatan dokter pada masa kini? Atau perlukah pola era Presiden Soeharto digunakan kembali yakni semua dokter di-Inpres-kan, berkarya di puskesmas sebagai wajib kerja sarjana satu (WKS1). Tanpa WKS1, dokter-dokter muda tidak dapat melanjutkan pendidikan spesialisnya. Namun, kebijakan ini berubah pada masa reformasi karena pemerintah berdalil, ada kesamaan hak antara dokter dengan sarjana lain. Modul pendidikan dokter saat ini telah berubah yakni dengan sistem modul blok terintegrasi yang dikenal dengan modul problem base learning, plus pendidikan keterampilan klinik/lab-skill. Dengan modul ini dokter muda telah siap saat pendidikan profesi di rumah sakit. Mereka diharapkan menjalankan tugas, di mana pasien tidak lagi dijadikan sebagai obyek latihan seperti terkesan selama ini, yang membuat masyarakat takut ke rumah sakit. Pascalulus pendidikan dan menjadi dokter, diwajibkan untuk tes kompetensi yang dilakukan konsil kedokteran Indonesia. Dulu lulusan FK swasta wajib ujian 5 bidang ilmu utama di FK negeri. Izin praktek dapat diajukan bila lulus tes kompentesi. Para dokter sekarang diwajibkan bekerja di RS tipe C atau D selama setahun yang dikenal dengan program internship, seperti dilakukan Malaysia. Pascakewajiban ini, mereka bebas memilih, menjadi dokter swasta, pegawai pemerintah (Depkes/staf pengajar), menjadi dokter di TNI/Polri atau melanjutkan pendidikan lanjutan. Bila dilihat dengan proses pendidikan yang relatif lama dan membutuhkan biaya yang mahal apakah masih menjanjikan memilih program pendidikan dokter? Suatu pertanyaan yang sulit dijawab bila orientasi menjadi dokter untuk cepat mendapat nilai tambah materi. Sebaliknya bila orientasi menjadi dokter dalam strata sosial pengabdian sesuai Sumpah Dokter saat pelantikan dokter tentu jawabannya lain. Bila kita kembali menoleh cerita masa lalu, seorang dokter sangat dihormati karena peran kemanusiaan nyata di masyarakat. Dan dihubungkan dengan ketiadaan dokter di puskesmas, maka perlu dicari solusi pemecahannya. Keberadaan dokter di masyarakat di seluruh pelosok Indonesia begitu penting. Pemerintah harus mencari cara terbaik mengatasi biaya pendidikan yang tinggi menjadi seorang dokter karena dengan adanya subsidi biaya pendidikan, biaya yang dikeluarkan menjadi murah dan tidak ada alasan mereka tidak mau bertugas di tempat yang kurang menjanjikan. Belum lagi bila bercerita jenjang karir dokter menjadi dokter spesialis, yang dimulai dengan kompetisi yang ketat karena terbatasnya tempat pendidikan. Lalu, besarnya biaya kuliah yang sangat bervariatif mahalnya di masing-masing perguruan tinggi, ditambah biaya hidup yang harus dikeluarkan selama pendidikan. Maka bila dilihat dengan situasi kini, terkesan faktor ini kemungkinan yang menyebabkan para dokter keberatan berdarma bakti di gampong-gampong termasuk juga dokter ahli yang dikirim dengan biaya daerah. Maka sangatlah wajar bila MK menolak perguruan tinggi menjadi badan usaha karena akan berpotensi menjadi pendidikan biaya tinggi dengan alasan tak ada alokasi dana dari pemerintah. Bila situasi ini terus terjadi maka hanya kelompok orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan dokter. Bila hal ini tidak dicari solusi terbaik dengan mengadakan biaya pendidikan murah, atau subsidi beasiswa yang wajar, maka sistem pelayanan kesehatan kita masih tetap runyam. Apakah kebutuhan dokter masih dianggap penting dan stategis bagi pembangunan kesehatan bangsa? Dokter umum yang bertugas di daerah-daerah masih dibutuhkan, selain upaya kuratif, juga mereka dapat melakukan upaya perventif dan promotif bagi masyarakat di pedesaan. Tenaga dokter umum masih berperan dalam deteksi awal kasus, karena saat ini kegagalan dalam penaganan kasus karena terlambat diketahui penyakitnya. Pemerintah mesti memikirkan solusi pembiayaan tinggi bagi pendidikan dokter demi dapat menjamin ketersediaan tenaga dokter merata di persada wilayah Indonesia. Berdedikasi tinggi Pemerintah daerah mencari para dokter yang berdedikasi tinggi untuk daerahnya sehingga akan kembali ke daerah setelah selesai pendidikan. Karena itu, beasiswa dari Pemerintah Aceh kepada dokter yang menempuh pendidikan dokter/spesialis di luar negeri atau Indonesia mesti didukung penuh. Memang harus diakui, biaya yang dikeluarkan untuk menjadi dokter spesialis lebih mahal dari kuliah di pendidikan magister lain. Keuntungannya, dengan adanya beasiswa khusus untuk pendidikan dokter dan dokter ahli selama ini, Aceh akan memiliki dokter spesialis beberapa tahun kemudian yang memadai untuk rumah sakit di kabupaten dan rumah sakit di provinsi. Ini layaknya yang diterapkan oleh beberapa departemen tertentu seperti pendidikan dokter TNI/Polri, dan Depdagri dengan mengangkat langsung mahasiswa menjadi aparatur sipil/tentara negara Bila kita contoh yang dilakukan TNI/Polri maka hal ini juga bisa dilakukan pemerintah daerah di era otonomi ini, karena daerah berwewenang mengangkat aparatur sipil bila memang dibutuhkan tetapi harus benar-benar bersih dari kerabatan dan kekeluargaan. Sehingga para calon dokter dapat menempuh pendidikan dengan ikatan dinas dan gaji pegawai mereka. Solusi dengan membuka prodi pendidikan dokter di tiap provinsi bisa menjadi pertimbangan tapi membutuhkan waktu dan biaya yang mahal. Maka upaya mengikat dengan perjanjian kontrak bagi yang diangkat menjadi pegawai aparatur negara yang mendapat beasiswa dan risiko pinalti membayar ganti rugi yang besar bagi yang ingkar janji menjadi pilihan. Mungkin dengan metode rekrutmen ini akan didapat dokter yang benar sesuai harapan masyarakat. Dokter yang menjalankan tugas sesuai sumpahnya saat mereka dilantik menjadi dokter dan siap ditugaskan di seluruh persada Nusantara. * dr. Mohd. Andalas, Sp.OG, Staf Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam, Banda Aceh. Email: [email protected] [Non-text portions of this message have been removed]
