Ref: Retak, tetapi belum hancur lebur menjadi bubur, jadi bisa terus bermain 
kongkalokong.

http://www.shnews.co/detile-10986-kabinet-sby-retak.html


Kabinet SBY Retak 
Ninuk Cucu Suwanti | Senin, 19 November 2012 - 15:36:18 WIB

: 58 



(dok/ist)
Pertarungan di lingkaran Istana Negara sudah sangat keras dan menjurus untuk 
saling mencederai. 


JAKARTA - Pertentangan antarmenteri dalam kabinet Susilo Bambang Yudhoyono 
semakin meruncing. Terakhir pertentangan terjadi antara Sekretaris Kabinet Dipo 
Alam yang menyerang dengan tuduhan korupsi di Kementerian Pertanian, 
Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertahanan. 

Sebelumnya, Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Ketua Mahkamah Konstitusi 
Mahfud MD saling serang. Sebelumnya, ada lagi Menteri Keuangan Agus Marto 
bersilang kata dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallaranggeng tentang 
audit kasus Hambalang. 

Presiden Yudhoyono dinilai telah kehilangan kendali atas pemerintahan dan 
kepercayaan dari menteri-menterinya. Demikian diungkapkan anggota DPR Fraksi 
Hanura, Akbar Faisal kepada SH di Jakarta, Minggu (19/11). 

"Mencermati sepak terjang Menseskab Dipo Alam beberapa waktu terakhir ini 
tentang banyak hal, terutama soal tiga kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu 
yang dilaporkan ke KPK tanpa sepengetahuan Presiden," kata Akbar kepada SH di 
Jakarta, Minggu (18/11). 

Ia lebih lanjut menyimpulkan dua hal, pertama pertarungan di lingkaran Istana 
Negara sudah sangat keras, menjurus untuk saling mencederai dan melupakan tugas 
utama pemerintahan, yakni melayani rakyat. 

Kedua, bisa disimpulkan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan telah 
kehilangan kendali atas kabinet dan pemerintahan yang dipimpinnya, termasuk 
kehilangan kepercayaan dari para pembantunya. 

"Berbagai pernyataan dan sepak terjang Dipo Alam yang bahkan dengan terbuka 
menyatakan tidak perlu melapor ke Presiden untuk pelaporan tiga kementerian 
kepada KPK itu menandakan hancurnya koordinasi pemerintahan," tegasnya. 

Akbar memahami situasi ini terjadi akibat pemilu yang makin dekat dan 
partai-partai pengusung pemerintahan bersiap-siap "menyelamatkan diri" dan 
meninggalkan pemerintahan SBY-Boediono yang dianggap telah gagal dan lebih 
mengedepankan citra sendiri. 

"Hal ini bisa dilihat dari pilihan presiden yang lebih mengutamakan menerima 
penghargaan sebagai kesatria dari Ratu Inggris ketimbang turun tangan langsung 
mengatasi bentrokan antar-anak bangsa di Lampung. Keadaan ini membuat keki 
beberapa mentri dan para jenderal baik di lingkungan kepolisian maupun TNI," 
ujarnya. 

Terpisah, anggota DPR Fraksi Golkar Bambang Soesatyo berpendapat, para pembantu 
terdekat Presiden tidak kapabel. Itu karena mereka tak mampu memaknai 
kekecewaan Presiden Yudhoyono yang terefleksikan dari pernyataannya tentang 
kontroversi grasi untuk terpidana mati kasus narkoba, Meirika Franola alias 
Ola. 

  

"Karena itu, Presiden perlu mengingatkan para pembantu terdekatnya untuk 
kembali fokus pada fungsi dan tugas masing-masing. Kalau mereka terus dibiarkan 
bergerak liar seperti sekarang, Presiden akan kecolongan lagi karena tidak 
mendapatkan perlindungan maksimal dari para pembantu terdekatnya," ujar 
Bambang. 

  

Bagi dia, ketika Presiden secara terbuka menyatakan tidak ingin menyalahkan 
siapa-siapa terkait kontroversi grasi Ola, hal itu merupakan pernyataan sikap 
seorang pemimpin eksekutif yang merasa sangat kecewa dan sudah teraniaya akibat 
kesalahan para pembantu terdekatnya. 

"Sayangnya, para pembantu Presiden tidak cerdas memaknai esensi pernyataan ini. 
Itu sebabnya saya menilai mereka tidak kapabel dalam melayani dan melindungi 
presiden," kata Bambang. 

  

Seharusnya, ia menambahkan, para pembantu Presiden mencari sumber kesalahan 
informasi itu dari pihak mana pun sumber informasinya. Namun sayang, para 
pembantu presiden justru sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. 

Seperti, kata Bambang, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sibuk berdebat 
dengan Ketua MA Mahfud MD, sementara Sekretaris Kabinet Dipo Alam sibuk dengan 
agendanya sendiri. 

  

"Saya menangkap kesan bahwa mereka sama sekali tidak terpanggil untuk 
mempertanggungjawabkan kesalahan itu di hadapan presiden. Mereka juga tidak 
peduli dengan Presiden yang jelas-jelas sangat kecewa akibat kesalahan itu," 
ujarnya. 

Sumber : Sinar Harapan

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke