Ref: Pada umumnya negara diciptakan pada masa modern ialah untuk mempermudah kehidupan rakyat, tetapi NKRI sebaliknya kehidupan rakyat dipersulit, jadi apakah mau dibiarkan terus-menerus dan hanya menerimo? Rakyat harus berani beruara good bye, adios, auf wiedersehen, sayonara apabila tidak mau terus ditipu oleh penguasa. Makin lama dibiarkan makin bertambah celaka, karena hanya kesulitan hidup dibebankan tanpa ada akhirnya.
http://www.shnews.co/detile-10719-ketika-mengabdi-sang-pencipta-pun-dipersulit.html Ketika Mengabdi Sang Pencipta Pun Dipersulit Wahyu Dramastuti | Senin, 12 November 2012 - 14:53:26 WIB : 61 (Foto:dok/lakpesdamjombang.org) Para penganut agama asli/penghayat kepercayaan terdiskriminasi sejak lahir hingga setelah meninggal. Tenribibi tak sanggup lagi menahan bulir-bulir air yang mengambang di sudut matanya. Syal yang menggelantung di leher hanya sedikit membantu mengusap pipinya yang basah. Emosinya membuncah mendengar cerita Evi Mauboy yang datang dari Boti, Nusa Tenggara Timur (NTT). Tenribibi dan Evi Mauboy menyusuri jarak ribuan kilometer menuju Jakarta, hanya untuk sama-sama menyuarakan nasib para penganut agama asli/penghayat kepercayaan. Perjuangan yang sangat menyakitkan. Karena belum lagi menyampaikan aspirasi, perjalanan fisik untuk menuju ke tempat bersuara di Jakarta sudah penuh liku. Evi harus keluar dari kotanya, Kupang. Kemudian naik bus tiga jam, lalu disambung ojek atau menumpang truk sejauh 50 kilometer di jalanan berbatu. Lantas diteruskan naik ojek khusus yang sudah terbiasa melewati jalan berbatu sejauh 30 kilometer. "Batu-batunya segede baskom," Evi bercerita sampai berbusa-busa, sementara air mata Tenribibi semakin tak terbendung mendengarnya. Menurut Evi, perjalanan itu untuk memberikan sirih pinang kepada tetua adat di Desa Boti, guna meminta restu atas keberangkatannya ke Jakarta mengikuti acara dialog yang diselenggarakan Komnas Perempuan. Setelah restu diberikan tetua adat, kembali Evi menapaki "sepanjang jalan kenangan" tadi untuk menuju Kota Kupang. Selanjutnya ia terbang ke Jakarta sekitar tiga jam. Dialog oleh Komnas Perempuan itu terkait pengaduan masyarakat adat penganut agama asli/penghayat kepercayaan. Tenribibi mewakili Komunitas Adat Tolotang, Sidrap, Sulawesi Selatan; Evi dari Komunitas Adat Boti, NTT. Juga ada peserta lain, di antaranya Dian Jennie dari Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapto Dharmo, Jawa Timur; Mahniwati dari Komunitas Wetu Telu, Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB); Dewi Kanti dari Komunitas Adat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Kuningan, Jawa Barat; juga ada dari Komunitas Adat Penganut Agama Kaharingan, Kalimantan Tengah; serta Komunitas Adat Minahasa dan Bantik, Sulawesi Utara. Kepada SH, Sabtu (10/11), kelima perempuan tangguh itu sahut-menyahut mengungkapkan kisah masing-masing. Keluhan mereka sama, didiskriminasi oleh pemerintah dan masyarakat hanya karena menganut agama asli atau penghayat kepercayaan. Tekanan hidup mereka alami sejak lahir hingga kembali menjadi debu. Sejak lahir mereka sudah dipersulit untuk mengakses Kartu Tanda Penduduk (KTP), hingga saat kematian pun sulit mencari tanah kuburan. Dian dari Komunitas Penghayat Kepercayaan Sapto Dharmo, Jawa Timur, mengisahkan, di Brebes sekitar lima tahun lalu ada penghayat kepercayaan Sapto Dharmo yang sudah dimakamkan. Tapi kemudian datanglah beberapa lelaki dengan pedang terhunus. Mereka protes. "Terus mau tak mau jenazah dibawa lagi untuk dimakamkan di belakang rumah," kata Dian dengan senyum hambar. Tempat Pemakaman Umum (TPU) disekat-sekat berdasarkan agama. "Akhirnya, sekarang beberapa orang dari Sapto Dharmo memilih kalau meninggal diperabukan kemudian abunya dilarung ke laut. Jadi, dalam hal kematian pun kami terdiskriminasi," ia menambahkan. Sulit KTP Kesulitan mengakses KTP yang dialami oleh masyarakat adat penganut agama asli/penghayat kepercayaan berimplikasi panjang terhadap layanan publik bagi mereka. Tak punya KTP berarti tak bisa memperoleh surat nikah dan akta kelahiran anak, serta sulit mengakses