http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/01/09/6/121460/Lapindo-Cari-Pinjaman-Rp632-Miliar-untuk-Bayar-Ganti-Rugi
NASIONAL Lapindo Cari Pinjaman Rp632 Miliar untuk Bayar Ganti Rugi Rabu, 09 Januari 2013 | 21:05 WIB ANTARA/Eric Ireng/fz Metrotvnews.com, Sidoarjo: PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) kembali mengajukan proposal pengajuan dana pinjaman pada bank pemerintah senilai Rp632 miliar untuk melunasi kekurangan pembayaran ganti rugi warga korban lumpur. Hanya saja proposal pengajuan pinjaman tersebut diserahkan kepada Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) yang juga Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto. Maksud PT MLJ menyerahkan proposal kepada Djoko Kirmanto agar mendapatkan fasilitasi kemudahan mendapatkan pinjaman dana ke bank pemerintah. "Kalau ditanya kenapa harus mencari dana pinjaman? Karena terus terang kami sudah tidak ada duit. Maka cara termudah adalah mencari dana pinjaman ke bank pemerintah," kata Direktur PT MLJ Andi Darussalam Tabusala di Sidoarjo, Rabu (9/1). Menurut Andi, pihaknya sudah pernah mengajukan dana pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp1,2 triliun pada tahun 2009 lalu. Saat itu PT MLJ meminjam jangka waktu lima tahun namun hanya perlu waktu dua tahun, pinjaman itu sudah bisa dilunasi. Kali ini PT MLJ kembali berharap bisa mendapatkan pinjaman untuk jangka waktu lima tahun. Andi menegaskan, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kondisi keuangan yang memang lagi sulit ini. Namun Lapindo tidak akan menyerah untuk akan tetap melunasi ganti rugi korban lumpur. Andi mengklaim selama ini Lapindo sudah mengeluarkan dana Rp3,2 triliun untuk persoalan lumpur. Menurutnya sangat tidak masuk akal apabila kekurangan pembayaran ganti rugi hanya senilai Rp786 miliar tidak dilakukan. Maka dia berharap bank pemerintah mau membantu mengucurkan dana Rp632 miliara. Sementara kekurangannya Rp154 miliar akan diupayakan sendiri oleh Lapindo. Sebelumnya Lapindo pernah mengajukan proposal meminjam dana ke Bank Jatim. Namun proposal pengajuan pinjaman ini tidak disetujui pihak Bank Jatim. Gubernur Jawa Timur Soekarwo berkali-kali juga menegaskan tidak akan memberikan pinjaman dana ke Lapindo. Andi menegaskan, Lapindo tidak bakal lari dari tanggung jawab melunasi pembayaran ganti rugi warga korban lumpur. Namun dia mengakui pembayaran itu molor dari target semula karena kondisi keuangan yang sulit. Andi Darussalam juga mengakui pada bulan Desember 2012 lalu hanya bisa menyediakan dana Rp80 miliar. Dana ini jauh dari yang dijanjikan saat pertemuan Nirwan Bakrie dengan warga dan Pansus Lumpur sebelumnya yaitu Rp200 miliar hingga Rp250 miliar. Pada Desember 2012 lalu Lapindo berencana menggunakan dana itu untuk melunasi 1.757 berkas warga korban lumpur. Namun karena dana yang tersedia hanya Rp80 miliar maka baru bisa merealisasi melunasi ganti rugi untuk 409 berkas saja. Sementara sisanya dua ribu berkas masih menunggu dana pinjaman dari bank.(HS/OL-3) ++++ http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2012/12/18/6/118085/Sudah-Sebulan-Korban-Lapindo-Menginap-di-Kantor-Minarak Sudah Sebulan Korban Lapindo Menginap di Kantor Minarak Selasa, 18 Desember 2012 | 15:43 WIB Metrotvnews.com, Sidoarjo: Sudah lebih dari satu bulan, korban semburan lumpur Lapindo yang masuk areal peta terdampak bertahan menginap di kantor PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) di kawasan Juanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka tetap bertahan lantaran belum ada jawaban dari PT MLJ terkait ganti rugi. Ada 12 warga yang hingga saat ini masih menjalankan aksi dengan cara menginap di sana. Mereka rata-rata sudah berusia lanjut dan mengaku akan terus bertahan hingga tuntutannya dipenuhi. Tuntutan warga adalah agar uang ganti rugi mereka yang masih sebesar 80 persen dibayar secara tunai. Mereka menolak jika ganti rugi dibayar dengan sistem cicilan seperti saat ini. Sebab pembayaran uang ganti rugi secara cash, sudah diatur dalam Perpres Nomor 14 tahun 2007. Namun perpres tersebut ternyata dilanggar Lapindo dan bahkan target pelunasan ganti rugi juga molor jauh dari target semula. "Sebenarnya kami ini kan menuntut hak. Kami ini menagih apa yang menjadi hak kami," kata koordinator aksi Wiwik Wahjutini (62), saat ditemui Selasa (18/12). Menurut Wiwik, belum ada petinggi MLJ yang mau menemui mereka. Bahkan juga tidak ada perhatian pemerintah sama sekali dengan atas aksi keprihatinan ini. Hanya ada aparat yang sering memantau mereka namun juga tidak memberikan bantuan apapun. Padahal warga yang melakukan aksi ini hampir semuanya sudah berusia lanjut. Di antara mereka terkadang sakit namun kembali melanjutkan aksi saat sudah sehat kembali. Mereka melakukan aksi sejak 14 November lalu.(MI/TII) [Non-text portions of this message have been removed]