layanan kesehatan dan bantuan ekonomi. Mereka juga dilarang menjalankan keyakinan yang dianut. Malah, oleh masyarakat distigma sebagai kafir. Pada setiap KTP, pada kolom agama dikosongkan. Ini karena tak boleh tertulis agama selain enam agama atau kepercayaan yang diakui Indonesia: Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha, Konghucu. Padahal, KTP juga menjadi syarat untuk menikah. Setelah menikah pun anaknya tidak diakui sehingga anak tidak punya legalitas sebagai anak dari orang tua kandungnya. Dewi Kanti dari Komunitas Adat Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Kuningan, Jawa Barat, mencontohkan, ada seorang anak yang di akta kelahirannya hanya tertulis “...telah terlahir seorang anak perempuan bernama Dwi Mahardika Rahayu Ningsih anak kedua dari perempuan bernama Enjar Jarmanah (ibunya) yang telah diakui oleh seorang laki-laki bernama Ebo Saboga (sebagai ayahnya)...”. Kata “diakui” sebagai anak itu bertentangan dengan faktanya, sebab anak itu adalah anak kandung. “Seperti itulah. Di sekolah pun ada stigmatisasi dan kekerasan psikologis. Teman-temannya mencibirkan karena menganggap anak haram,” jelas Dewi. “Saya waktu SD juga terintimidasi oleh guru. Orang tua saya dianggap murtad. Ini masalah psikologis dan inilah yang dialami oleh para pelestari adat leluhur,” katanya. Murid juga tidak diberi kesempatan untuk mempelajari mata pelajaran agama asli/penghayat kepercayaan di sekolah. Para siswa merasa keberatan jika harus ikut salat atau misa atau kebaktian dan lain-lain yang tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Akhirnya yang dilakukan Dewi bersama para ibu adalah mengekspresiken lewat budaya, semisal tembang Sunda. Pertunjukan itu bukan sekadar tontonan tetapi dimaksudkan juga sebagai tuntunan. Komunitas adat juga diharuskan masuk dalam salah satu organisasi. Yang lebih parah, mereka sulit memperoleh pekerjaan. Contohnya, untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki agama yang “jelas”. Akhirnya mereka “sembunyi-sembunyi”. Namun mereka tetap terancam, kalau ketahuan tidak diangkat sampai memasuki umur pensiun. Ada lagi kasus di mana seorang PNS ditulis sebagai bujangan karena tidak memiliki legalitas perkawinan. “Tetapi untuk istrinya tetap dipotong setiap bulan sebagai iuran Dharma Wanita,” Dewi melanjtkan. Para ibu yang mendengar penuturan Dewi tertawa terbahak karena juga menyaksikan hal yang sama di komunitas mereka. Ada lagi kasus di mana seorang PNS ditulis sebagai bujangan karena tidak memiliki legalitas perkawinan. Anehnya, setiap kali menjelang pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), mereka tanpa meminta malah diberi kartu pemilih. Undang-undang Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama merupakan akar dari berbagai tindak diskriminasi itu. Sebelum ada UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anggota kelompok penghayat kepercayaan bahkan dipaksa untuk menyatakan diri menjadi bagian dari salah sati agama “resmi”, yang disebut di dalam UU No 1/PNPS/1965. Pasal 61 UU itu menyatakan bagi penduduk yang agamanya belum diakui atau bagi penghayat kepercayaan maka keterangan pada kolom agama tidak diisi. Kesulitan untuk memperoleh KTP menyebabkan kelompok penghayat kepercayaan, yang sebagian besar adalah masyarakat adat yang memegang teguh ajaran agama leluhurnya, menjadi orang yang terpinggirkan di negerinya sendiri. Untuk KTP di Kaharingan, Kalimantan Tengah, di KTP tertulis agama Hindu Kaharingan. Padahal menurut masyarakat adat Dayak, Hindu adalah agama tersendiri, sedangkan Kaharingan terkait kepercayaan asli Dayak. Kedua hal ini, Hindu dan Kaharingan, tidak bisa dicampur aduk. Karena itu masyarakat adat setempat menuntut agar Kaharingan tertulis di KTP sebagai agama, tanpa embel-embel lain. Hal serupa dialami oleh agama Hindu Tolotang di Sulawesi. Mereka pun menuntut hal yang sama: jadikan Tolotang sebagai agama tersendiri tanpa embel-embel. Mereka hanya ingin mengabdi pada Sang Pencipta dan mengasihi sesama tanpa dipolitisasi. (Yuliana Lantipo) Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
